Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek pemegang sertipikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertipikat disebabkan cacad hukum administrasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikan dalam tesis ini. Dengan adanya cacad hukum administrasi menimbulkan sertipikat ganda karena sertipikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah. Sengketa sertipikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertipikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder. Akibat sengketa sertipikat ganda kekuatan hukum sertipikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikat ganda ditempuh jalan musyarawah bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika para pihak masih tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada putusan Peradilan Perdata, kewenangan membatalkan atau mencabut suatu keputusan menjadi wewenang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Abstrak :
Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT diatur jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimanakah akibat hukum dari SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT, alasan-alasan yang mengakibatkan SKMHT tidak diikuti dengan pembuatan APHT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris perlu memastikan terlebih dahulu, apakah syarat administrasi dari Kantor Pertanahan untuk pembuatan APHT dapat dibuat selama jangka waktu SKMHT masih berlaku yang telah diatur dalam Undang-undang, Notaris/PPAT perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung debitur terkait pemberian Hak Tanggungan atas hak tanah yang belum terdaftar, agar tidak terhambat dalam permasalahan biaya untuk ditingkatkan menjadi APHT.

---

Mortgage rights are a form of guarantee of repayment of debt, with prior rights, with the object of collateral in the form of land rights stipulated in the UUPA (in Indonesia). In the installation and registration of Underwriting Rights under certain conditions, it is necessary to first make a Power of Attorney to Charge Mortgage (SKMHT in Indonesia) related to the condition of the Underwriting Right object. In relation to SKMHT, the time period for the SKMHT is to be arranged to become a Deed of Giving mortgage right (APHT in Indonesia). In practice, problems are often found regarding SKMHT which are not followed by making APHT. Thus giving rise to a statement of how the legal consequences of SKMHT were not followed by the making of APHT, the reasons for the SKMHT were not followed by the making of the APHT? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and uses data collection tools used in this study are interviews and study of documents or library materials. The results of this thesis writing provide advice to Notaries need to ensure first, whether the administrative requirements from the Land Office for making APHT can be made during the validity period of the SKMHT which has been regulated in the Act, the Notary / PPAT needs to explain in advance the costs which will be borne by the debtor related to the granting of Underwriting Rights on land rights that have not yet been registered, so as not to be hampered in the matter of costs to be increased to APHT.

Abstrak :
Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law.

Abstrak :
Trust merupakan hubungan dwi kepemilikan antara sejumlah benda dengan pemilik secara hukum dan dengan pemilik manfaat. Jenis hubungan hukum ini lahir dari sistem peradilan common law yang bernama, court of equity. Akibat semangat revolusi Prancis abad ke-18 yang ingin menghapuskan seluruh pranata feodal, maka Code Civil tidak mengakui kepemilikan di luar pemilik secara hukum. Ini penyebab instrumen trust tidak berkembang di yurisdiksi dengan tradisi civil law. Namun, pergerakan modal, barang dan orang yang semakin meningkat di seluruh dunia bukan hanya menimbulkan globalisasi ekonomi, tetapi juga globalisasi hukum. Karena itu, yurisdiksi civil law juga mengakui atau bahkan mengembangkan instrumen serupa trust. Prancis dan Quebec memberlakukan undang-undang fiducie. Swis mengamandemen hukum perdata insternasionalnya. Indonesia memperkenalkan konsep dana perwalian untuk mengakomodasi penyediaan dana dari negera common law. Cara yurisdiksi civil law mengembangkan pranata serupa trust merupakan ide pokok dari tesis ini. Pendekatan micro comparison digunakan untuk perbandingan pranata serupa trust. Prancis dan Quebec mengadopsi teori patrimoine d'affectation, tetapi dengan pendekatan berbeda satu sama lain. Swis tidak mengembangkan hukum material tentang trust, melainkan meratifikasi The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition - 1985. Indonesia tidak memiliki undang-undang yang komprehensif tentang pranata serupa trust. Notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pranata serupa trust, karena pemerintah Indonesia sedang merancang kebijakan yang akan mewajibkan notaris menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari korporasi. ......Trust is a dual relationship between a sum of asset and its legal owner, as well as its beneficiary owner. This kind of legal arrangement arose from the ancient of common law tradition judicial system, court of equity. Due to the spirit of french revolution in 18th centuries, who attempted to abolish all kind of feudalistic institution, the napoleonic code did not recognized other than legal ownership. That is why the trust instrument does not exist in the civil law tradition jurisdictions. The increase movement of capital, goods and people across the world, however, develop globalisation economically, but also juridical. So, the civil law countries acknowledge or even establish trust like instrument. France and Quebec enacted fiducie law. Swiss modified its international privat law. Indonesia introduce dana perwalian. How the civilist jurisdictions develop the legal framework of trust like instrument is the main idea of this thesis. The micro comparison approach is used to compare the trust like legal institution. France and Quebec adopted theory of patrimoine d rsquo affectation, but with differents approach each others. Swiss ratified The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition 1985, instead of created a subtantial law of trust like institution. Indonesia does not have a comprenhensive law about trust like legal institution. Notary should have understanding about trust like instrument, since the Government of Indonesia will enforce a new regulation which oblige notary to administrate documents relates to beneficial owner of a corporation.

Abstrak :
ABSTRACT Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai alternatif dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama ini.Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar gugatan yang digunakan selama ini belum memberikan hasil yang optimal dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini dikarenakan yang dijadikan dasar gugatan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan mantan Presiden Soeharto bersama-sama dengan Yayasan Beasiswa Supersemar telah menyalahgunakan dana yayasan dan bukannya pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling). Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar adanya penambahan pengetahuan secara kontinyu terhadap para penegak hukum (khususnya penuntut umum) terkait pemahaman konsepsi gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara, bahwa terdapat banyak instrumen hukum perdata yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the use of civil law instruments of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling) as an alternative basis of a civil lawsuit of corruption in order to optimize the return on the state's financial losses, other than the basic claim that is used during. In corruption case of former President Soeharto, proven basis for a lawsuit which was not providing optimal results in order to return the state's financial losses. This is because the basis for a lawsuit in a civil lawsuit corruption of former President Soeharto, is due to illegal actions of former President Soeharto with Supersemar Scholarship Foundation has been misused foundation funds, and instead of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling). This study used normative methods. Results of this study give suggestion that the addition of a continuous knowledge of the law enforcement agencies (particularly the public prosecutor) conception of understanding related to a civil lawsuit of corruption in order to return the state of financial loss, that there are many civil legal instruments that can be used as the basis for the lawsuit to optimize the return on financial losses state and needs to be disseminated about the existence of civil law instruments of non indebtedness payment (onverschulddigde betaling) as the basis for civil lawsuits of corruption in order to optimize the return on the state's financial losses in cases of corruption.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian sewa menyewa dan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, serta mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat objek perjanjian yang hilang. Putusan yang diteliti adalah sengketa antara Sarwiyono melawan pimpinan PT Triguna Putra Rizal sebagai Tergugat I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III sebagai Tergugat II, dan Faizal A Bahalwan sebagai Tergugat III terkait dengan hilangnya kendaraan milik Penggugat yang saat itu di dalam penguasaan para tergugat yang terikat dengan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Diawali dengan menjabarkan terlebih dahulu perjanjian khusus, dalam hal ini ditekankan pada perjanjian sewa menyewa dan penitipan, karakteristiknya, dan menguraikan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan KUH Perdata. Kemudian penulis juga membahas mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dan perbedaan dengan wanprestasi. Kemudian atas sengketa hilangnya kendaraan Penggugat yang saat itu tengah menjadi objek perjanjian, penulis kurang sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa hilangnya kendaraan ketika dipakai Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat II karena Tergugat II yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat I yang telah menerima penyerahan dari Penggugat, hal ini karena dalam kasus ini tanggung jawab seharusnya dilakukan secara tanggung renteng oleh para Tergugat.

---

ABSTRACT The focus of this study is to analyze the lease agreement and the deposit agreement as stipulated in KUH Perdata, and about the claim about unlawful act which happen because the loss of an agreement rsquo s object. The investigated case is the verdict between Sarwiyono as Plaintiff and head of PT Triguna Putra Rizal as Defendant I, General Manager Perum Perumnas Regional III Cq Deputi General Manager Perum Perumnas Regional III as Defendant II, and Faizal A Bahalwan as Defendant III about the loss of an object vehicle owned by Plaintiff which at that time, the vehicle is in the hands of the defendant which bound by the contract. This research uses the juridical normative method, firstly spell out about the special agreement, in this concern is lease and deposit agreement, the characteristics of that agreement, and the right and obligation of the parties based on KUH Perdata. Writers also discuss about the claim about unlawful act based on article 1365 KUH Perdata, and the differences between wanprestasi. Then on the case of loss of plaintiff rsquo s vehicle which becomes the object of the agreement, writers disagree with the judge rsquo s opinion that stating the loss of the vehicle when worn by Defendant III was the responsibility of Defendant II because Defendant II entered into an agreement with the Defendant I and Defendant I which has received the vehicle from the Plaintiff, this is because the losses should be all Defendant rsquo s responsibility.