Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain.

Abstrak :
Lahirnya UU No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dilandasi dengan semangat akan terwujudnya suatu jaminan ternadap kesejahteraan anak Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Undang-undang ini selain memberikan kewajiban kepada pemerintah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bagaimana UU No. 4 tahun 1979 mengatur pelaksanaan usaha kesejahteraan anak. Dalam hal kasus, bagaimana PP No. 2 tahun 1988 dipraktekkan ndalam kegiatan Yayasan Al-Sofwa. Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pengkajian data sekunder yang dikumpuian berupa perundang-undangan dan pustaka hukurn perlindungan dan kesejahteraan anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan, UU No. 4 tahun 1979 memberikan perlindungan kepada anak yang tidak memiliki orang tua, anak terlantar, anak yang memiliki masalah kelakuan dan anak cacat melalui usaha kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan oieh orang tua dari anak itu sendiri, pemerintan dan masyarakat. Bentuknya meliputi pembinaan, pencegahan dan renabilitasi. Pemerintah melakukan pengaranan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap badan atau perorangan yang meiakukan usaha kesejahteraan anak. Yayasan Al-Sofwa melakukan layanan bantuan korban bencana, layanan anak jaianan, pembagian sembako, dhuata mandiri serta meningkatkan kesejahteraan rohani anak melalui program beaslswa bagi anak yang kurang mampu dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998. Disarankan agar Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 diaktualisasikan dan disosialisasikan dan Yayasan Alsofwa menambah kegiatan penanganan bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana terurai dalam tesis ini.

Abstrak :
Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau dari Peraturan Perundang-Undangan terkait beserta menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya Notaris untuk mengetahui Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Mengulangsewakan Tanah dengan melihat kegiatan dari Orang Asing tersebut berada di Indonesia serta memperhatikan Hukum Pertanahan dan Izin Tinggal Keimigrasiannya. Akibat Hukum dari ketidakwenangan Orang Asing sebagai Pihak dalam Perjanjian yang merupakan pelanggaran terhadap syarat subyektif sahnya suatu perjanjian maka dari itu Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berkaitan dengan Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dengan Penyewa dari Perjanjian Mengulangsewakan sebagai akibat dari lahirnya Perjanjian Mengulangsewakan, bahwa keduanya tidak ada hubungan dalam perjanjian tersebut.  ......This research discussed the issue of Competence to take action from a foreigner as the party in the deed re-rent agreement. Important for a Notary to consider and knows competence the act for foreigner when domiciled in Indonesia as parties in the deed. This caused forgetfulness or ignorance to this will result in a notary and the competence to foreigner as parties in the deed to be illegitimate, so as to make the agreement can be undone and do not have the force of law. As for the problems raised in this research was regarding the Competence to act foreigner as parties in deed re-rent agreement the land. The problems raised in this research, researchers will review of laws and regulations related to and analyze decisions of the supreme court number 2099 K/Pdt/2017. The result of this research explained that the importance of notary to know competence to act foreigners as parties in making re-rent agreement the land with see activity and purposes of foreigner is domiciled in Indonesia  to notice law of land and imigration a residence permit. That as a consequence the law of not competence for foreigner as parties in the agreement which is a violation of the validity of the subjective requirements an agreement therefore that the agreement can be undone. And legal relationship between the landowner and  the tenant of the re-rent agreement as a result of the re-rent agreement is do not have a legal relationship.

Abstrak :
Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan hal tersebut sebagai potensi pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu penyumpang devisa negara di Indonesia karena baik jumlah wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung, terus mengalami peningkatan berdasarkan statistik. Namun, selain dampak positif terdapat efek negatif dari berkembangnya pariwisata Indonesia, yakni terjadinya fenomena yang disebut dengan Pariwisata Seks Anak (Child Sex Tourism). Child Sex Tourism adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terja  di di daerah wisata. Meskipun peraturan nasional maupun internasional telah melindungi anak dari bahaya eksploitasi seksual, namun pada kenyatannya upaya perlindungan hukum maupun non-hukum belum mampu melindungi anak dari segala praktik kejahatan seksual. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kajian pustaka child sex tourism; kedua, peristiwa child sex tourism di Indonesia; dan ketiga, upaya penegakan hukum child sex tourism. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, pariwisata seks anak bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan turunan dari tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang dan pornografi; kedua, faktor penyebab terjadinya pariwisata seks anak antara lain factor keluarga, ekonomi, lemahnya penegakan hukum, adanya permintaan, dan digitalisasi perdagangan anak melalui sosial media yang memudahkan akses pariwisata seks anak; ketiga, upaya yang dapat ditingkatkan dalam upaya penegakan hukum pariwisata seks anak antara lain menempatkan ESKA dalam satu bab khusus yang menguraikan definisi dan bentuk-bentuk ESKA secara jelas. Kemudian mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan. ......Indonesia as an archipelagic country makes this a potential in the tourism sector. Tourism is one of the contributors to foreign exchange in Indonesia because both the number of local and international tourists visiting continues to increase based on statistics. However, apart from the positive impacts, there are negative effects from the development of Indonesian tourism, namely the occurrence of a phenomenon called Child Sex Tourism. Child Sex Tourism is a form of commercial sexual exploitation of children that occurs in tourist areas. Although national and international regulations have protected children from the dangers of sexual exploitation, in reality, legal and non-legal protection measures have not been able to protect children from all sexual crimes. This research will answer several problems regarding; first, literature review on child sex tourism; second, the incident of child sex tourism in Indonesia; and third, efforts to enforce the law on child sex tourism. This research is a normative research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this research are; first, child sex tourism is not a crime, but a derivative of child protection crimes, trafficking in persons and pornography; second, the factors that cause child sex tourism include family factors, the economy, weak law enforcement, demand, and the digitization of child trafficking through social media that facilitates access to child sex tourism; third, efforts that can be improved in law enforcement and child sex efforts include placing CSEC in a special chapter that clearly outlines the definitions and forms of CSEC. Then optimize the performance of law enforcement officers by coordinating and collaborating with interested parties.

Abstrak :
ABSTRAK Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan negara kesejahteraan. Tesis ini membahas urgensi dari batas waktu penyusunan peraturan delegasi undang-undang. Motode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis menganalisis sumber kepustakaan dengan fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil wawancara. Tolak ukur pada tesis kali ini ialah pada peraturan delegasi undang-undang pada perlindungan anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dimana negara wajib memberikan perlindungan. Pada proses penyusunan peraturan delegasi terkait dengan perlindungan anak banyak yang tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dampak yang tidak efektif pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengingat Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum maka diperlukan batas waktu dalam penyusunan peraturan delegasi undang-undang.

---

ABSTRACT Legislation is one means to achieve legal certainty. The implement the law which has the characteristic of regulating general terms, will need the formulation of delegation rules. The drafting of delegation rules will be conducted by the legislative authority in the executive branch. The legislative authority is granted by the state to its executive body to support its duty in order to attain the welfare state. This thesis discusses the urgency of the time limitation in the formulation of delegation rules. The research method used is qualitative method, by which, the writer analyze multiple sources of bibliographies along with updated facts collected from data and interviews. The benchmark used for this thesis is the delegation rules on the Law on Child Protection. It is implied by the law that children are regarded as the next generation of the nation where the state is obliged to provide protection. In the process of formulating the delegation rules related to Law on Child Protection, there has been many pending that often requires a significant number of time. The formulation of delegation rules is not regulated in Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations has resulted ineffective impact on the drafting of legislation. In conclusion, in regard to the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Legal Certainty, the time limitation in formulating delegation rules is more likely to be implemented. Keywords The Limitation, Formulation of Delegation Rules Act, Effect of Law on Child Protection.

Abstrak :
Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Permasalahan dalam tesis ini adalah mencari tahu bagaimana kedudukan hukum anak zina menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak zina di Indonesia. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan hukum anak zina di Indonesia berdasarkan KUHPerdata, anak zina tidak memiliki kedudukan hukum apapun, mengingat anak zina termasuk dalam kategori anak luar kawin yang tidak dapat diakomodir dalam lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga tidak dapat mewaris. Mengingat bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak hanya dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin dan sehubungan dengan fakta bahwa anak zina tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah, maka dapat disimpulkan bahwa anak zina termasuk di dalam kategori anak luar kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil atas Pasal 43 ayat (1), maka sejak tanggal dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, maka anak zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. ......About the validity of a child, The Act No.1 of 1974 concerning Marriage in article 42 says that a legitimate child is a child who was born legitimately in or as a result of a legitimate marriage. Then the provisions of article 43 paragraph 1 Act No.1 of 1974 on Marriage has been set up that children whom born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her family. However, based on Constitutional Court Desicion No. 46/PUU-VIII/2010 is that a civil relationship with the father and the father's family is based on the actual blood relationship between the child and his father, even between father and the mother do not necessarily have the bond of marriage. The absence of imperfections relationship between the father and mother marriage didn't abolish the blood and the civil relationship between the child and the birth mother. The problems in this thesis is to find out how the legal status of natural child according to the legislatin in Indonesia and what is the implications of the Constitutional Court No.46/PUUVIII/ 2010 to the position of natural child in Indonesia. In this thesis studies the author use the research methods literature that is juridical-normative, with the main data used are secindary data. The conclusion is based on the above problems can be seen that the legal status of natural child in Indonesia based on The Book of Civil Law, natural child doesn't have any legal status, given the natural child included in the category of children outside of marriage that can not be accomodated in the institution of recognition and validation of the child outside marriage, so they can not be inherited. Given that The Marriage Law only place can be devided into legitimate children and children outside marriage and children due to the fact that adultery can not be categorized as a legitimate child, it can be concluded that the natural child included in the category of children ourside marriage in The Marriage Law. However, after The Constitutional Court to grant judicial review of Article 43 Paragraph 1, then from the date issued desicion number 46/PUU-VIII/2010 dated February 13 2012, the natural child has a civil relationship with the father.

Abstrak :
ABSTRACT
Pada saat ini, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, semakin sering terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan, sehingga melahirkan seorang anak yang dikenal juga dengan istilah anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak luar kawin ini tersebar ke dalam beberapa peraturan, di antaranya KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan juga Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak luar kawin tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Dalam beberapa kasus, orang tua dari anak luar kawin tersebut melakukan pernikahan dengan tujuan untuk melakukan pengakuan agar anak luar kawinnya diakui dan disahkan oleh Pengadilan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dan akibat hukum yang terjadi setelah adanya pernikahan tersebut. Penelitian ini juga akan membahas mengenai Penetapan No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG sebagai salah satu contoh kasus. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan kedua orang tua biologis akan mengubah status anak luar kawin menjadi sah demi hukum selama sebelum pernikahan atau dalam akta pernikahan dilakukan pengakuan terhadapnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa amar penetapan Hakim dalam Penetapan No. 37/Pdt/P/2015/PN.BDG kurang tepat. Sebaiknya dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya terhadap pengaturan mengenai pengakuan dan pengesahan anak, dan hendaknya hakim lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara pengenai pengakuan dan pengesahan anak.

---

ABSTRACT
During the recent times, there has been more cases in which a man and a woman are having a pre-marital sex. This results into a child born outside of a marriage, as known as illegitimate child. In Indonesia, the regulation regarding illegitimate child is spread into several regulations, including the Civil Code, Marriage Law, and also the Population Administration Law. The problem is that if the illegitimate child, for the sake of his welfare, wants to be recognized and ratified as a legitimate child. In some cases, the parents decide to have a marriage with the aim of acknowledging the child and authorized by the Court. This study tries to find out the legal effects and consequences that occur after the marriage. This study will also analyze the Court Determination No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG as one case example. This research method is normative juridical with a type of analytical descriptive research. The result of the study indicates that the marriage of the two biological parents will change the status of the illegitimate child to be legally valid if a child acknowledgement is done before the marriage or during the marriage. The result of the study also shows that the Judge is not accurate in granting the verdict of the Court Determination No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG. It`s adviseable for the government to conduct a review of the Marriage Law, particularly on the child acknowledgement rules, and the judge should be more careful and conscientious in deciding on the acknowledgment and confirmation of the child.

Abstrak :
Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan membentuk peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak anak. Adapun dari peraturan yang telah ada untuk melindungi hak anak di Indonesia, saat ini belum ada peraturan yang melindungi hak anak yang ibunya merupakan seorang tersangka dan harus menjalani upaya paksa penahanan. Padahal, anak dari para tersangka yang merupakan seorang ibu tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam praktik upaya paksa penahanan, berbagai hak anak harus terlanggar dengan alasan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan khusus terkait pelaksanaan upaya paksa penahanan terhadap tersangka perempuan, khususnya tersangka yang merupakan seorang ibu dan memiliki anak. Di sisi lain, pengaturan tersebut diperlukan karena hak yang dimiliki oleh setiap anak pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dengan hak atas pemelihara utama mereka primary carrier. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, skripsi ini menjabarkan analisa untuk menunjukkan urgensi pembentukan suatu peraturan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan dasar pengecualian dalam penerapan upaya paksa penahanan atas tersangka yang merupakan seorang ibu. ......The child is one of the human resources that is the potential and successor of the ideals of a nation 39s struggle and the grace of God Almighty, so they need guidance and protection to guarantee their physical, mental and social growth and development, as well as protection from all possible harm to them and the nation in the future. Indonesia as a country that upholds the protection of human rights has committed to protecting the rights of Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child in 1989 and establishing other regulations aimed at protecting children 39 s rights. However, from existing regulations to protect children 39s rights in Indonesia, there are currently no laws protecting the rights of a child whose mother is a suspect and has had to undergo detention. In fact, the children of the suspect of a mother did not make any mistakes. In the practice of the detention, various child rights must be violated by law enforcement without considering the best interests of the child. This is because there are no specific arrangements related to the implementation of the attempts to the detention of a female suspect, especially a mother. On the other hand, such arrangements are necessary because the rights of each child are basically inseparable from the rights of their primary carrier. Using the juridical normative method of writing, this paper describes an analysis to indicate the urgency of establishing a regulation in the form of a Government Regulation explicitly stipulating that the best interests of the child should be used as an exclusionary basis of the application of the forced detention of a suspect that is a mother.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengangkatan anak dalam situasi darurat dan dilakukan oleh orang tua tunggal di Indonesia, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, akibat hukum terhadap hukum keluarga dan hukum harta kekayaan bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya, serta sanksi yang diberikan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, kemudian dibandingan dengan ketentuan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berlaku di India. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal antara Indonesia dengan India. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Yuridis-normatif dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tertier berupa artikel dari internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif karena data yang didapat berupa data deskriptif dari hasil wawancara dan studi literatur. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan upaya alternatif sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan anak sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

The aim of this essay is to understand the clause of child adoption in emergency situations and conducted by single parents in Indonesia, including the surveillance of the adoption process and the consequence regarding the family law and wealth law for the adopted child with their foster parents. Another aim is to understand penalties regarding any deceptions in the adoption process, also comparisons with the child adoption by single parents in India. This study explains the difference and equalities regarding child adoption law in Indonesia and India. This study is normative juridical in form and supported by secondary data such as primary law material (legislation law) and secondary law material (books), tertiary law material (articles from the internet). The method used in this study is qualitative data analysis, because the data obtained in this research is descriptive data from interview and literature study. Child adoption is another alternative to fulfilling the childs welfare based on the terms and conditions applied. This result of this study stems an advice to reconsider in creating a specific law regarding child adoption, which can be more comprehensive and effective to protect and actualize the childs basic needs.

Abstrak :
Melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi anak Indonesia masih banyak yang memprihatinkan.Seperti masih banyaknya anak-anak yang mengemis, berjualan, dan mengamen di jalanan. Anak-anak seperti itu umumnya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, anak juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebab sering kali terjadi kasus-kasus hukum yang tidak tertangani. Di sisi lain dalam penanganan terhadap kasus anak pun bisa dikatakan belum baik, maka perlu adanya tindakan diversi karena diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali, melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Penyidik menentukan diversi terhadap tindak pidana yang dilkukan oleh anak, bagaimana cara Penyidik menghasilkan satu kesepakatan diversi serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan diversi oleh Polresta Depok dan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik, dengan sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh Polresta Depok dan Polres Kabupaten Bogor tidak ada keseragaman dalam penanganan perkara yang dapat dilakukan diversi. Pada kedua polres tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, karena Penyidik Polresta Depok tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan kebijakan dengan yang dilakukan Polres Kabupaten Bogor yang sudah mengetahui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi tentang pelaksanaan diversi ditingkat Penyidikan.

---

Looking at the reality that the condition of Indonesian children that seem to be apprehensively alarming, like numerous of children being panhandler, busker, etc. Those children mostly lost their rights to obtain education. Moreover, those children need legal protection due to some unresolved legal cases. On the other hand, the handling of child cases remain indecent, therefore will need a diversion mechanism with the aim of giving some opportunities to the lawbreakers as a refinement through informal way by involving society. This research explains how investigator determines diversion mechanism to be used in criminal cases committed by children, how investigator resulting diversion agreements, and how the surveillance is conducted by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. The research method used is normative-empirical method with data sources obtained through literatures and interview and the research type used is explanatory. The result tells that some cases handled by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police shows no common denominator for cases that using diversion mechanism. In both Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police have totally different policies due to lack of acquaintance of the Government Regulation number 65 Year 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old by Depok Resort Police. This resulted the total different policies between Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. Therefore the massive socialization of the implementation of diversion mechanism in the level of investigation is inevitably needed.