Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pasangan calon Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban menjadi peserta sekaligus memenangkan pemilukada Kabupaten Pandeglang tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk memilih pasangan calon yang tepat dan kendaraan politik yang kuat. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi politik Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban dalam menentukan pasangan calon dan bagaimana strategi untuk mendapatkan dukungan gabungan partai politik sebagai syarat pencalonan INTAN pada pemilukada tahun 2015. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik dari Samuel P. Huntington dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi media massa sebagai sumber data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah peran aktor politik sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan pasangan calon dan arah dukungan partai politik. Dalam penelitian ini, aktor politik sentral melekat pada calon bupati Kabupaten Pandeglang, yaitu Irna Narulita. Untuk menentukan pasangan calon pendampingnya, Irna melakukan komunikasi politik dengan para partai politik pendukung agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian dengan pertimbangan komponen individu, program, kinerja dan kompetensi maka dipilih Tanto Warsono Arban sebagai calon wakil bupati. Sementara dalam mendapatkan dukungan gabungan partai politik, Irna melakukan komunikasi politik dengan mengikuti proses penjaringan setiap partai politik. Disamping itu, peran figur Irna Narulita menggunakan langkah strategi membuat partai politik berinisiatif untuk memberikan dukungan. Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menegaskan dan menunjukkan teori pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington sangat relevan dengan keikutsertaan pasangan calon Irna- Tanto pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konsep Peter Schroder tentang membentuk produk politik menjadi strategi yang relevan dalam pencalonan. Serta konsep langkah strategis efektif untuk mendapatkan dukungan partai politik

---

ABSTRACT
This thesis is based on the success of the Irna Narulita-Tanto Warsono Arban in the 2015 regional head elections in Pandeglang. In terms of victory, this success is related to the effort in selecting the right candidate and in having a strong political vehicle. There are two questions that will be answered by this research. First, what was Irna Narulita and Tanto Warsono Arban?s political strategy in choosing the candidate pair? Second, what was the strategy that enabled them to receive joint support from political parties as the INTAN nomination condition in the 2015 regional head election? The theories used to answer the questions of this research are Robert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization and political participation, and Peter Schroder?s theory of political strategy. This research uses a qualitative approach with an in-depth interview as the primary data source. As a secondary data source, literary review and mass media documentation are used. The principal finding of this research shows that the role of the political actors is crucial in influencing the formation of a candidate pair and the direction of the political parties? support. In this research, the political actors are attached to the Pandeglang regent candidate, Irna Narulita. To select the vice-regent candidate, Irna used political communication with the supporters to prevent disunity. Then, with consideration of several components (individual, program, performance, and competence), Tanto was selected as the vice-regent candidate. In gaining the joint support from political parties, Irna used political communication by participating in the recruitment process of each political party. In addition, Irna Narulita used the political party strategy in order to give support. The theoretical implication of this research accentuates and shows that Robert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization and theory of political participation are relevant to the participation of the Irna-Tanto pair in the regional head elections in Pandeglang. This research also proves that the concept of effective strategy and Peter Schroder?s concept about forming a political product is relevant to the nomination.

Abstrak :
Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto. ......This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki argumen yang menyatakan bahwa praktik electoral authoritarian regime yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hun Sen dan Cambodia Peoples Party CPP berdampak terhadap persaingannya dengan Cambodia National Rescue Party CNRP. Adapun, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah temuan selama pemilu tahun 2013 berlangsung yang menunjukkan bahwa CPP cenderung menerapkan strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara serta praktik-praktik kecurangan, seperti vote buying, manipulasi suara, hingga hal yang bersifat administratif seperti hilangnya nama sejumlah masyarakat Kamboja dari daftar pemilih. Hal tersebut yang kemudian turut memengaruhi munculnya persaingan yang tidak berimbang antara CPP dan CNRP. Untuk itu, perspektif teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori electoral authoritarian regime oleh Andrea Schedler dan teori competitive authoritarianism yang dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way.

---

This research argues that the electoral authoritarian regime run by Hun Sen and the Cambodia Peoples Party CPP had an impact on his competition with the Cambodia National Rescue Party CNRP. This argument is based on the findings during the 2013 elections, in which the CPP were guilty of political intimidation, abuse of state resources, vote buying and administrative matters such as the loss of the names of several Cambodian people from the voter list. All these things resulted in an unfair competition between the CPP and the CNRP. The theoretical perspective used in this research is the electoral authoritarian regime theory Andrea Schedler and competitive authoritarianism theory by Steven Levitsky dan Lucan Way.

Abstrak :
Pemilu Provinsi Belanda 2019 dimenangkan oleh Forum voor Democratie (FvD) yang baru terbentuk pada 2016. Partai populis kanan tersebut memperoleh suara terbesar secara nasional dan memenangkan pemilu di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland. Meskipun demikian, FvD cenderung bergabung dengan koalisi oposisi daripada pemerintah di Dewan Provinsi (Provinciale Staten). FvD bergabung dengan oposisi di 11 dari 12 provinsi Belanda, termasuk di tiga provinsi yang mereka menangkan. Namun, FvD justru bergabung dengan pemerintah di Provinsi Limburg yang tidak dimenangkannya. Menggunakan konsep populisme serta teori populisme dan administrasi publik oleh Peters & Pierre (2019), skripsi ini menemukan bahwa bergabungnya FvD dengan oposisi di provinsi-provinsi yang dimenangkannya disebabkan dua faktor. Pertama, partai-partai pemain lama enggan berkoalisi dengan FvD karena perbedaan pandangan politik serta narasi-narasi FvD nasional yang kontroversial. Kedua, FvD provinsi enggan mengkompromikan rencana kebijakannya serta tidak bersedia menjauhkan diri dari narasi-narasi FvD nasional. Di Provinsi Limburg, FvD dapat bergabung dengan koalisi pemerintah karena partai populis kanan PVV juga memperoleh suara besar. Hal ini menyebabkan partai-partai tengah-kiri tidak dapat membentuk pemerintahan dengan mengeksklusikan FvD dan PVV. Temuan penting lainnya adalah narasi anti imigran FvD diterima di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland yang memiliki populasi imigran tinggi. FvD dan PVV memperoleh suara besar di Provinsi Limburg yang cenderung homogen dan memiliki persepsi tinggi atas identitas regional. ......The 2019 Dutch Provincial Elections was won by Forum voor Democratie (FvD), a newly-formed party from 2016. Nationally, the right-populist party gained the largest votes share and won the election in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland. However, FvD tends to join the opposition rather than government coalitions in the Provincial Council (Provinciale Staten). FvD joined the opposition in 11 out of 12 Dutch provinces, including among the three they won after. However, FvD joined the government in Limburg Province which they did not win. Using the concept of populism along with theory of populism and public administration by Peters & Pierre (2019), this thesis finds that there are two reason which motivated FvD to join the opposition in 11 provinces. Firstly, incumbent parties are reluctant to form a coalition with the FvD. This is rooted in political differences and FvD's nationally controversial narratives. Secondly, FvD’s reluctance at the provincial level to compromise its policy plans. They are also unwilling to distance themselves from the national FvD’s narratives. In Limburg Province, however, the FvD was able to join the government coalition due to PVV, a right-wing populist party that also gained a large vote. This caused the center-left parties unable to form a government by excluding FvD and PVV. Another important finding is FvD's anti-immigrant narratives were accepted in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland which have high population of immigrants. FvD and PVV gain a large vote in the homogenous Limburg Province which has a high perception of regional identity.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkoalisian adalah hal yang umum ditemui dalam pembahasan kebijakan di sistem multipartai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika sikap dan perilaku dalam berkoalisi oleh fraksi-fraksi di DPR pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan UmumTahun 2017 RUU Pemilu Tahun 2017 . Pada pembahasan RUU Pemilu Tahun 2017 tersebut, koalisi pendukung pemerintah berhasil memenangkan Paket A setelah pendukung paket B yang merupakan partai-partai oposan melakukan walkout. Dinamika koalisi sendiri menarik karena dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor materi isu-isu yang dibahas maupun lingkungan dan konteks social-ekonomi-politik yang ada. Untuk meneliti kasus tersebut, digunakan dua teori yaitu Teori Koalisi Berbasis Kebijakan Policy-Driven Coalitions Theory dan Teori Tawar-Menawar dalam Koalisi Political Bargaining On Coalitions Theory . Metode yang dipakai adalah metode kualitatif untuk memahami bagaimana sikap-sikap fraksi diputuskan. Data diambil dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Tahun 2017. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari risalah rapat dan Sidang Pansus dan DPR. Sedangkan observasi dilakukan pada proses pembuatan kebijakan tersebut. Ada beberapa temuan dari penelitian ini: pertama, sikap dan perilaku partai-partai didasari oleh perhitungan instrumental dan non-instrumental serta konteks social politik yang ada. Pertimbangan instrumental terdiri dari: 1 keuntungan dari isu-isu yang dibahas dalam RUU Pemilu Tahun 2017; 2 konsekuensi dari keputusan politik untuk berkoalisi. Sedangkan pertimbangan non-instrumental berkaitan dengan adanya factor keterhubungan connectedness antar partai utamanya dalam hal identifikasi social partai-partai tersebut. Faktor populisme Islam menjadi factor pembentuk identifikasi social di antara partai-partai tersebut. Kedua, struktur imbalan menjadi variabel independen yang penting dalam menentukan dimamika di kelompok partai-partai pendukung pemerintah. Pertimbangan non-instrumental sangat terlihat di kelompok partai-partai non-pendukung pemerintah disamping pertimbangan instrumental. Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi teori-teori yang digunakan. Keterbatasan adalah dalam mengukur seberapa besar korelasi dan signifikansi variabel independen terhadap variable dependen.Kata Kunci: RUU Pemilu Tahun 2017, Koalisi, Presidential Coattail, Tawar-Menawar.

---

ABSTRACT
Coalitions is common phenomena in multiparty system policy making. The objective of this papers is to analyze political behavior on coalitions formations of Indonesia election policy change conducted in 2017. Coalitions of Government Supporting Parties won over their oppositions, after three deadclocks and opposition walkout in the voting session. The case is interesting for two reasons the debates on the issues and its socio political context. For that purposes, I use two theories in this papers first is Policy Driven Coalitions Theory, and the second is Political Bargainig on Coalitions Theory. I argue that political behavior on formation coalitions in that case influenced by instrumental and non instrumental backgrounds. This research qualitative method with three data collections interview, documents research and observations. I Interviewed members of Panitia Khusus Pansus of Election Act Proposal, researched Pansus and DPR Talking Sessions Documents and did observe the process. There are two finding in this research first, as I argue, intstrumental and non instrumental background are influence the behavior and decision on coalitions formations as well as socio political context. Two kinds of instrumental background found in this case are parties interest on the issues and the political consequences of their decisions due to socio polical context surrounding the policy making process. The non instrumental background on this case refers to parties connectedness for their self social identification similarities. Islamic populism is the main influencing factor on that self social identification. Second, from the research we find that instrumental background is significant reason for government coalitions parties to their decisions on coalitions. The presidential coattail and payoff structured by Jokowi is main factor on that aspect. In the non government coalitions parties, connectedness among them influence the decision on coalitions as well as their interest on policy issues. Those findings confirm the Theories of Policy Driven Coalitions and the Theory of Political Bargaining in Coalitions used in this research. This research is qualitative based so has limitations on quantitave aspect to clarify the correlations of the connecting variables and those significancies. Key Words Indonesian Election Policy Change 2017, Coalitions, Political Bargaining, Presidential Coattail

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa survei calon kandidat dan pengaruh dari interaksi partai baik secara internal maupun interaksi partai dengan pihak luar sangat mempengaruhi sikap partai dalam membentuk koalisi. ......This research analyzes the coalition among Partai Gerindra, PKS, and Partai Demokrat in Pemilukada Kota Depok in year 2015. The focus of this research is to explain that there is a process that encourage parties to form or to join a coalition. The coalition that was formed by mentioned parties is a form of cooperation in order to make Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna the winner of the Pemilukada. This research used qualitative method with in-depth interviews and other secondary data. The research finds out that survey for candidates and the effect of interaction, both internally and externally, by the party are extremely effecting the party preference on making coalition.