Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJPSumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategidalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif denganparadigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalahwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yangdigunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalahekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan basispajak, serta intensifikasi pajak berupa penyempurnaan administrasi pajak dansosialisasi perpajakan. Implementasi strategi dilakukan oleh semua KPP Pratamadi wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.Dalam pelaksanaannya, tidak semua strategi telah direalisasikan yaitu penggunaanteknologi pesawat drone. Hal tersebut karena adanya skala prioritas dan jugakendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB pertambangan batubara.Kontrol strategi oleh KPP Pratama dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan BangkaBelitung dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan tujuan untukmengevaluasi pelaksanaan strategi di KPP Pratama.

---

ABSTRACTInability of South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office inproviding comparative data is one of factors of the low level of tax ratio inProperty Tax on Coal Mining collection. This research is aimed to analyze thestrategy and it?s implementation in increasing the Property Tax on Coal Miningrevenue. The research is conducted with post-positive paradigm, quantitativeapproach, and in-depth interview as data collection technique. As the result, thestrategies are tax extensification and tax intensification. Tax extensificationincludes expanding the number of tax payers and tax bases. Tax intensificationincludes tax administration improvement and tax socialization. The strategyimplementation was done by all Pratama Tax Offices. Utilization of drone aircrafttechnology is one of strategies which is not implemented yet. Priority level andsome obstacles as the factors. Regular meetings are done by Pratama Tax Officesand South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office to implement thecontrolling function;"

"Dalam rangka efisiensi dan peningkatan penerimaan negara, pemerintah melakukan refklasifikasi batubara menjadi Barang Kena Pajak. Reklasifikasi dilakukan melalui UU PPN Konsolidasi setelah UU Cipta Kerja diterbitkan. Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap kewajiban PPN baik dari sisi pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga terhadap kesempatan dalam mengajukan pengkreditan ataupun restitusi PPN atas Pajak Masukan yang telah dibayarkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan dengan asas ease of administration. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post-positivist dan termasuk jenis penelitian deskriptif yang memperoleh data analisis melalui wawancara mendalam dan literatur. Hasil penelitian diuraikan dalam 4 dimensi. Pada dimensi certainty, kepastian terhadap klasifikasi batubara sebagai objek PPN telah dipertegas dalam UU PPN Konsolidasi UU HPP dan PP 15/2022, tetapi masih menimbulkan ambiguitas dalam pengkreditan/restitusi pada biaya 3M. Pada dimensi simplicity, kebijakan PPN atas batubara telah disederhanakan melalui reklasifikasi objek PPN dan sistem elektronik yang memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada dimensi efficiency, biaya yang dikeluarkan fiskus tidak berpengaruh signifikan sejak batubara menjadi objek pajak. Namun, penerimaan negara berdampak signifikan diakibatkan adanya peningkatan restitusi PPN di tahun 2024. Terakhir, yaitu dimensi convenience. Pada kebijakan PPN atas batubara, Wajib Pajak telah merasakan dampak positif melalui sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam proses melaksanakan kewajiban perpajakannya.

---

In the context of efficiency and increasing state revenue, the government reclassified coal into Taxable Goods. The reclassification is carried out through the Consolidated VAT Law after the Job Creation Law is issued. These regulatory changes have an impact on VAT obligations both in terms of collection, payment, reporting, and the opportunity to apply for VAT crediting or restitution of Input Tax that has been paid. Therefore, this research aims to further analyze the policy with the principle of ease of administration. The research was conducted using a post-positivist approach and included a descriptive type of research that obtained data analysis through in-depth interviews and literature. The research results are described in 4 dimensions. In the certainty dimension, the certainty of coal classification as a VAT object has been emphasized in the Consolidated VAT Law and PP 15/2022, but it still creates ambiguity in crediting/restitution on 3M costs. In the simplicity dimension, the VAT policy on coal has been simplified through the reclassification of VAT objects and an electronic system that makes it easier for taxpayers to carry out their tax obligations. In the efficiency dimension, the costs incurred by the tax authorities have not had a significant effect since coal became a tax object. However, state revenue has a significant impact due to an increase in VAT refunds in 2024. And the last one is the convenience dimension. In the VAT policy on coal, taxpayers have felt a positive impact through socialization and services provided by the tax authorities in the process of carrying out their tax obligations."