Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap aksi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs penyedia layanan streaming film gratis di internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming film gratis, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet. ......This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the copyright owners of cinematographic works towards copyright infringement conducted by online free movie streaming sites. The problems under this study are the legal aspects of distributing films through online streaming sites without a license agreement or authorization from the copyright owners, what kind of legal protection that can be obtained for the copyright owners as stipulated in Copyright Act No. 28, 2014 and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet.

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maraknya distribusi karya sinematografi di Internet melalui situs yang bersifat User Generated Content secara tanpa hak/izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pencegahan pendistribusian ciptaan karya sinematografi secara Illegal di Internet, Perlukah membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content di Indonesia terkait dengan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna di dalam Platformnya, dan apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir Penyedia Platform User Generated Content dalam mencegah pendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pencegahan pendistribusian karya sinematografi secara illegal di Internet diatur di dalam Bab VIII UU Hak Cipta, dengan memberikan kewajiban kepada Pemerintah dalam mencegah pembuatan dan/atau penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Dari penelitian menunjukkan, perlunya membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content terkait pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dalam Platformnya. Selain itu, melalui Pasal 10 UUHC, Penyedia Platform UGC diberikan akomodasi dalam mencegah pendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.

---

ABSTRACT
Along with technological developments, the distribution of cinematographic works on the Internet through the User Generated Content Sites without the rights/ permissions of the Author and/or Copyright Holder. The Issues that be appointed are, How The Law No. 28 of 2014 on Copyright regulate the prevention of the illegal distribution of cinematographic works on the Internet, Is it necessary to limit the responsibility of the User Generated Content Platform Provider in Indonesia in relation to dissemination of copyright infringement content by user within its Platform, Has The Law No. 28 of 2014 on Copyright accommodated the User Generated Content Platform Provider in preventing the illegal distribution of cinematographic works within its Platform. This research is a Juridical Normative research with desciptive analysis. The data in this research is obtained from library research. The results show that the prevention of illegal distribution of cinematographic works on the Internet is regulated in Chapter VIII of the Copyright Act by giving obligations to the Government in preventing the manufacture and/or the distribution of copyright infringement content. From the research indicates, the need to limit the responsibility of the User Generated Content Platform Provider in relation to copyright infringement that occur within the Platform. In addition, based on article 10 Copyright Act, the User Generated Content Platform Provider has been accommodated to prevent the illegal distribution of cinematographic work within its platform.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimanan framing yang dilakukan oleh Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka dalam membingkai pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua. (2) untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan redaksional dari ketiga Surat Kabar tersebut dalam melakukan pembingkaian terhadap Pilgub DKI Jakarta 2012. Penelitian ini diadakan di Kota Jakarta. Adapun objek penelitian ini yaitu berita di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka. Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan menganalisis teks berita dan dan dikonfirmasi kembali ke media melalui teknik wawancara mendalam. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari – Mei 2013. Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki digunakan oleh peneliti, karena empat alat analisis yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, memiliki perangkat framing yang lebih lengkap untuk membedah dan memaparkan konstruksi realitas media massa. Hasil penelitian yang diperoleh dari penggunaan model teori analisis Pan & Kosicky dalam pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka, terdapat pembingkaian berita dengan adanya penyeleksian isu dan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Harian Kompas dan Harian Republika menggunakan pendekatan dari nilai berita dan menjunjung tinggi asas Jurnalistik. Sedangkan Harian Suara Merdeka tetap mempertahankan sisi historis mereka sebagai Koran yang bersifat kedaerahan. ......This thesis aims to: (1) To determine the framing bagaimanan conducted by Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka in framing the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round. (2) to determine how the editorial discretion of the three Newspapers in doing the framing of the 2012 Jakarta Goverrnatorial election. This research was conducted in the city of Jakarta. The object of this research is in the news daily Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka. The method used was a qualitative descriptive text by analyzing and confirmed the news and returned to the media through in-depth interview techniques. This study took place from January to May 2013. Framing analysis models Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki used by researchers, because four analysis tools namely: syntax, script, thematic, and rhetorical, has a framing device that is more complete to dissect and expose reality construction media. The results obtained from the use of the model analysis theory Pan & Kosicky in the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round in Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka, there is news with the selection of framing issues and certain aspects of the issue the. Republika newspaper Kompas daily and approaches of news value and uphold the principles of Journalism. Suara Merdeka while retaining their historical side as newspapers are regional.

Abstrak :
Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film. ......Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations.

Abstrak :
Penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga merupakan suatu upaya pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (?Undang-Undang Hak Cipta?), namun penetapan sementara baru dapat diterapkan setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 (?PERMA 5/2012?). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Karya sinematografi Soekarno yang dimohonkan oleh Rachmawati Soekarno Putri merupakan kasus pertama yang memohonkan penetapan sementara. Penelitian ini menyarankan perlu adanya suatu pengaturan pedoman penentuan jumlah uang jaminan sehingga terdapat suatu kepastian hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan dan perlu adanya sinkronisasi ketentuan mengenai penetapan sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PERMA 5/2012. ...... A provisional decision by the Commercial Court is a prevention action of the violation in intellectual property right, including copyright, which is regulated in Law No.19 of 2002 on Copyrights ("Copyrights Law"). However, the provisional decision could only be implemented after the issuance of PERMA No. 5 of 2012 on the Provisional Decision by the Supreme Court. The method used in this study was a normative juridical approach using qualitative methods in analyzing the data. The case involving the motion picture Soekarno that was filed by Rachmawati Sukarno Putri, the daughter of the film's subject, against the film's producer and director, was the first to ask for a provisional decision from a commercial court. The author suggests that guidelines be developed to determine the appropriate amount of monetary compensation for settlements in such cases to give plaintiffs legal certainty when petitioning for a provisional decision, also it is needed to synchronize the provisions on provisional decision under Copyrights Law and PERMA 5/2012.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengenalan wajah 3D memerlukan perangkat khusus untuk merekam citra wajah dengan berbagai sudut pandang. Tesis ini merancang sebuah sistem akusisi perekaman data citra wajah secara otomatis menggunakan multi kamera dengan perbedaan sudut pandang 5o setiap kamera. Sudut pandang keseluruhan yang direkam adalah 180o secara horizontal dari kiri kekanan dan 70o secara vertikal dari posisi horizontal depan dada sampai atas. Kamera yang digunakan adalah kamera IP yang dipasang pada dua buah lengan yang membentuk sudut 90o, masing-masing lengan dipasang 15 kamera IP berjarak 5o secara vertikal antara satu dengan lainnya. Lengan digerakkan oleh motor DC yang dikendalikan secara otomatis dengan sebuah mikrokontroller yang dikoordinasikan oleh komputer. Pembuatan software perekaman citra menggunakan bahasa pemograman C#. Secara fungsional sistem dapat berjalan dengan baik, data yang direkam langsung berupa citra dalam format JPEG. Durasi waktu perekaman untuk satu ekspresi wajah sebanyak 30 kali perekaman dengan sudut pandang sebesar 180o horizontal dan 70o vertikal adalah 3 menit 44 detik 492 milidetik dengan total jumlah citra sebanyak 16.650 buah yang terekam.

---

ABSTRACT
Face recognition 3D system needs a spesially hardware for capturing data of face images with multi angle view. This thesis is designing an automatic data acquisition system using mutlicamera for capturing facial images with angle view of each 5o. Total angle view that are captured is 180° horizontally from left to right and 70o vertically from horizontal to top. This system using IP cameras that mount on two arms forming angle of 90, each arms are mounted 15 IP cameras with 5o spacing vertically each to others. This arm is driven by a DC motor which is controlled by a microcontroller which is supervised by a laptop computer. The software for capturing images using C# GUI programming language. Functionally, the system is already working in good condition and images data are saved in JPEG format. Time duration of capturing images data for one face expression with 30 times capturing for 180° horizontal and 70° vertical views, are 3 minutes 44 seconds 492 milliseconds with total number of images are 16,650 images

Abstrak :
Dalam pengaturan pasal 40 huruf m, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu karya sinematografi. Dalam menciptakan suatu karya sinematografi, dapat dilakukan dengan cara proses penggandaan atau reproduksi suatu karya sinematografi yang ada lebih dahulu menjadi karya yang baru berdasarkan film aslinya atau yang terdahulu. Dalam Pasal 1 ayat 12,Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.Suatu karya Sinematografi merupakan suatu karya seni yang menampilkan suatu Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) secara nyata baik secara visual dan audiovisual oleh pihak-pihak yang ahli dibidang sinematografi berdasarkan pengembangan ide dan kreativitas yang bersifat pribadi dan khas/original. Perwujudan ide yang menghasilkan suatu karya Sinematografi secara nyata mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur pasal 40 huruf m, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hasil nyata karya sinematografi melekat suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC 2014. Pencipta dan atau pemegang hak cipta karya Sinematografi tersebut, memiliki hak ekslusive terhadap karya sinematogafi baik itu hak ekonomi, moral, dan hak terkait. Dalam pengaturan perlindungan hak cipta karya Sinematogarfi yang telah diwujudkan secara nyata tersebut, tidak hanya mendapat perlindungan hukum terhadap UUHC 2014 namun juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional Di Indonesia baru-baru ini telah terjadi suatu masalah yang hangat mengenai dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi terhadap penggandaan atau reproduksi (film ke film ) serial Korea You Who Came From The Stars menjadi sinetron Kau Yang Berasal Dari Bintang. Terhadap dugaan pelanggaran penggandaan/reproduksi yang dilakukan pihak Production House Sinemart sebagai pemegang Hak Cipta sinetron Kau Yang Berasal Dari Bintang perlu dilakukan analisa dan pembuktian yang akurat terhadap perwujudan Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) secara nyata baik secara visual dan audiovisual yang mengambil ide dan ekspresi ide dari serial KoreaYou Who Came From The Stars.

---

In Article 40 letter m, Acts No. 28 Year of 2014 about Copyrights on the works that are protected as copyrights, among others is cinematography works. In creating one cinematography work, one of the methods is reproduction of a previous cinematography works that had been around into a new one. In Article 1 verse 12, Reproduction is a process, an act, or a method of reproducing a copy of a work and/or phonogram or more with whatever means or forms, either permanently or temporarily. A work of cinematograph is a work of art that shows a creation in the form of moving images in actual, either visually or with audio conducted by professionals in cinematography based on idea and creativity expansion which are personal and original. The form of ideas that creates a work of cinematography actually gained copyright protection as stated in Article 40 letter m, Acts No. 28 Year of 2014 about Copyrights. In an actual cinematography work, attached protection from the law given by UUHC 2014. The creator or the owner of that Cinematography Copyright, gets the exclusive rights to such work, either economic rights, moral rights, and other rights attached to it. In such actual Cinematography Copyright Protection, it gets not only the law protection from UUHC 2014, but also protection based on International Convention. In Indonesia today, there is an emerging problem regarding allegation on Cinematography Copyright violation in regards to the reproduction (movie to movie ) of Korean series titled You Who Came From The Stars being retitled as Kau Yang Berasal Dari Bintang. To this allegation conducted by Production House Sinemart as the copyright owner of series Kau Yang Berasal Dari Bintang needs to be analyzed and an accurate evidence regarding the actual works on moving images, visually and with audio that grabs the idea and expression featured in Korean series Who Came From The Stars.