Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form. The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan cukai di Indonesia bersifat kontradiktif. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang tergolong berbahaya seperti rokok, di sisi lain cukai juga berkontribusi cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai rokok kemudian dibagi kembali untuk dialokasikan pada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT . Penggunaan DBHCHT ditujukan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi rokok. Tulisan ini disusun untuk menganalisis penerimaan cukai yang berasal dari produk rokok dan berupaya melihat tujuan pengenaan cukai rokok, serta berupaya melihat penggunaan DBHCHT untuk program-program di beberapa daerah di Indonesia yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecenderungan viktimisasi.

---

ABSTRACT
Excise tax policy in Indonesia is contradictory. Excise tax serves to control the consumption of dangerous goods such as cigarettes, on the other hand excise tax also contribute for Indonesia rsquo s income. Indonesia rsquo s income from cigarette excise tax are subdivided to be allocated for excise tax and tobacco producing region through Tobacco Excise Tax Revenue DBHCHT . The use of DBHCHT is intended to fund various programs or activities related to tobacco and cigarette consumption. The purpose of this final project is to analyze tax revenue from tobacco products and trying to see the purpose of the cigarete excise taxes, and trying to see the use of DBHCHT for programs in some regions in Indonesia that are not on the right target that leads to victimization tendencies.