Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
As colonial Indonesia never was intended to be a “settler colony”, many Dutch citizens spent only a certain period of their lives there before returning to the Netherlands. However, there were also Europeans, many with Asian-European roots, who had called the colony home for generations and were forced to leave that home after 1945. All these different types of colonial migrants were displaced and maintained, built and reinforced their relations with the country (whether it was the colony or the “motherland”) they had left. This transnationalism (or, as I argue here, imperial orientation) took shape not only legally or relationally but also experientially (D. Ip, C. Inglis, and C.T. Wu 1997). In this article I show how, in both the colonial and post-colonial periods, objects helped European colonial migrants establish and maintain social relationships. Objects shaped identities and people’s status; bolstering increase migrants’ sense of “a continuous transnational self and identity”, a feeling of home, but also feelings of displacement.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sense of power warga dengan perceived civility petugas pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan modifikasi alat ukur Generalized Sense of Power yang dikembangkan Anderson dan Galinsky (2005) untuk mengukur sense of power dan modifikasi alat ukur Employee Perceptions of Managerial Incivility dari Crocker (2005) untuk mengukur perceived civility petugas pelayanan publik di Jabodetabek. Partisipan penelitian berjumlah 111 warga Jabodetabek yang terdiri dari 35 laki-laki dan 77 perempuan, dan memiliki rentang usia 17-55 tahun yang pernah berurusan dengan layanan pemerintah di Jabodetabek dalam 6 bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif (r = .65, p < .01) antara sense of power warga dengan perceived civility petugas di Jabodetabek. Temuan terhadap sense of power warga dapat digunakan untuk memprediksi perceived civility, dan dengan itu memberikan pelayanan yang sesuai. ......The aim of this study is to find relationship between citizens? sense of power and their perceived civility towards public service officers in Jabodetabek. This research is a quantitative research that uses a modified version of the Generalized Sense of Power scale by Anderson and Galinsky (2007) to measure sense of power and a modified version of Employee Perceptions of Managerial Incivility by Crocker (2005) to measure public service officers? perceived civility in Jabodetabek. 111 citizens participated in this research, consisting of 35 males and 77 females. The age range between 17-55 years old, they all have attended to public service matters in Jabodetabek in the last 6 months. Research outcomes show a significant and positive relationship (r = .65, p < 0.01) between citizens? sense of power and the perceived civility of public service officers in Jabodetabek.

Abstrak :
Tesis ini ini menyoroti proses berlangsungnya program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga bina; bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan fisik. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) Bagaimana proses pengelolaan PPMK pada ketiga programnya dalam mewujudkan tujuannya?; dan (2) Sejauh mana peran program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian ini dilakukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (PPMK) Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang diiringi dengan pembagian program PPMK tidak serta merta membuat bisa memberdayakan masyarakat secara maksimal. Perubahan tersebut pada satu sisi meningkatkan akuntabilitas PPMK terhadap pemerintah, namun disisi lain perubahan ini justru memperburuk sinergi program yang kemudian mempengaruhi efektifitas dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan masyarakat dalam PPMK dapat dimasukkan dalam pendekatan pembangunan dengan masyarakat (development with community). Aktor utamanya adalah aktor luar dengan masyarakat, bentuk hubungan berupa kolaborasi, pengambil keputusan oleh masyarakat lokal dengan aktor luar, pelaksana. Masyarakat lokal dan bentuk kegiatan berupa proyek dan program. Selain itu, Satuan komunitas PPMK yang berada di tingkat Kelurahan belum bisa menampung kepentingan seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun baru berada pada tingkatan individual, belum mencapai kesejahteraan komunitas secara luas. PPMK dijalankan dengan pengetahuan lokal dan klaim profesionalisme tidak nampak dalam kepengurusan LMK. Untuk menjadi anggota LMK tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan lebih bersifat politis. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-implikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan rekomendasi. ...... This thesis highlights on the ongoing process PPMK program in an effort to improve the welfare of the community through “tiga bina”; bina sosial, bisna ekonomi, bina lingkungan fisik. For that the research questions posed were: (1) How does the management of the third PPMK program in achieving its purpose?, And (2) The extent to which the role PPMK program in an effort to improve the welfare of society? The research was conducted at the Community Empowerment village (PPMK) Malaka Jaya Village, Duren Sawit, East Jakarta (PPMK) Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The approach used is a qualitative case study method. The results of this study indicate that the institutional changes that accompanied the division of program PPMK not necessarily making can empower the community to the fullest. Such changes on the one hand PPMK increase accountability of the government, but on the other hand these changes actually make synergy which then affects the effectiveness of the program in order to accelerate the increase in welfare villages. Community Development in PPMK can be included in the development with community approach. The main actors are actors outside the community, form relationships in the form of collaboration, decision-making by local communities and external actors, implementers: Local communities and forms of activity in the form of projects and programs. In addition, the Unit of community in PPMK located at the Village can not accommodate the interests of all segments of urban society. Increased welfare was only at the individual level, not the community at large to achieve prosperity. PPMK run with local knowledge and professionalism claim does not appear in the management of LMK. To become a member of LMK does not require special skills, but more political. In this study also presented and the practical implications of the theoretical results of this study and its principal conclusions and recommendations.

Abstrak :
Kedudukan hukum pemohon judicial review di Indonesia hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing tidak dapat mengajukan judicial review, meskipun hak asasi manusia warga negara asing dirugikan atau dilangar dengan berlakunya perundang-undangan pelaksana. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas, Kedudukan hukum pemohon dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perbandingan kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di beberapa negara, kedudukan hukum pemohon warga negara asing dalam mengajukan judicial review di Indonesia. Untuk menjawab itu, digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, kasus, konsep dan perbandingan. Dari penelitian di peroleh hasil bahwa kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan judicial review di Indonesia dapat dilihat melalui kualifikasi pemohon dan kualifikasi kerugian, kualifikasi pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik dan privat serta lembaga negara dan kualifikasi kerugian terhadap hak-hak yang telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Kedudukan hukum pemohon hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing yang mengalami kerugian hak asasi manusia tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon warga negara asing seharusnya diberikan kedudukan hukum jika substandi permohonan judicial review berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perbandingan kedudukan hukum pemohon judicial review di beberapa negara seperti Jerman, Mongolia, Ceko, Goergia, Hungaria, Austria, Korea Selatan, Africa Selatan, Rusia dan Amerika Serikat, yang tidak membatasi warga negara asing sebagai pemohon judicial review, bahkan beberapa pemohon warga negara asing yang diterima kedudukan hukum dan permohonan dalam oleh negara pembanding tersebut. Kedudukan hukum pemohon warga negara asing yang tidak diterima di Indonesia menyebabkan terjadinya pelangaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, yaitu hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan pengadilan dan hak persamaan dihadapan hukum dan pengadilan, dimana hak ini telah dijamin dalam UUD 1945. Dalil konstitusional mengenai pembatasan hak asasi ternyata tidak dapan menjamin oleh karena hak yang dilangar merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Sehingga perlu tangung jawab negara untuk memberikan kedudukan hukum melalui pembentukan peraturan yang baru dengan mencantumkan pemohon adalah setiap orang yang mengalami kerugian konstitusional sedangkan terhadap warga negara asing hanya pada kerugian yang termasuk dalam katagori non derogable rights sedangkan derogable rights tidak. ......The legal standing of the applicant for judicial review in Indonesia is only an individual Indonesian citizen, causing foreign nationals to be unable to apply for a judicial review, even though the human rights of foreign nationals have been harmed or violated by the enactment of the implementing laws. Therefore, in this paper discussed, the legal position of the applicant in the system of testing the laws and regulations in Indonesia, the comparison of the legal position of the applicant for foreign nationals in filing a judicial review in several countries, the legal position of the applicant for a foreign citizen in filing a judicial review in Indonesia. To answer that, legal research methods are used with the approach of laws, cases, concepts and comparisons. From the research, it is found that the legal position in applying for a judicial review in Indonesia can be seen through the qualifications of the applicant and the qualifications for losses, the qualifications of the applicants are individual Indonesian citizens, indigenous peoples, public and private legal entities and state institutions and qualifications of loss to rights. Right that has been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution. The legal standing of the applicant is only an individual Indonesian citizen, which means that foreign nationals who experience human rights losses cannot be accepted by the Constitutional Court. However, there were several constitutional judges who put forward a different opinion which basically stated that the foreign citizen applicant should be given a legal standing if the substance of the application for judicial review relates to human rights which cannot be reduced under any circumstances. Comparison of the legal standing of the applicants for judicial review in several countries, such as Germany, Mongolia, Czech, Goergia, Hungary, Austria, South Korea, South Africa, Russia and the United States, which do not limit foreign nationals as applicants for judicial review, even some applicants are foreign nationals the legal standing and application received by the comparable country. The legal standing of the applicant for foreign citizens who is not accepted in Indonesia causes violations of the principles of the rule of law and human rights, namely the right to be recognized as a person before the law and court and the right to equality before the law and court, where this right has been guaranteed in the 1945 Constitution. Constitutional arguments regarding the limitation of human rights are not guaranteed because the rights that are violated are human rights that cannot be limited under any circumstances. So it needs the responsibility of the state to provide a legal position through the formation of a new regulation by including the applicant is everyone who experiences a constitutional loss while foreigners only suffer losses which are included in the category of non derogable rights while derogable rights are not.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyelenggaraan pasar temporer sebagai ruang temporer mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat kota Jakarta. Dengan karakternya yang mengubah suatu sistem ruang kota dalam waktu tertentu, kehadiran pasar temporer mengganggu penggunaan ruang regulernya. Adanya gangguan ini membuat respon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jakarta terhadap penyelenggaraan pasar temporer seringkali berupa penertiban paksa yang berujung pada dihilangkannya penyelenggaraan pasar. Meskipun begitu, Pasar Temporer Kemang Utara mampu mempertahankan penyelenggaraannya hingga lebih dari sepuluh tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya negosiasi ruang sebagai penyesuaian akan konflik-konflik yang muncul dari penyelenggaraan pasar. Praktik negosiasi ini menerapkan karakter kota yang baik, yakni partisipasi dan kontrol, yang merespon keragaman dengan menerapkan hak terhadap ruang kota. Namun dalam kasus Pasar Temporer Kemang Utara yang terjadi di kawasan hunian di mana penghuni memiliki rasa kepekaan terhadap teritori yang tinggi, kontrol yang diterapkan merupakan kontrol terhadap teritori. Pemerintah kemudian menerapkan aturan yang sesuai dengan karakter ini dan membuat legalitas yang dimunculkan terhadap penyelenggaraan pasar merespon kontrol teritori yang dimiliki oleh penghuni di kawasan. Dengan demikian penyelenggaraan pasar temporer menjadi penerapan hak setiap pihak yang berpartisipasi dalam proses negosiasi ruangnya

---

ABSTRACT
Temporary market as an implementation of temporary space has variety of responses given by Jakarta Citizens. With its characteristic that change the city‟s spatial system in some range of time, temporary market disturbs the regular use of its location. This disturbance often leads the government to end up giving a force to stop. However, Kemang Utara Temporary Market was able to maintain holding the event for more than ten years. This happened because there was spatial negotiation as an adjustment of conflicts appeared. The practice of spatial negotiation implemented characters of a good city which is participation and control. These characteristics responded to the city‟s diversity character by implementing the citizen‟s right to their city. In the case of Kemang Utara temporary market which happened in a residential area, the control itself is an implementation of territory‟s control. As a matter of fact, Jakarta‟s government made the rules as a response to this characteristic which led the legality of the temporary market respond well to the high need of territory control of the residents. To conclude, temporary market is seen as an implementation of rights to the city space, implemented by the people who took participate in its spatial negotiation process. ;