Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Felix Aglen Ndaru Prasetya
Collaborative governance di kabupaten kulon progo melalui program one village one sister company dalam penanggulangan kemiskinan = Collaborative governance in kulon progo regency through one village one sister company program in poverty alleviation
"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company. Teori yang digunakan adalah collaborative governance Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan yaitu partisipan formalitas durasi fokus stabilitas tahap diskresi alasan. Pemerintah melibatkan sektor swasta upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi dan resiko. Pemerintah Selain itu ada tiga upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company yaitu mempromosikan program One Village One Sister Company melalui media massa melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak swasta dan mendayagunakan jejaring yang dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
This research aims to describe collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation. It also describes Kulon Progo Regency Government effort to invite the private sector to join One Village One Sister Company Program. This research uses collaborative governance theory. Research appoach is post positivist that utilizes in depth interview and literature study.
The result shows that collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation has ten dimensions those are participants formality duration focus stability cycle discretions Government rationales to involve private sector Government efforts to deal with information shortfall and Government risks Besides Kulon Progo Regency Government has three methods to invite the private sector to join One Village One Sister Company program those are promote One Village One Sister Company program through mass media communicate directly with the private company and utilize network owned by the employees of Kulon Progo Regency Government."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61367
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Dwi Utari
Implementasi Program 1000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui Pendekatan Collaborative Governance = Implementation of 1000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through the Collaborative Governance Approach
"Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).
This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Pambudi
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tangerang Selatan = Analysis Implementation of Collaborative Governance in Program to Accelerate Stunting Reduction in City of South Tangerang
"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.
Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raka Kusumah Sastranegara
Analisis Penerapan Collaborative Governance Dalam Menangani Permasalahan Match Fixing Pada Kompetisi Sepakbola Indonesia = Analysis the Implementation of Collaborative Governance in Handling Match Fixing Problems in Indonesian Football Competition
"ABSTRAK
Berbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.
ABSTRACT
Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Annisa Adkika Ichwan
Analisis Pembinaan Olahraga Prestasi di DKI Jakarta Menggunakan Pendekatan Collaborative Governance Ansell & Gash = Analysis Achievement-Oriented Sports Coaching in DKI Jakarta Using Collaborative Governance Approach by Ansell & Gash
"Pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dilakukan dengan menerapkan kolaborasi antara Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta dan pihak swasta. Kolaborasi yang dilakukan antar lembaga tersebut mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance. Peran yang dimiliki masing-masing lembaga tidak selalu menghasilkan kolaborasi yang baik, sebagai salah satu contoh pada tahun 2017 terdapat konflik antara Dispora DKI Jakarta dan KONI DKI Jakarta. Melihat permasalahan yang ada sebelumya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan collaborative governance Ansell & Gash dan juga faktor yang mempengaruhi collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta terdapat penerapan collaborative governance sebagaimana pendekatan yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, sebab terpenuhinya indikator-indikator dari setiap dimensi proses kolaboratif. Dari analisis faktor yang mempengaruhi diketahui bahwa desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor yang juga mempengaruhi collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta.
Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta is carried out by implementing collaboration between Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta and the private sector. Collaboration between these institutions indicates the application of collaborative governance. The role of each institution does not always result in good collaboration, as one example in 2017 there was a conflict between Dispora DKI Jakarta and KONI DKI Jakarta. Looking at the previous problems,, this thesis aims to analyze Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta using collaborative governance approach by Ansell & Gash and investigate factors that influences the collaborative process. The research is conducted through post-positvist approach with descriptive objectives by utilizing in-depth interview and literature studies as a data collection technique. The result indicates that the application of collaborative governance can be seen on Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta, because the fulfillment of indicators from each dimension of the collaborative process. From the analysis of influencing factors, it is known that institutional design and facilitative leadership are factors that also influence collaborative governance in fostering achievement sports in DKI Jakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library