Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan. ......Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure.

Abstrak :
Setiap Notaris diharapkan untuk bersikap mulia dan harus menghindari penggunaan cara atau perilaku yang berpengaruh negatif terhadap reputasi profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris baik sebagai profesi maupun sebagai pelayan masyarakat. Seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran, obyektivitas dan integritas yang paling tinggi. Pada kenyataannya, ada Notaris yang menjalankan profesinya dalam keadaan atau situasi yang dapat mengurangi mutu layanan jasa yang diberikannya, sebagai contoh melakukan praktek yang mengandung benturan kepentingan, dan lain sebagainya. Dengan pemikiran diatas, maka keberadaan Kode Etik Notaris adalah sangat penting, baik sebagai kontrol sosial masyarakat maupun sebagai acuan bagi Notaris dalam memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Dengan adanya Kode Etik Notaris maka pembinaan dan pengawasan kinerja Notaris dapat ditingkatkan secara lebih efektif. Dalam persiapan penulisan Thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan beberapa pengalaman pribadi penulis sebagai pengguna jasa notaris dilapangan.

---

Every notary is expected to act with dignity and shall refrain from using methods or adopting attitudes likely to detract from the good repute of the profession or from the notary?s ability to serve the public interest. A notary shall observe the strictest rules of probity, objectivity and integrity. In reality, there are notaries who conduct their profession under conditions or in situation likely to impair the quality of their services, such as practicing in a situation of conflict of interest etc. With the above considerations, the existence of Code of Ethics of Notaries is very important, both as a social control as well as a tool to measure how notaries provide public services. By having Code of Ethics, the development and the quality control of notaries? performance could be enhanced more effectively. In the preparation of this thesis, the Writer uses library research method and supported by her own past experience as the public who use notary?s services.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepungurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM. ......This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta penggaruh dari pelarangan kegiatan - kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal - hal tersebut maka penulis memperggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif - analistis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga - lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan - iklan kantor Notaris di website yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam website tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelaranggan tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris. ......Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Kode etik dan caring harus diketahui oleh mahasiswa keperawatan karena kedua hal tersebut merupakan dasar dari profesi keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang kode etik keperawatan dan caring pada mahasiswa FIK UI. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional terhadap 226 mahasiswa FIK UI yang diambil dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FIK UI memiliki tingkat pengetahuan yang baik (92%) mengenai kode etik secara umum dan cukup (47,3%) mengenai caring profesi keperawatan. Direkomendasikan untuk institusi pendidikan keperawatan agar dapat memberikan edukasi dan memotivasi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan kode etik dan caring yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

ABSTRACT
Nursing students have to know about code of ethics and caring because both of them are fundamental on nursing profession. This study used to know a representation of the level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring among nursing students in Universitas Indonesia. This study used decriptive with cross sectional approach among 226 nursing students University of Indonesia by using simple random sampling methods. The results showed that nursing student in Universitas Indonesia (92%) has a good level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and (47,3%) respondents has a fair level of knowledge of caring in the nursing profession. It was recommended for nursing faculty to give education and motivate students to practice the knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring in daily activities.

Abstrak :
Sidang sengketa Pilpres 2014 merupakan peristiwa nasional yang diliput oleh banyak media massa. Dari sekian banyak media massa yang meliput, terdapat dua media massa yang petingginya aktif mendukung salah satu pasangan calon, yaitu Media Indonesia dan Koran SINDO. Untuk mengungkap sejauh mana pengaruh keberpihakan dua petinggi media massa terhadap artikel berita sidang sengketa Pilpres 2014 yang terdapat dalam dua media massa tersebut, nilai ciri kebahasaan apa saja yang digunakan untuk menunjukkan keberpihakan ditinjau dari sudut pandang linguistik, dan pelanggaran kode etik jurnalistik apa saja yang dilakukan kedua media massa tersebut, dilakukan penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan petinggi Media Indonesia dan Koran SINDO berpengaruh pada pilihan kata, tata bahasa, dan struktur berita sidang sengketa Pilpres 2014. Media Indonesia menggunakan rata- rata tujuh ciri nilai kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Koran SINDO menggunakan rata-rata tujuh nilai ciri kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Pelanggaran kode etik jurnalistik pasal tiga ditemukan dalam dua media massa tersebut

---

The 2014 presidential election dispute session is a national event that is covered by many mass media. Of the many mass media cover, there are leader of two mass media actively support one candidate, Media Indonesia and Koran SINDO. To uncover the extent of the influence of the mass media leader against two high-ranking news articles disputed 2014 presidential election session contained in two of the mass media, the value of linguistic characteristics are to be used to show the alignments from the point of view of linguistics, and violation of journalism ethics what is being done both the mass media, research conducted using Norman Fairclough method of critical discourse analysis. From the results of this study concluded that the influence of Media Indonesia and Koran SINDO leader affecting on the choice of words, grammar, and structure of the session of dispute of presidential election 2014. Media Indonesia using seven values linguistic characteristics to show partiality. Koran SINDO using seven values linguistic characteristics to show partiality. Violations of third chapter of journalistic ethics found in the two media.

Abstrak :
Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk bekerja secara seksama. Seksama berarti bahwa ia harus cermat dan teliti baik sebelum pembuatan akta, pada pembuatan akta dan setelah selesai pembuatan akta. Notaris harus seksama memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila Notaris/PPAT tidak seksama dalam menjalankan kewajibannya dapat berakibat kepada akta-akta yang dibuat oleh mereka menjadi akta yang kekuatan pembuktiannya dibawah tangan bahkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Akta Hibah Tanah dan Hibah Saham yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika, SH dari istri berkewarganegaraan Indonesia kepada suaminya berkewarganegaraan asing yang mempunyai perjanjian kawin dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 04/PDT/2015/PT.DPS. Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika menganggap pasal 168 KUHPerdata mengijinkan adanya hibah antara suami istri yang mempunyai perjanjian perkawinan meskipun hibah antara suami istri tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 1678 KUHPerdata. Kesalahan penafsiran yang dilakukan Notaris/PPAT I Dewa Putu Oka Datmika atas pasal 168 KUHPerdata ini tentunya merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi Notaris tersebut merasa tidak bersalah atas kesalahann. Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi profesi Notaris tentunya perlu memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak seksama dalam menjalankan tugas dan kewenangannnya karena dapat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris akibat perilaku tersebut.

---

Notary PPAT in carrying out its duties and authorities have an obligation to work thoroughly. Thoroughly meant that he had to be meticulous and thorough before making the deed, on the deed and after the making of the deed. The notary must thoroughly observe the applicable law and have extensive law knowledge of the problems faced by the community. If a Notary PPAT is not thoroughly in carrying out its obligations it may result in deeds made by them becoming a deed whose power of evidence under the hand may even be disqualified by the Court. The Deed of Land Grant and Share Grant made by Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika, SH from the Indonesian citizenship wife to her foreign national husband who has a marriage agreement was declared nullified by the Denpasar High Court Decision Number 04 PDT 2015 PT.DPS. Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika considers Article 168 of the Civil Code allowing for a grant between husband and wife who have a marriage agreement even though the grantbetween husband and wife is not allowed under Article 1678 Civil Code. The misinterpretation of Notary PPAT I Dewa Putu Oka Datmika on article 168 of the Civil Code is certainly detrimental to the parties concerned, let alone the Notary is not guilty of mistakes. Indonesian Notary Association as a professional organization of Notary certainly need to give sanction to Notary which not thoroughly in carrying out their duties and authority because it can lower the dignity of Notary due to the behavior.

Abstrak :
ABSTRAK
Trust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACT
Trust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures.