Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"makalah ini disampaikan dalam seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI tanggal 28-30 september 2005 di makassar"

"Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek pemegang sertipikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertipikat disebabkan cacad hukum administrasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikan dalam tesis ini. Dengan adanya cacad hukum administrasi menimbulkan sertipikat ganda karena sertipikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah. Sengketa sertipikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertipikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder. Akibat sengketa sertipikat ganda kekuatan hukum sertipikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikat ganda ditempuh jalan musyarawah bila tidak ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, jika para pihak masih tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada putusan Peradilan Perdata, kewenangan membatalkan atau mencabut suatu keputusan menjadi wewenang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional."

"perasaan tidak aman langsung merebak di bumi indonesia, ketika dalam waktu satu bulan terjadi 25 kasus perampokan bersenjata, meningkatnya perampokan tidak hanya dalam bentuk konvensional, melainkan perampokan bank, toko emas, koperasi simpan pinjam, pedagang kendaraan bermotor, dan juga pegadaian. penanggulangan kejahatan haruslah disesuaikan dengan tipe-tipe kejahatannya"

"salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. dalam keadaan yang demikian, memang sangat sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis, karena sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dalam pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari"

"jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak."

"pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945."

"Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi. kesejahteraan umum yang berkaitan dengan ekonomi diatur lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945."

"globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya. fenomena ini mempengaruhi langsung hidup dan perkembangan negara kesatuan republik indonesia, disatu sisi memberikan bagi kemajuan, namun di sisi lain membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi mengganggu atau mengancam keamanan nasional"

"konstitusi memberikan amanat dan pedoman terkait dengan peran dan kedudukan negara terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"."