Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan yuridis atas pengangkatan anak yang terjadi melalui Penetapan NO.287/Pdt.P/2011/PN.JKTSel. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perihal dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon. Dalam Penetapan tersebut walaupun terdapat beberapa persyaratan yang tidak seluruhnya dipenuhi Para Pemohon seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akan tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan lainnya juga mengenai bagaimanakah kewenangan mengadili serta akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan diajukannya permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang akan dikaitkan dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai sejarah pengangkatan anak di Indonesia, pengertian serta tujuan diadakannya pengangkatan anak. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang bagaimana peraturan perundang - undangan nasional mengatur mengenai mekanisme yang harus dijalankan dalam melaksanakan pengangkatan anak dan menjelaskan bagaimana adopsi tidak memutus hubungan darah sehingga anak berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

---

This thesis discusses about Juridical Analysis of Children Adoption in Indonesia that happen by Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 287/Pdt.P/2011/PN.JKT Sel. The problem discussed in this thesis is about the granted children adoption request proposed by the applicants. In the decree eventhough there are some requirements unfulfilled by the applicants like Government Regululation Number 54 Year 2007, but the Judge still granted that request. The other problem is about the effects that will happen regarding the proposal of children adoption to Court of Justice and Religious Court associated with Law Number 23 Year 2006 about residential administration and Law Number 3 Year 2006 which amended Law Number 7 Year 1989 about Religious Court. Also, this thesis will discuss about the history of children adoption in Indonesia, definition and purpose of children adoption. This Thesis also discuss about how the national law regulation rules the mechanism of children adoption and how adoption don?t eliminate blood relation so the children have the right to know who?s their biological parents."

"ABSTRAKSebagaimana tugas suatu Negara, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjamin hak-hak setiap anak. Fakta menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat permasalahan anak yang begitu beragam. Untuk itu Kementerian Sosial mendirikan layanan TePSA 1500-771 Kemensos diharapkan dapat membantu menangani permasalahan anak yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kualitas layanan TePSA 1500-771 Kemensos dalam menangani permasalahan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dimensi responsiveness mayoritas sudah terpenuhi, untuk dimensi responsibility masih kurang terpenuhi, karena dari sisi penanganannya masih kurang baik, dan dimensi accountability masih tidak terpenuhi karena tidak adanya keterbukaan layanan TePSA 1500-771 Kemensos itu sendiri kepada stakeholder khususnya pengguna layanan tersebut mengenai perkembangan penanganan kasus.

---

ABSTRACT

As a duty of a country, the Indonesian Government have to fulfill and guarantee the rights of every child. Facts show that at this time there are still child problems that are so diverse. Therefore Ministry of Social Affairs setting up TePSA 1500-771 of The Ministry of Social Affairs service is expected to help handle the child problems in Indonesia. The study aims to analize the quality of TePSA 1500-771 of The Ministry of Social Affairs service to handling child problems in Indonesia. This study uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and analizes of secondary data. The results of this study indicates that responsiveness dimension has been fulfilled. While the dimensions of responsibility are still not fulfilled because the handling side is still not good. Then, the accountability dimension is still not fulfilled because there is no openness of the TePSA 1500-771 The Ministry of Social Affairs service to stakeholders, especially service users regarding the development of handling cases."