Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam. ......Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics.

Abstrak :
Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi fiskal dari konsumsi Hasil Tembakau atau Rokok telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan negara balk yang berupa penerimaan cukai maupun PPN. Hal yang menarik dari sistem pemungutan PPN atas Hasil Tembakau atau Rokok adalah bahwa pelaksanaan pemungutannya berada dalam pengawasan DJBC, walaupun kewenangan pemungutannya tetap berada pada DJP. Berdasarkan ketentuan Cukai bahwa saat pelunasan cukai atas-Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan saat terutang PPN adalah pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada pembeli. Berpedoman pada ketentuan di atas maka penentuan saat terutangnya pajak adalah berbeda, dan oleh karena pengawasan pemungutan PPN dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka timbal permasalahan tentang penentuan saat pajak terutang tersebut harus dibayar. Dengan telah dirumuskan suatu kebijakan tentang pemungutan PPN yang harus dibayar atau dilunasi bersamaan dengan saat penebusan pita cukai maka ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri dalam upaya untuk meminimalisasi pembayaran PPN dengan cara melakukan perencanaan pajak, balk dalam bentuk tax evasion maupun tax avoidance. Dalam penulisan tesis ini juga akan dibahas cara-cars yang biasa dilakukan oleh Pabrikan untuk melakukan perencanaan pajak, di saniping itu juga dibahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh fiskus untuk mengantisipasi segala bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh Pabrikan Hasil Tembakau Dalam Negeri untuk dapat memasukkan penerimaan pajak lebih awal dari yang seharusnya. Dengan berpokok pangkal pada hash analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau Dalam Negeri menyimpang dari ketentuan hukum positif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 PPN 1984, di mana penyimpangan ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kaidah kecukupan penerimaan negara atau fungsi budgeter. Berdasarkan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya klaim dari para pabrikan hash tembakau dalam negeri maka disarankan adalah dengan menambah ketentuan dalam UU PPN bahwa terutangnya pajak dapat ditetapkan saat lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Abstrak :
Telah diketahui asap rokok menjadi penyebab utama emfisema akan tetapi mekanisme pajanan asap rokok sampai menimbulkan destruksi arsitektur paru seperti tampak pada emfisema masih kontroversial. Hipotesis protease anti protease telah dikembangkan sejak 30 tahun yang lalu. Menurut teori tradisional sel efektor yang berpengaruh pada perokok ialah netrofil, sedangkan protease yang panting ialah netrofil elastase. Akhir-akhir ini perhatian difokuskan pada matriks metaloproteinase (MMP) yang dilepas oleh paru dan sel inflamasi yang memegang peran utama pada patogenesis PPOK. Matriks metaloproteinase utama yang berkemampuan melisiskan serat eiastin ialah matrix metalloproteinase-9 (MMP-9). Asap rokok menyebabkan penarikan makrofag ke paru selanjutnya makrofag mensekresi sitokin yang dapat meningkatkan respons inflamasi Iebih lanjut, menyebabkan induksi dan pelepasan MMP-9 oleh makrofag dan netrofil. Tujuan utama penelitian ini ialah membuktikan terdapat korelasi antara jumlah makrofag dan kadar MMP-9, jumlah makrofag dan netrofil, serta jumlah netrofil dan kadar MMP-9 di dalam cairan kurasan bronkoalveolar perokok. Penelitian ini memakai metode cross sectional, dan pengambilan sample menggunakan cara quota sampling. Penelitian dilakukan pada 24 penderita tumor paru atau mediastinum yang memerlukan pemeriksaan bronkoskopi di RSUD Dr Moewardi Surakarta, terdiri dari 12 perokok dan 12 bukan perokok. Pemeriksaan hitung jumlah sel total (makrofag, netrofil, limfosit, eosinofil, basofil) memakai Cell Dyn 3700, hitung jenis sel kurasan bronkoalveolar memakai pewarnaan Giemsa dan pemeriksaan MMP-9 metode ELISA menggunakan reagen Quantikine HS kit. Hasil pemeriksaan cairan kurasan bronkoalveolar ditemukan kadar MMP-9, jumlah makrofag serta netrofil kelompok perokok lebih tinggi dan berbeda bermakna dibanding bukan perokok (p < 0,05), hal ini sesuai hipotesis_ Pada perokok ditemukan korelasi kuat antara jumlah makrofag dan kadar MMP-9 (r : 0,713 ; p :0,009), antara jumlah makrofag dan netrofil (r : 0,804 ; p :0,002), serta antara jumlah netrofil dan kadar MMP-9 (r : 0,741 : p : 0,006) sehingga hipotesis terbukti. Kesimpulan : Ditemukan korelasi kuat antara jumlah makrofag, netrofil dan kadar MMP-9 pada cairan kurasan bronkoalveolar perokok. Saran : Untuk lebih memahami proses infamasi pada perokok perlu dilakukan penefitian longitudinal dan dapat dilengkapi pemeriksaan Tissue Inhibitor of Metalloproteinase (TIMP)-1.

---

Cigarette smoking is the main cause of emphysema; however, the mechanism is still controversial. According to the old theory, neutrophil is the effectors cell which influenced smokers. The current concept regarding the pathogenesis of emphysema would be focusing on MMP released by lung and inflammatory cells. MMP-9 is the main component of MMP which has the ability to lysis elastin fibers. The purposes of this study were to prove the correlation between macrophage counts and the level of MMP-9, macrophage counts and neutrophil, neutrophil counts and the level of MMP-9 in the smoker's bronchoalveolar lavage fluid. The study design was cross sectional and the sample was taken by quota sampling. A total of 24 patients were divided into 12 smokers and 12 nonsmokers. The level of MMP-9, macrophage counts and neutrophil had been detected to be higher in the smoker's bronchoalveolar lavage fluid than the non smoker's ; and the difference reached significant level (p , 0,05). There was strong correlation between macrophage counts and the level of MMP-9 (r : 0,713 ; p : 0,009), macrophage counts and the neutrophil (r: 0,804; p: 0,002) also neutrophil counts and the level of MMP-9 (r : 0,741 ; p : 0,006) in the smoker's bronchoalveolar lavage fluid. Conclusion : The result showed that there was correlation among macrophage counts, neutrophil , and the level of MMP-9 in the smoker's bronchoalveolar lavage fluid.

Abstrak :
Di tengah kontroversi terhadap kekhawatiran bahaya merokok dan perkembangan industri rokok di Indonesia, studi ini memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi (determinan) probabilitas merokok dan besamya jumlah konsumsi rokok. Studi ini menganalisis data individu berskala nasional yang diperoleh dari IFLS-1997 dengan menggunakan 'sample selection model'. Hasil studi ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah konsumsi rokok berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi merokok. Dua variabel ekonomi, harga rokok dan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan besamya jumlah konsumsi rokok, dimana harga rokok berpengaruh negatif dan pendapatan berpengaruh positif. Variabel-variabel sosiodemografi-sebagai proksi 'selera'--yang secara signifikan memiliki hubungan dengan jumlah konsumsi rokok adalah umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan. Wilayah dan daerah tempat tinggal jugs memiliki hubungan yang signifikan dengan besamya jurnlah konsumsi rokok.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang formulasi Kebijakan Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta memaparkan latar belakang dan proses dari formulasi kebijakan larangan penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau di wilayah DKI Jakarta, serta alternatif kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menurunkan eksternalitas negatif rokok di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan larangan penyelenggaraan reklame rokok di wilayah DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh latar belakang yuridis dan sosiologis. Latar belakang yuridisnya adalah delegasi dari undang-undang dan peraturan yang ada diatas Pergub nomor 1 tahun 2015, sedangkan latar belakang sosiologisnya adalah meningkatkan taraf kesehatan dan produktifitas masyarakat DKI Jakarta. Kebijakan Pergub nomor 1 tahun 2015 ini masih memiliki beberapa celah. Karena itu kebijakan fiskal dengan pajak sebagai instrumennya dapat digunakan sebagai alternatif kebijakan yang lebih efektif, namun proses formulasinya akan lebih panjang dan sulit karena melibatkan lebih banyak pihak, dan kecil kemungkinan untuk disetujui oleh pihak-pihak lain yang terlibat.

---

This research discusses about the formulation of policy ban on cigarette and tobacco product advertising on outdoor media in DKI Jakarta. The Purpose of this study is to analyze and to explain the background and process of the policy, and alternative fiscal policy which can be used to reduce negative externalities in DKI Jakarta. The approach used in the study is a qualitative approach to data collection methods in literature and in-depth interview. Results of this research is the policy ban on cigarette advertisement in Jakarta motivated by juridical and sociological background. The background is a juridical delegation of laws and regulations thereon, while the sociological background is to improve the health and productivity of Jakarta society. This Policy still has several loopholes. Therefore, fiscal policy with taxation as an instrument of policy can be used as an alternative to a more effective policy, but the formulation process would be longer and more difficult because it involves more parties who seems hard to agree and approve the policy.

Abstrak :
[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result shows that the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai. ......This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets.

Abstrak :
Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu upaya memperluas basis pajak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persiapan mendasar. Dalam rangka memberikan masukan terhadap upaya persiapan pelaksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesis ini akan dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis I-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik. Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja. Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

---

Determination of Law Number 28 Year 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also been prepared in haste, so that in its implementation still needs some basic preparation. In order to provide input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesis will be discussed the impact of cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic (using IO analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria. The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as increasing output, income, and employment. Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of a good local tax, so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with enactment of the cigarette tax policy.

Abstrak :
[ABSTRAK
Merokok merupakan suatu kebiasaan yang dapat berdampak pada kesehatan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan perokok terbanyak harus menurunkan jumlah perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model faktor upaya berhenti merokok dan Kesiapan berhenti merokok pada perokok aktif berumur 15 tahunkeatas di Indonesia. Desain Penelitian ini potonglintang dengan menggunakan data sekunder dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 dengan sampel sebanyak 2.424 responden Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 variabel yang diidentifikasi, terdapat beberapa faktor yang berperan meningkatkan upaya mencoba berhenti merokok diantaranya bertempat tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan nasehat berhenti merokok, merokok setiap harinya 1-10 batang, lama merokok dibawah 20 tahun, membutuhkan jeda waktu merokok di pagi hari lebih dari 30 menit, melihat peringatan kesehatan, mendapatkan informasi bahaya merokok, terpajan iklan rokok, dan berpengetahuan tinggi tentang bahaya merokok. Pada Rencana berhenti merokok faktor yang berperan yaitu berpendidikan tinggi, berpengetahuan tinggi terhadap bahaya merokok, mendapatkan nasehat berhenti merokok, melihat peringatan kesehatan, mendapatkan informasi bahaya merokok, dan menghabiskan 1-10 batang rokok perharinya. Perlu dilakukan intervensi yang sesuaikan dengan tempat tinggal dan tingkat pendidikan, meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan agar dapat memberikan nasehat berhenti merokok dengan maksimal;

---

ABSTRACT
Smoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of the countries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. The purpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan to quit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectional design. The processed secondary data from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A total of 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that of the 19 variables were identified, there are several determinant factors which related to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice to quit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking less than 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30 minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking, exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers of smoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are several factors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers of smoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get information dangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to be tailored with spesific characteristic at every community and improving the ability of health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities;Smoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of the countries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. The purpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan to quit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectional design. The processed secondary data from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A total of 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that of the 19 variables were identified, there are several determinant factors which related to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice to quit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking less than 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30 minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking, exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers of smoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are several factors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers of smoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get information dangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to be tailored with spesific characteristic at every community and improving the ability of health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities, Smoking is a habit that can have an impact on health. Indonesia as one of the countries with the most smokers, have to decrease the number of smoker. The purpose of this study was to analyze factors attempts to quit smoking and plan to quit smoking in active smokers aged 15 years in Indonesia. This reseach is crosssectional design. The processed secondary data from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2011 by taking a sample of households and individuals. A total of 2,424 respondents who met the inclusion criteria. The results showed that of the 19 variables were identified, there are several determinant factors which related to attempts to quit smoking, smoker who live in urban areas, get advice to quit smoking from doctor, smoking every day 1-10 stick, length of smoking less than 20 years, needed time smoking in the morning after wake up more than 30 minutes, see a health warning, get information about the dangers of smoking, exposure to cigarette advertising, and have high knowledge about the dangers of smoking. While smoker which have plan to quit smoking, there are several factors, smoker which high educated, have high knowledge about the dangers of smoking, get advice to stop smoking, see health warnings, get information dangers of smoking, and spend 1-10 cigarettes per day. Interventions need to be tailored with spesific characteristic at every community and improving the ability of health professionals have to provide advice to stop smoking at heath facilities]