Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan perkotaan merupakan hak otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi sampai saat ini masih banyak ditangani Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi tersebut yang menuntut terjadinya transformasi organisasi publik di tingkat pusat yang dapat menentukan keberhasilannya. Fenomena yang diteliti adalah proses transformasi organisasi publik di tingkat pusat dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dengan fokus utama pada temuan faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi tersebut. Tinjauan teoritis diarahkan pada keterkaitan antara proses transformasi organisasi publik (dilihat dari dimensi organisasi yang mencakup: kepemimpinan, struktur, proses, dan sumber daya manusia, serta sistem terpengaruhnya (influence systems)) dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan (dilihat dari tiga kriteria yaitu: demokratisasi, efisiensi, dan efektivitas). Dari ke dua hat tersebut dapat diketahui besarnya tingkat pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi. Hasil kajian institusional menunjukkan adanya 58 unit kerja pada institusi inti sebagai populasi studi (obyek penelitian) yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Dan jumlah tersebut ditentukan sebanyak 34 responden (angket dan wawancara) yang dianggap dapat mewakili langsung institusi inti dimaksud. Lamanya pelaksanaan wawancara dan penyebaran angket termasuk kompilasi angket adalah empat belas minggu. Penulisan laporan dilaksanakan selama dua belas minggu, sehingga waktu keseluruhan yang dipergunakan selama dua puluh enam minggu (enam setengah bulan. Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa desentralisasi telah dicanangkan sejak pemerintahan Hindia Belanda dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan berikutnya yang dihasilkan Pemerintah Republik Indonesia menekankan perlunya otonomi daerah dan desentralisasi pada Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Dari tinjauan empiris mengenai transformasi organisasi publik di tingkat pusat ternyata menunjukkan belum sejalan dengan tuntutan kebutuhan desentralisasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi publik dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan adalah: (1) power-demokratisasi-kepemimpinan: (2) image-efisiensi-kepemimpinan; (3) image-efektivitas-kepemimpinan; (4) form-demokratisasi-struktur; (5) form-efisiensi-sfruktur; (6) relationship-efektivitas-struktur; (7) planning-demokratisasi-proses; (8) planning-efisiensi-proses; (9) control-efektivitas-proses; (10) skills-demokratisasi-SDM; (11) skills-etisiensi-SDM; (12) skills-efekfivifas-SDM. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diturunkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip sebagai dasar atau acuan bagi upaya transformasi organisasi publik dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan. Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana. Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya. Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna). Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211). Fakta ini menunjukkan bahwa : 1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang. 2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah. 3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abstrak :
Rumah di pusat kota memiliki suatu fungsi utama, memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk bergerak pindah dan berkembang. Bergerak dalam pengertian mobilitas secara geografi untuk mencari dan meraih kemajuan tanpa terikat pada rumah dan berkembang dalam arti dapat pindah rumah bila anggota keluarga bertambah atau bila pendapatan bertambah atau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik untuk menempati rumah yang sesuai. Dalam hal ini, rumah susun sewa yang disediakan oleh pemerintah bagi warganya yang berpenghasilan rendah seharusnya memiliki fungsi ini. Namun pada kenyataannya kecenderungan untuk bergerak pindah dan berkembang tersebut tidak terjadi pada penghuni rumah susun sewa Kemayoran. Penghuni yang telah bertambah jumlah anggota keluarganya tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni. Sehingga luas ruang yang ada tidak sesuai atau tidak dapat lagi menampung anggota keluarganya. Sementara itu juga penghuni yang mengalami peningkatan pendapatan tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni, bahkan mereka membuka usaha di unit usaha pada lantai bawah rumah susun. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pertambahan jumlah anggota dan pendapatan keluarga penghuni rumah susun sewa Kemayoran terbadap kehidupan ekonomi mereka?

---

Having a home of the heart of the city gives a chance for the low-income cities to be mobile and to develop themselves. Mobile in the sense of being able to grab the opportunity to move forward, without being tied down to their home. And develop them by increasing their economic levels. However, government owned-flat in Kemayoran is not functioning properly as home at the heart of the city. The increasing member of the families and the raise of income don't make the tenants move out of the flat in Kemayoran. Whereas the increasing member of the families affects the balance between the available space in a flat and the required space for a person. It raises the question concerning the raise of their income, the number in a family and how they affect the level of economy of tenants in government owned flat in Kemayoran? This thesis is an attempt to answer that question.

Abstrak :
Kegiatan merancang perkotaan kerap menyebutkan konsep-konsep pembagian (edge, gap, enclosure, division, segment) dan pengaturan ruang perkotaan secara fungsional. Hal tersebut dapat dikontekskan pada Kota Dumai yang hadir di antara pembagian zona-zona ruang industri pengolahan minyak bumi, yaitu sebagai ruang antara tempat berkerja dan tempat beristirahat (rumah) bagi pekerjanya. Kehadiran pita-pita jalan sebagai salah satu ruang publik terbagi menjadi 2 kepentingan yang memisahkan antara kehidupan keseharian dengan fungsi distribusi industri. Era postindustri yang berbasis bahan baku minyak bumi kemudian menghadirkan skenarioskenario perubahan pada ruang kotanya. Dari fenomena di atas, pada tulisan ini ingin mencari translasi merancang perkotaan dengan menghadirkan konsep liminal. Merujuk pada karakteristiknya, liminal merupakan ruang/ waktu antara - 'ambang' dan juga sebagai sebuah aksi/tindakan transisi yang dilakukan secara 'sadar'. Liminal membagi dan kemudian mengikat kembali kondisi, kategori, individu, kelompok dalam satu komunitas sosial-berkota. Referensi-referensi terkait konteks ruang dan skenario keseharian Kota Dumai seperti aktor, interaksi, dan events yang dilakukan melalui metode reading dan extracting menjadi cara representasi perancangan ruang liminal sebagai ruang publik dan place making terhadap Kota Dumai.

---

Urban design activities often mention about the concept of division (such as edge, gap, enclosure, division, segment) and functional arrangement of urban space. It can be contextualized to Dumai City that exists between the division of petroleum proccessing industry zones, namely the space between working area and resting area (house) for the workers. And then, the presence of the road fabric as one of the public space on the city is divided into two interests - that separate the daily life of urban space and industrial distribution life. The perspective about the post- petroleum industrial era that based on unrenewable material (mine oil) brings couple alternative scenarios how the city face it and make the changes to urban space. Based on that phenomena, this paper wants to find and propose the translation about urban design by presenting the concept of Liminal. Referring to its characteristics, liminal are a space/ time in between namely threshold. Liminal also a 'conscious' transition action, that dismantle (deconstruct) and then construct again the conditions, categories, individuals, groups within social community of urban space. References related to the context of space and Dumai`s everyday scenario such as humans, interactions, and events are conducted through reading and exctacting as design methods to represent liminal as the form of public space and the way of place making in Dumai City.

Abstrak :
This paper traces the development of new towns and planning of new regions in West Malaysia. It examines the changing urban and regional development in 1963-1976, agriculture regions were developed by the Ministry of Agriculture. In the second phase, the Malaysian government introduced a regional development strategy under the New Economic Policy (NEP), 1971-1985. At the same time, the SEDCs developed the FTZs. This overlapping and lack of coordination created regional imbalances. However in the third phase, the government introduced the more comprehensive policy and implemented a regional metropolitan and subsystem development strategy for the whole country.

Abstrak :
This article is a result of an intensive study of literatures concerning urban growth management. It tries to examine the specific character of existing techniques for managing and controlling urban land growth and tries to match them to the Indonesian situation. The techniques can be categorized into two major types. Indonesian urban sprawl can be distinguished into two models. The physical, social, and historical backgrounds are responsible for this conditions. The urban-rural oriented strategy is highly recommended for managing and controlling urban land development on the outer islands.