Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkawinan Campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang menikah tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan antara lain mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Menurut hukurn kewarganegaraan positif Indonesia yaitu UU No_62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis). Namun ius sanguinis yang dianut di Indonesia lebih dominan keturunan dari garis ayah laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada tidak adanya hak bagi seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. Maka itu per1u diketahui pengaturan mengenai : (1) status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R1; (2) menurut RUU Kewarganegaraan RI sedang diuahas oleh DPR RI dan Pemerintah cq, Departemen Hukum dan HAM RI (3) format status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang diharapkan dapat memenuhi prinsip pencerminan HAM, Persamaan Hak warganegara didepan hukum dan kesetaraan serta keadilan gender. Ketiga permasalahan tersebut diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat deskriptif evaluatif dengan studi dokumen menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Perbandingan hukum juga dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat persamaan maupun perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem hukum khususnya dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di beberapa negara di luar Indonesia, Terobosan RUU Kewarganegaraan R1 baru memungkinkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ibunya dengan memasukkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda ini dibatasi hanya pada usia 18 tahun atau sudah kawin dan maksimal 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun yaitu usia 21 tahun setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, Selain itu Kewarganegaraan ganda terbatas juga diberikan pada anak hasil perkawinan dari orangtua WNI yang terlahir di negara yang menganut asas ius soli. Namun batas usia untuk memilih salah satu kewarganegaraan hendaknya dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun dari usia 18 (deiapanbelas) tahun, yaitu usia 23 (duapuluh tiga) tahun. Karena dari sudut kejiwaan dan ekonomi; anak telah menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga dipandang telah cukup matang lahir dan batin untuk menentukan masa depan terbaik bagi hidupnya dengan memilih kewarganegaraan terbaik pula. Hak memilih dan menentukan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 D dan Pasal 28 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hak kewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yang diungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur dan Teori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengah lingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksud datang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini pada akhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruang represtasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdi untuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utama berlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is to investigate the influence of external environment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of Prime Minister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based on Will Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism. Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’s minority citizenship right under the external environment that come from UE’s accession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesis conclude that the inability of the government to provide space for Kurdish representative and the Kurdish inability to transform their aspiration into a political movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnic nation in Turkey.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) anggota polisi di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. OCB dapat dimaknai sebagai perilaku ekstra dari individu yang melebihi deskripsi tugasnya. Polres Kota Tangerang merupakan Polres penyangga Ibukota Jakarta yang memiliki tingkat kejahatan cukup tinggi, sehingga konsep OCB perlu diterapkan oleh masing-masing individu anggota polisi di Polres Kota Tangerang. Variabel yang dapat mempengaruhi OCB antara lain adalah motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini salah satunya adalah mengenai deskripsi dari karakteristik masing-masing variabel, yaitu motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB. Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kuantitatif dengan pegambilan data primer menggunakan metode survei. Survei dilakukan melalui penyebaran angket kepada sampel sebanyak 100 (seratus) anggota polisi di Polres serta 5 (lima) Polsek dengan tingkat kerawanan kejahatan paling tinggi dan yang paling rendah dengan populasi anggota polisi Polres Kota Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan variabel motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB di tiap-tiap unit fungsi Serse, Intel, Sabhara dan Polmas di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel OCB dengan nilai Adjusted R Square 89,3 %. ...... This research was conducted to examine the effect of motivation, organizational justice and learning organization towards police officer's organizational citizenship behaviour (OCB) in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. OCB can be interpreted as an extra behaviour from individuals who exceeded their main job description. Kota Tangerang Police Resort was Jakarta capital city's police office proponent that has a high criminal rate, therefore the concept of OCB need to be implemented by each police officer in Kota Tangerang Police Resort. Variable that can affect OCB are motivation, organizational justice and learning organizations. One of the problem that been analysed in this study was the idea of each characteristic variable descriptions, which are motivation, organizational justice, learning organizations and OCB. This study uses quantitative research analysis with the retrieval of primary data using the survey method. The survey was conducted through questionnaires with sample of 100 (one hundred) police officers in the police station as well as 5 (five) sector police office with the highest and lowest crime vulnerability with the population Kota Tangerang Police Resort. The results of the analysis show that there are no differences in motivation variables, organizational justice, learning organizations and OCB in each function unit of Serse, Intel, Sabhara and Community Policing in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. The conclusion of this study is that motivation variables, organizational justice and learning organizations have a positive and significant effect on OCB variables with the value of Adjusted R Square 89.3%.

Abstrak :
[Skripsi ini bertujuan untuk memahami keanggotaan sosial yang mempengaruhi situasi kewarganegaraan Malaysia di kampong perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di kampong perbatasan Malaysia yang bernama Kampong Long Busang. Kampong Long Busang ini dihuni oleh etnik Kenyah. Etnik Kenyah merupakan etnik yang memiliki sejarah migrasi dan aktivitas perdagangan lintas negara, Malaysia dan Indonesia. Sejarah lintas negara menyebabkan etnik Kenyah Long Busang bersedia menerima migran pendatang tanpa dokumen asal Indonesia sebagai warga kampong. Hubungan keduanya terjalin dalam bentuk ikatan kekerabatan. Etnik Kenyah yang sudah menjadi warga negara Malaysia kemudian membantu migran pendatang yang tinggal di Kampong Long Busang untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia tersebut dibuktikan dengan kepemilikan selembar IC. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa warga negara Malaysia dari etnik Kenyah Kampong Long Busang tidak menganggap migran sebagai warga asing sebagaimana konstruksi negara. Interaksi yang erat antara warga negara Malaysia dari etnik Kenyah dan migran mengindikasikan perbedaan makna kewarganegaraan dengan bayangan ideal kewarganegaraan yang dimiliki negara., The aim of this research is to understand the social membership affect situation Malaysian citizenship in border village. The research is done using participatory observation and deep interview method. It is done in a border village of Malaysia called Long Busang. This village is inhabited by Kenyah ethnicity. It is an ethnic that has a migration and cross border trade activities history, Malaysia-Indonesia. The cross border trade activities caused Ethnic Kenyah willing to accept undocumented migrant shelters from Indonesia as a part of them. Their relationship molded together in a form of kinships. Ethnic Kenyah, who have become the citizen of Malaysia, then helped migrant settlers who lived in Long Busang to obtain Malaysian citizenship. Their Malaysian citizenship is confirmed by owning the Identity Card. The facts show that Malaysians from Long Busang (Ethnic Kenyah) do not consider migrants as foreigners as the state construction does. The close interaction between Ethnic Kenyah and the migrants indicates their difference in interpreting the meaning of citizenship with the shadow of ideal citizenship owned by the state.]