Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) terhadap produktivitas Pabrik Gula (PG) Jatiroto dari tahun 1975 hingga 1998. Industri gula memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia sejak masa kolonial. Meskipun Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia pada awal abad ke-20, produksi gula menurun sejak krisis ekonomi 1930 hingga Perang Kemerdekaan. Ketergantungan pada impor gula semakin meningkat seiring dengan kurang efektifnya pengelolaan industri gula dan peningkatan konsumsi gula dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/1975 mengenai sistem TRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan menggunakan sumber primer seperti dokumen pemerintah, arsip internal PG Jatiroto, wawancara dengan pegawai PG Jatiroto, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang memiliki aspek kajian serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 1968, penanaman tebu di PG Jatiroto telah menggunakan lahan rakyat disamping pengusahaan tebu di lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik pabrik gula. Pelaksanaan TRI di PG Jatiroto menemui hambatan yang menimbulkan keraguan petani untuk mengikuti program, namun PG Jatiroto berupaya meningkatkan partisipasi petani dan perluasan lahan dengan menyediakan fasilitas penunjang, membuka kantor wilayah khusus perluasan, menggunakan sistem glebagan, serta melibatkan Komando Rayon Militer (Koramil) Jatiroto. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan TRI di PG Jatiroto belum dapat tercapai dengan baik, namun TRI memberi pengaruh signifikan terhadap produktivitas PG Jatiroto meliputi peningkatan kapasitas produksi, perluasan lahan tebu rakyat, peningkatan jumlah tebu giling, serta fluktuasi tingkat rendemen. Perbedaan rendemen tebu rakyat dengan tebu lahan HGU tidak signifikan karena pengelolaan lahan HGU yang lebih teratur, tetapi tingkat rendemen lahan rakyat setelah TRI seringkali lebih tinggi karena memengaruhi besaran penghasilan petani.

---

This study examines the effect of the Smallholder Sugarcane Intensification (TRI) policy on the productivity of Jatiroto Sugar Factory (PG) from 1975 to 1998. The sugar industry has played an important role in Indonesia's economy since the colonial era. Although Indonesia was once the world’s second-largest sugar producer in the early 20th century, sugar production declined from the 1930 economic crisis until the War of Independence. Dependence on sugar imports increased along with ineffective management of the sugar industry and increased domestic sugar consumption. To overcome this, the government issued Presidential Instruction (Inpres) No. 9/1975 regarding the TRI system. The method used in this research is the historical method, which consists of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography using primary sources such as government documents, PG Jatiroto internal archives, interviews with PG Jatiroto employees, as well as secondary sources in the form of books, articles, and previous studies that have similar aspects of study. The results showed that since 1968, sugarcane cultivation in PG Jatiroto has used people's land in addition to sugarcane cultivation on Cultivation Rights (HGU) land owned by the sugar factory. The implementation of TRI in PG Jatiroto encountered obstacles that caused farmers' hesitation to join the program, but PG Jatiroto tried to increase farmers' participation and land expansion by providing supporting facilities, opening a special regional office for expansion, using the glebagan system, and involving the Jatiroto Military Regional Command (Koramil). This study shows that TRI goals in PG Jatiroto has not been achieved well, but TRI has a significant influence on the productivity of PG Jatiroto including an increase in production capacity, expansion of smallholder sugarcane land, increase in the amount of milled sugarcane, and fluctuations in the level of yield. The difference in the yield of smallholder sugarcane with HGU land sugarcane is not significant because of the more organized management of HGU land, but the yield level of smallholder land after TRI is often higher because it affects the amount of farmers' income."

"Pelabuhan Toli Toli merupakan pelabuhan kecil pada masa kolonial Belanda. Walaupun statusnya sebagai pelabuhan kecil, namun peran yang dimainkan Pelabuhan Toli Toli cukup penting pada waktu itu. Hal tersebut didukung dengan hasil produk hutan terutama rotan dan kopra yang kemudian mendorong kemajuan pelabuhan Toli Toli. Peranan pelabuhan Tali Toli banyak ditentukan oleh pendatang yang masuk ke pelabuhan Toli Toli, terutama orang Bugis yang memegang peranan penting untuk mengangkut komoditi yang dihasilkan Toli Toli. Pelabuhan Toli Toli secara administratif berada di bawah wewenang raja yang kemudian mengangkat seorang pejabat berpangkat syahbandar yang bertugas untuk memungut bea dan cukai ekspor impor atas kapal kapal dagang yang singgah untuk membongkar dan memuat barang dan orang dari pelabuhan Toli Toli. Jabatan sahbandar yang tunduk dan bertanggung jawab kepada raja merupakan suatu tanda bahwa posisi pelabuhan dan perkapalan laut cukup penting, khususnya bagi masyarakat setempat."

"Sistim ekonomi antara tahun 1870-1900 yang dikenal dengan sistim liberal telah melandasi tata caa kehidupan di Hindia Belanda yang diawali dari perubahan di negeri Belanda sendiri, kemudian merambah ke negeri jajahannya. Lebreralisme adalah suatu aliran yang mengutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan kehidupan. Perubahan ekonomi yang terjadi di negeri Belanda dan kemudian merambah ke Hindia Belanda, ternyata mengakibatkan semakin mundurnya perekonamian penduduk Jawa. Keadaaan ini membangkitkan semangat baru bagi kaum nasionalis untuk dapat mempertahankan kehidupan. Koperasi yang berarti kerjasama atau saling tolong menolong bukan merupakan kata baru bagi bangsa Indonesia. Namun gotong royong yang mereka lakukan sebelum mengenal koperasi sifatnya statis, sedangkan koperasi ini bersifat dinamis. sengaja diadakan dengan sadar dan nyata untuk memperbaiki nasib orang yang lemah ekonominya dengan jalan bekerja lama. muncul dari Westerrode yaitu orang Belanda yang melihat nasib perekonomian bangsa jajahannya sangat memprihatinkan. Ide ini kemudian didukung bukan hanya dari kalangan mereka tetapi terutama dari kalangan nasionalis. Untuk pertama kalinya seorang tokoh nasionalis mendirikan koperasi bagi golongan bumi putera yang menyebut organisasinya Boedi Oetomo tahun 1908, tujuan organisasi ini untuk mengalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa- Madura. Kemudian golongan Islam juga mendirikan satu perkumpulan dagang sekitar tahun 1913. Perkumpulan ini lebih tampak nyata untuk mempersatukan para pedagang-pedagang Islam yang bersama-sama menghadapi persaingan dagang dengan orang_-orang Cina dan Arab. Untuk menghadapi pertumbuhan koperasi pada masa ini pemerintah jajahan mengatasinya dengan melahirkan Undang-undang koperasi tanggal 7 April 1915 yang tercantum dalam Staatblad No. 431, yaitu mengatur perkumpulan koperasi di Hindia Belanda. Kemudian untuk menguatkan undang-undang koperasi ini dibentuklah Cooperasi Commmissie tahun 1920 dan Commissie ini lebih memperinci lagi keberadaan koperasi dengan dibuatnya UU koperasi pada tahun 1927. Aturan koperasi untuk bumi putera ini diberi nama Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen (Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera). Sampai tahun 1929 koperasi telah berjumlah 1540 buah."