Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berangkat dari pengamatan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota Ngada yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tingkat II Ngada, melalui keputusan DPRD II Ngada Nomor 4 Tahun 1973. Kebijakan ini sendiri lahir melalui suatu proses pertarungan panjang diantara tiga etnik yang membentuk masyarakat Ngada (etnik Riling, Nagekeo dan Ngadha), yang berlangsung sejak bedirinya kabupaten Ngada Tahun 1958. Dilihat dari proses sejarah pemerintahan Daerah Ngada, penentuan letak ibukota kabupaten Ngada sejak berdirinya, masih merupakan problem sosial politik yang pelik dan rumit, mengingat masing-masing etnik mempunyai keinginan dan motivasi yang berbeda mengenai letak ibukota Ngada. Kebijakan ini lahir diawali dengan himbauan gubernur Eltari (aim.) kepada pemda tingkat II Ngada di bawah kepemimpinan bupati Yan Botha, untuk memindahkan ibukota Ngada dari kota Bajawa ke kota Mbay. Kota Bajawa dianggap tidak ideal untuk suatu ibukota kabupaten baik untuk saat ini maupun masadepan. Sekaligus sebagai solusi untuk menengahi konflik premordial antara ketiga etnik yang membentuk masyarakat Ngada, dan telah berlangsung begitu lama dalam menentukan letak ibukota Ngada. Sayangnya sejak kebijakan ini dibuat hingga pada tahun 1994, tidak pernah ada lagi upaya lanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, atau terabaikan begitu saja balk oleh bupati Yan Botha yang paling bertanggungjawab terhadap pembuatan kebijakan dimaksud saat itu maupun para pimpinan daerah berikutnya. Berkaitan dengan itu maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah menyangkut faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan pemindahan ibukota Ngada yang telah dibuat DPRD II Ngada tahun 1973. Apakah pengaruh faktor ekonomi semata sehingga tidak dilaksanakannya kebijakan dimaksud atau ada faktor lainnya yang sifatnya politis dan psikologis. Kemudian mempertanyakan pula peran berbagai institusi masyarakat dalam proses perumusan keputusan pemindahan ibukota Ngada dan penolakan etnik Ngadha terhadap keputusan dimaksud. Siapa saja yang berperan besar dibalik proses pengangkatan kebijakan tersebut, power politics apa yang terjadi waktu itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pelaku sejarah yang terlibat dalam pertarungan proses perumusan kebijakan dimaksud yang berlangsung sejak tahun 1958, yaitu 15 nara sumber dan beberapa informan lain yang dipilih dengan metode snow ball. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan kebijakan ini. Hasil penelitian disajikan dengan cara rnenggambarkan temuan-temuan yang sating berkaitan, dan diuraikan dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Kerangka teori yang dipakai dalam analisi ini menyangkut tiga hat pokok yaitu teori konflik dan pluralisme kultural, teori kebijakan publik dan sedikit mengenai kondisi perekonomian daerah. Perbedaan latar belakang budaya dan kepentingan antara etnik, merupakan akar dan konflik dalam hal menentukan kebijakan apapun di Ngada. Konflik antar etnik ini kemudian mewujud ke dalam politik dan birokrasi pemerintahan daerah, yang ditandai dengan lahirnya berbagai faksi politik yang berbasiskan kekuatan etnik. Hasil penelitian memperlihatkan pula, bahwa kebijakan yang diambil, yang dianggap begitu prestisius untuk masyarakat Ngada, dalam prosesnya justru terbukti hanya merupakan alat politik semata untuk mempertahankan posisi politik masingmasing, dan bukan niat sesungguhnya. Akibatnya political will untuk maksud ini tidak ada. Kondisi ini kemudian diperparah oleh masih adanya penolakan etnik Ngada terhadap kebijakan pemindahan ibukota Ngada. Faktor yang sangat dominan dari penolakan etnik Ngada terhadap kebijakan ini, adalah menyangkut permasalahan yang sifatnya politis dan psikologis, yang mana masih beranggapan bahwa lahirnya kebijakan ini sebagai suatu bentuk kekalahan politik etnik Ngadha dan etnik lainnya (Riung clan. Nagekeo), dalam pertarungan politik untuk menentukan letak ibukota Ngada, dan tanpa melihat lebih jauh lagi pertimbangan-pertimbangan yang rasional dibalik lahirnya kebijakan dimaksud. Hal ini dipengaruhi budaya kekuasaan yang melihat simbol kota propinsi kabupaten dan lainnya sebagai simbol kekuasaan. Sedangkan faktor ekonomi (ketiadaan dana untuk pembangunan kota), walaupun itu ada namun bukan merupakan faktor yang dominan dalam melihat mengapa kebijakan ini tidak dilaksanakan, mengingat pada saat kebijakan ini diluncurkan secara nasional ekonomi Indonesia sedang mengalami kenaikan yang tajam sejalan dengan era boom minyak. Segala dana-dana yang diperuntukan untuk pembangunan kota Bajawa seyogyanya di alokasikan ke kota baru di Mbay. Tidak adanya political will pimpinan daerah dibawah Yan Botha, berikut para penggatinya kemudian untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibanta, dan bukan karena persoalan ekonomi semata sebagairnan anggapan masyarakat selama ini. Langkah untuk segera mengimplementasikan kebijakan ini yang dimulai sejak tahun 1994 oleh gubernur Musa Kabe, merupakan suatu langkah maju dengan pertimbangan-pertimbangan rasional terutama berhubungan dengan gagasan penataan wilayah pengembangan dan pertumbuhan baru di NTT. Dalam kerangka ini kota Mbay diharapkan menjadi Aktor Otonom yang mempunyai kepentingannya sendiri dalam arti dapat bersaing dengan kota-kota lain dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik, dan berusaha untuk memperoleh posisi dominan dalam setiap hierarkhi pemilikan dan penguasaan sumberdaya. Oleh karena itu para pemimpin daerah berikutnya siapapun orangnya dan juga komponen masyarakat Ngada sudah seharusnya menerima realitas ini, dan harus terus mengembangkannya, dan tidak lagi terjebak pada kepentingan-kepentingan primordial semata, seperti yang telah berlangsung lama.

Abstrak :
Kedudukan Kota Bekasi yang dekat dengan kota inti Jakarta, selain kota penyangga yang berfungsi untuk menahan laju migrasi penduduk desa menuju Kota Jakarta. Kota Bekasi juga berfungsi sebagi lokasi pemukiman penduduk yang melayani Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah berkembang sebagai kota hunian (Dormitory City) karena sebagian besar penduduk Kota Bekasi cenderung bekerja di Jakarta. Dua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa citra Kota Bekasi merupakan bagian dari kota intinya, Jakarta. Perkembangan Kota Bekasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Kota Jakarta. Citra yang terbentuk tentang Kota Bekasi adalah sebagai ternpat tinggal para pekerja yang setiap hari pergi dan pulang ke tempat kerja di Jakarta (komuter). Dalam perspektif perkembangan kota model Burgess (Saraswati, 2001: 73), lokasi komuter ini ada pada bagian luar lingkar atau zona komuter. Lokasi tempat tinggal di zona komuter ini cenderung merupakan sub urban yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sama. Perkembangan Kota Bekasi menjadi kota Baru, yang memiliki struktur sendiri yaitu pusat bisnis peraagangan dan jasa, pemukiman. Perkembangan ini merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa Kota Bekasi mempunyai daya tarik tersendiri bagi kalangan investor. Daya tarik investasi suatu kota atau daerah tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor kota atau daerah tersebut. Misalnya tidak hanya ditentukan oleh faktor kondisi alam, akan tetapi oleh banyak faktor dan kondisi tersebut bergabung menjadi satu yang membentuk daya tarik investasi suatu kota atau daerah. Satu faktor dengan faktor yang Jain sating mempengaruhi. Sehingga kelemahan atau adanya masalah dalam satu faktor atau kondisi akan mempengaruhi daya tarik keseluruhan satu kota atau daerah. Hal ini berlaku umum pada setiap kota atau daerah, termasuk Kota Bekasi. Setelah mengetahui daya tarik investasi, hat yang perlu dirurnuskan yaitu Sara atau strategi memasarkan kota. Ibarat suatu produk, maka kota juga harus diiklankan, agar lebih banyak menarik investor. Strategi tersebut akan menentukan masa depan investasi Kota Bekasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi daya tarik investasi dan sejauh mana tingkat daya tarik investasi di Kota Bekasi? b. Bagaimana strategi pemasaran kota yang tepat bagi Kota Bekasi berdasarkan daya tarik investasi yang dimiliki oleh Kota Bekasi?

Abstrak :
Perkembangan pemukiman dipengaruhi oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah (dalam bentuk kebijakan tata ruang, program, dan peraturan) dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan nasional, seperti kesehatan dan pendidikan. Persoalan perkotaan antara lain adanya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan perumahan dan permukiman permukiman. Analisis ini bersifat deskriptif, dilakukan melalui peta overlay. Peta pemukiman pada tahun 2000 overlay dengan pemukiman pada tahun 2010, penyelesaian akan menghasilkan tingkat pertumbuhan riil. Perlembangan luas lahan Pemukiman di Kota Jambi dalam kurun waktu 10 tahun 2000-2010 adalah ± 3.154,75 ha. lahan pemukiman pada tahun 2000 adalah 2.719,66 ha sedangkan pada tahun 2010 adalah 5.874,41 ha. Faktor pendorong perkembanhan permukiman di Kota Jambi adalah faktor faktor fisisk dan non fisisk, faktor fisik yaitu letak geografis Kota Jambi yang strategis dan masih tersedianya lahan untuk penyelenggaraan pembangunannya. faktor non fisik adalah laju perumbuhan penduduk yang tinggi , serta di dorong oleh pertumbuhan perekonomian penduduk , harga tanah, jarak dari pusat pemerintahan, aksesibilitas. Alasan utama bagi pengembang untuk memilih lokasi yang ada akses transportasi. ......Residential development is influenced by various aspects of the high rate of population growth, the policy (in the form of spatial policy, program and regulatory) and socio-economic aspects of society. herefore the house is a basic need of human life and is an important element in the national development agenda, such as health and education. Urban problems such as the gap between demand and supply of housing and residential settlements. This descriptive analysis, carried out through a map overlay. Map overlayed settlement in 2000 with the settlement in 2010, the settlement will result in real growth rates. Residential land development in the City of Edinburgh in the period 2000-2010 was 10 ± 3154.75 ha. residential land in 2000 was 2719.66 ha while in 2010 was 5874.41 ha. Factors driving the development of settlements in the city of Jambi is a factor and non physic physic factors, physical factors are geographically strategic city of Jambi and still land available for construction administration. non-physical factor is the high rate of population perumbuhan, as well as the economy is driven by population growth, land prices, the distance from the center of government, accessibility. The main reason for developers to choose the location of the existing transportation access.

Abstrak :
Walkability didefinisikan sebagai sejauh mana karakteristik lingkungan binaan dan penggunaan lahan mampu mendukung dan mendorong kegiatan berjalan kaki dengan menyediakan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki, menghubungkan penduduk dengan berbagai tujuan dalam waktu dan usaha yang layak. Area Stasiun Bogor dan Terminal Baranangsiang adalah dua kawasan prioritas pengembangan di Kota Bogor yang memiliki karakteristik lingkungan lereng yang datar dan bergelombang. Masalah penelitian adalah tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi bermotor pada area tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi jalur pejalan kaki (lingkungan binaan) di Kota Bogor, menganalisis perilaku perjalanan masyarakat Kota Bogor, menganalisis hubungan lingkungan binaan dan perilaku perjalanan masyarakat Kota Bogor, menyusun desain spasial lingkungan binaan untuk mewujudkan ramah pejalan kaki dan kota yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode gabungan berupa analisis deskriptif, analisis statistik, analisis spasial, dan metode PEQI (Pedestrian Environment Quality Index) untuk menilai kualitas trotoar. Hasil penelitian menunjukkan kualitas trotoar di wilayah penelitian terdiri dari empat subsegmen kualitas tinggi, sebelas subsegmen kualitas rata-rata, lima subsegmen kualitas minimal, dan satu subsegmen kualitas buruk. Tujuan berjalan kaki masyarakat Kota Bogor didominasi oleh tujuan rekreasional. Terdapat hubungan antara variabel kualitas fisik lingkungan binaan dan perilaku perjalanan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kota yang ramah pejalan kaki dan berkelanjutan, perlu memperhatikan kondisi fisik lingkungan dengan memperhatikan aksesibilitas, kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dari jalur dan fasilitas pejalan kaki. Kesimpulan penting untuk mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pejalan kaki untuk mewujudkan kota yang ramah pejalan kaki dan berkelanjutan. ......Walkability is a concept denoting the capacity of the built environment and land use attributes to facilitate and promote pedestrian activities through the provision of comfort and safety, as well as efficient connections between residents and diverse destinations. This study focuses on the areas of Stasiun Bogor and Terminal Baranangsiang in Bogor City, which have distinctive features of both flat and undulating slopes. The problem investigated herein pertains to the considerable reliance on private motor vehicles within these areas. The primary research objectives encompass an analysis of the pedestrian pathway conditions in Bogor City, an examination of the travel behavior of its residents, an exploration of the interrelation between the built environment and travel behavior of the residents, and the formulation of spatial designs aimed at promoting walkable and sustainable city. To achieve these objectives, a comprehensive approach was adopted, incorporating various methodological tools such as descriptive analysis, statistical analysis, spatial analysis, and the application of Pedestrian Environment Quality Index (PEQI) to evaluate pedestrian pathway quality. The research findings reveal that the study area's pedestrian pathways can be categorized into four segments with high-quality attributes, eleven segments with average quality, five segments with minimal quality, and one segment characterized by poor quality. The analysis of the walking purposes of Bogor City residents indicates a predominant focus on recreational activities. Additionally, a strongcorrelation exists between the physical quality variables of the built environment and the travel behavior associated with pedestrian mobility. Consequently, promoting a walkable and sustainable city necessitates a comprehensive consideration of the physical attributes of the environment, encompassing elements of accessibility, comfort, safety, and security of pedestrian pathways and facilities. In conclusion, the integration of various elements, including accessibility, comfort, safety, and security of pedestrians, is essential in achieving a walkable and sustainable city.

Abstrak :
Munculnya konsep kota cerdas sebagai model kota terkini dapat menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan karena peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam rangka mencapai keberhasilan kota cerdas, diperlukan pengukuran progres kematangan secara objektif sehingga keberhasilan kota cerdas tidak hanya sebatas pernyataan sepihak oleh pemerintah. Pengukuran kematangan juga berguna untuk menentukan prioritas pengembangan serta mengidentifikasi hambatan yang ada. Kabupaten Bogor sebagai wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia telah menerapkan konsep kota cerdas sejak tahun 2018, namun hingga kini masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan berdasarkan data yang dihasilkan dari wawancara pra-penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan pengukuran progres kematangan kota cerdas dengan menggunakan enabler dalam konsep Garuda Smart City Model sebagai aspek prioritas yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum akhirnya memberikan perhatian penuh terhadap elemen kota cerdas secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method melalui survei secara daring, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Teknik pengambilan sampel survei menggunakan teknik nonprobabilita purposive sampling, begitupun dengan teknik pemilihan narasumber untuk wawancara. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 170 orang yang berasal dari enam kecamatan lokus penelitian. Data survei tersebut kemudian diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 25 dan Google Spreadsheet sehingga diperoleh analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kematangan kota cerdas di Kabupaten Bogor dengan menggunakan enabler Garuda Smart City Model terdapat pada level integrative dengan nilai sebesar 60,19 poin. Namun, meskipun Kabupaten Bogor telah menempati level integrative, skor yang hanya berbeda 0,19 poin dari batas terbawah level tersebut (mendekati level scattered) membuat Smart City Kabupaten Bogor masih memiliki beberapa gambaran kondisi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Adapun, enabler SDM memiliki skor 64,82 poin, lalu enabler teknologi memiliki skor 60,33 poin, dan enabler tata kelola memiliki skor 55,42 poin. ......The emergence of Smart City concept as the latest city model can be an alternative solution to overcome problems caused by an increase in population growth. For the success of smart cities, it is necessary to measure the progress of maturity, so the smart cities are not only self-aggrandization by the government. Maturity measurement is also needed to determine development priorities and identify existing obstacles. Bogor Regency as the district with the largest population in Indonesia, has implemented the concept of a Smart City since 2018, but until now, the community has not felt significant impacts (based on data pre-study interview). This study aims to measure the progress of smart city maturity by using enablers in the Garuda Smart City Model concept as prioritized aspects that local government needs to consider before giving full attention to the overall elements of a smart city. This study uses a quantitative approach with a mixed methods data collection technique through online surveys, interviews, and document collection. The survey sampling technique uses non-probability purposive sampling, as well as the selection technique of interviewees. The number of respondents in this study was 170 citizens from six sub-districts. The survey data were processed by using IBM SPSS version 25 and Google Spreadsheet to obtain the descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of smart city maturity in Bogor Regency using enablers of the Garuda Smart City Model is at an integrative level with a score of 60,19 points. However, even though Bogor Regency has reached the integrative level, a score that only differs by 0.19 points from the lower limit makes Smart City in Bogor Regency have several conditions that are still not fully integrated. Smart people enabler has a score of 64,82 points, smart technology enabler with 60.33 points, and smart governance enabler with 55,42 points.