Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan perbandingan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik yang difasilitasi oleh PNPM di 2 (dua) desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu Desa Cibunar dan Desa Jagabaya di Kecamatan Parungpanjang. Kedua desa tersebut memiliki perbedaan karakteristik dimana Desa Cibunar bersifat periferi dan masyarakatnya heterogen sementara Desa Jagabaya masih bernuansa pedesaan dengan latar belakang masyarakat yang lebih homogen. Dalam penelitian ini terungkap bahwa modal sosial telah terbentuk di dua desa tersebut. Modal sosial yang telah terbentuk tersebut kemudian juga memberikan sumbangsih terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu juga variasi dan besarnya modal sosial yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan di kedua desa tersebut.

---

This thesis discusses the benefit of community development and social capital in poverty reduction programs based on community empowerment such as the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. The method used is Qualitative Research Methods by doing a comparison of the development of physical infrastructure that is facilitated by PNPM in 2 ( two ) villages which have moderately high poverty which are Cibunar village and Jagabaya village in sub-District Parungpanjang. Both villages have different characteristics which are Cibunar village periphery and heterogeneous society while Jagabaya is still in a rural setting with a background that is more homogeneous society. In the research revealed that social capital has been formed in the two villages. Social capital that has been formed is also to contribute to the implementation of the development of physical infrastructure. So are the variety and amount of social capital that play a role in the development of physical infrastructure such an impact on the level of the quality and quantity of physical infrastructure that has been built. From the results of this reserach also revealed that the physical infrastructure provide economic benefits, especially in order to improve the welfare or reduce poverty in the two villages.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya organisasi sayap Islam didalam partai nasionalis yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Mengingat, partai ini adalah partai yang selalu dicitrakan jauh dari Islam. Dibandingkan dengan partai nasionalis yang lain, PDI Perjuangan merupakan partai yang benar-benar menonjolkan sisi nasionalis-sekuler dari pada nasionalis-religius seperti partai-partai yang lain. PDI Perjuangan juga terkadang menolak kebijakan-kebijakan Islam seperti Undang-Undang Pornografi, sehingga menimbulkan perdebatan dengan partai-partai Islam. Penelitian ini menggunakan teori catch-all party yaitu sebuah partai politik yang telah meninggalkan ideologinya, dan merangkul sebanyak mungkin kelompok sosial untuk kepentingan pemilihan umum.Krouwel menjelaskan ada beberapa perubahan kearah catch-all party. Tetapi, dalam penelitian ini yang akan digunakan hanya ada dua bentuk perubahan, yaitu perubahan secara ideologi dan kompetisi partai serta perubahan dalam daya tarik pemilih. Perubahan secara ideologi dan kompetisi partai akan fokus dalam melihat sikap-sikap PDIP dalam menyikapi kebijakan Islam dan pola koalisi yang dibentuk oleh PDIP. Sedangkan dalam daya tarik pemilih, akan fokus pada cara Bamusi dalam merangkul kelompok-kelompok Islam. Selain itu juga peran Bamusi sebagai kelompok Islam dalam mendukung sikap dan memenangkan calon yang diusung oleh PDIP.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebelum dan setelah hadirnya Bamusi, sebetulnya PDIP sudah memiliki kecenderungan kearah catch-all karena ada beberapa kebijakan Islam yang juga sepakat dan bahwa PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam meskipun lebih sering dengan PPP dan PKB. Tetapi, ditingkat daerah, PDIP juga bisa berkoalisi dengan partai Islam seperti PKS dan PAN. Bamusi juga memiliki peran, bahkan bisa mengusulkan calon kepala daerah, tetapi, Bamusi cenderung lebih banyak berperan dalam urusan propaganda menangkal isu-isu agama. Karena, Bamusi masih tetap memiliki ketergantungan dengan PDIP yaitu apabila ada instruksi partai, maka Bamusi bergerak. Sehingga inilah yang menyebabkan suara PDIP tidak bisa mencapai suara mayoritas meskipun ada organisasi Islam.

---

ABSTRACT
This research is motivated by the presence of Islamic wing organization within the nationalist party that is Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP . Given, this party is a party that is always imaged away from Islam. Compared to other nationalist parties, the PDIP is a party that truly features the secular nationalist side of the nationalist religious like the other parties. The PDIP also sometimes rejects Islamic policies such as the Pornography Act, causing a debate with Islamic Parties. This study uses a catch all party theory that is a political party that has abandoned its ideology and embraces as many social groups as possible for the sake of elections.Krouwel explains there are some changes towards the catch all party. However, in this study to be used, there are only two forms of change, namely ideological changes and party competition and changes in the appeal of voters. Ideological changes and party competitions will focus on looking at PDIP attitudes in addressing Islamic policy and coalition patterns established by PDIP. While in the appeal of voters, will focus on the way Bamusi in embracing Islamic groups. In addition, the role of Bamusi as an Islamic group in supporting the attitude and win the candidate that carried by PDIP.The results of this study show that before and after the presence of Bamusi, PDIP actually has a tendency towards catch all because there are several Islamic policies that also agree and that the PDIP can also coalition with Islamic parties, although more often with PPP and PKB. However, at the regional level, PDIP could also coalesce with Islamic parties such as PKS and PAN. Bamusi also has a role, may even propose a candidate for the regional head, but, Bamusi tends to play a greater role in propaganda matters of religious issues. Because, Bamusi still has a dependence on PDIP that if there is party instruction, then Bamusi move. So this is what causes PDIP votes cannot reach the majority of votes despite the existence of Islamic organizations.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan. Peran-peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Penelitian menggunakan studi kasus Komunitas Ciliwung Depok sebagai masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dengan menjalankan perannya yaitu sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat kerjasamaa dan koordinasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah mengingat kewenangan masyarakat sipil yang terbatas dan respon yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut. ...... This research will explain how the role of civil society in policy implementation. The roles of civil society in influencing policy implementation are as a promoter of dialogue, advocating or lobbying, as a disseminator of information, and as a project manager. The study used case study of Komunitas Ciliwung Depok as civil society in influence the implementation of wastewater disposal based on Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 about Disposal Permit and Wastewater Utilization. The purpose of this study is to explain that civil society is a factor that can encourage the successful policy implementation by carry out its role as a promoter of dialogue, advocacy or lobbying, as a disseminator of information, and as project manager. The results of this study suggest that in the policy implementation there should be cooperation and coordination between civil society and the government because of there are limited authority of civil society and the response that should be provided by the government in accordance with the policy.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara. ......This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state.

Abstrak :
On community empowerment in Indonesia.