Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang bercerai. Korban perceraian selain suami istri yang bercerai, tetapi termasuk juga keturunannya. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab orangtua kepada anaknya dan hak anak harus tetap dipenuhi. Setelah terjadinya perceraian, pengasuhan anak pada umumnya diberikan kepada ibu. Apabila si ibu yang bercerai menikah lagi dengan pria asing, maka bagaimana status hukum anak-anaknya dan apakah diperlukan surat keterangan mengenai status anak dalam hukum Jepang? Metodologi yang dipakai untuk menganalisa kedua masalah tersebut adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta wawancara dengan nara sumber mengenai kasus yang ada. Status hukum anak akibat perceraian yang ibunya menikah lagi dengan pria asing tetap menjadi WNI karena tidak adanya unsur asing dan pengasuhan terhadap anak akibat perceraian orangtuanya diberikan kepada ibunya. Mengenai pengasuhan anak oleh orang asing sebenarnya dapat dilakukan dengan cara pengangkatan anak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang. Pengangkatan anak dapat menyebabkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua biologisnya. Selain pengangkatan anak, untuk mengasuh, memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi seorang anak juga dapat dilakukan dengan menjadi orangtua asuh. Hubungan anak asuh dengan orangtua biologisnya tidak menjadi putus. Surat Keputusan Pengadilan tentang pengangkatan anak dalam hukum Jepang memang diperlukan, tetapi dalam kasus ini hanya diperlukan surat pernyataan orangtua biologis si anak yang menyatakan persetujuannya atas pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya yang dilakukan oleh suami mantan istrinya. Pengawasan oleh pemerintah terhadap Perkawinan Campur terutama yang dilakukan di luar negeri hendaknya mendapat perhatian khusus. Perwakilan Indonesia diluar negeri lebih memantau WNI terutama perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA. Selain itu, dibutuhkan adanya kesadaran WNI yang ada diluar negeri untuk lapor diri kepada Perwakilan Indonesia setempat."

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

"Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini, sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbal dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.Jak.Sel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena balk menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan."

"Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain."

"Lahirnya UU No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dilandasi dengan semangat akan terwujudnya suatu jaminan ternadap kesejahteraan anak Indonesia secara merata dan berkesinambungan. Undang-undang ini selain memberikan kewajiban kepada pemerintah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah bagaimana UU No. 4 tahun 1979 mengatur pelaksanaan usaha kesejahteraan anak. Dalam hal kasus, bagaimana PP No. 2 tahun 1988 dipraktekkan ndalam kegiatan Yayasan Al-Sofwa. Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pengkajian data sekunder yang dikumpuian berupa perundang-undangan dan pustaka hukurn perlindungan dan kesejahteraan anak.Hasil penelitian dapat disimpulkan, UU No. 4 tahun 1979 memberikan perlindungan kepada anak yang tidak memiliki orang tua, anak terlantar, anak yang memiliki masalah kelakuan dan anak cacat melalui usaha kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan oieh orang tua dari anak itu sendiri, pemerintan dan masyarakat. Bentuknya meliputi pembinaan, pencegahan dan renabilitasi. Pemerintah melakukan pengaranan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap badan atau perorangan yang meiakukan usaha kesejahteraan anak. Yayasan Al-Sofwa melakukan layanan bantuan korban bencana, layanan anak jaianan, pembagian sembako, dhuata mandiri serta meningkatkan kesejahteraan rohani anak melalui program beaslswa bagi anak yang kurang mampu dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998.Disarankan agar Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 diaktualisasikan dan disosialisasikan dan Yayasan Alsofwa menambah kegiatan penanganan bagi anak-anak yang melakukan pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana terurai dalam tesis ini."

"Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum kewarisan, yangberlaku sekarang ada 3 (tiga) hukum kewarisan yaitu: hukum waris Adat,hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Namun demikian semuanyamempunyai pengertian yang sama mengenai definisi kewarisan, salahsatunya syarat untuk terjadinya pewarisan adalah adanya ahliwaris.Dalam kenyataan ada pewaris yang tidak memiliki keturunan,mengambil solusi dengan mengangkat anak.Syari 'at Islam tidakmengenal adanya adopsi atau angkat anak yang ada adalah pemeliharaananak terutama yang kurang beruntung. Tidak jarang pengangkatan anakmenimbulkan perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, sepertihalnya yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor :19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sudah sesuai dengan hukum Islam danbagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak angkatbersama anak perempuan. Permasalahan tersebut dianalisa denganmenggunakan metode penelitihan Yuridis Normatif dan menghasilkansuatu analisis yang bersifat Deskriptif Analisis. Wasiat wajibahmerupakan “jawaban” atas perbedaan dalam masyarakat.Beralihnyatanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya harusberdasarkan putusan pengadilan Agama. Untuk menyalurkan kasihsayang kepada anak yang diasuh orang tua angkat tidak bolehmengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.Orang tua asuh yang hendak memberikan wasiat wajibah kepada anakasuhnya dapat mengacu pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yangmendudukkan dan memberikan hak “istimewa” pada anak angkat danorang tua angkat, walaupun Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkananak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris.Mengangkat anak merupakan suatu ibadah, namun harus senantiasamemperhatikan syari’at yang berlaku untuk perlindungan dan jugakepastian hukum.

---

Indonesia not yet had unification punish heritage,

going into effect now exist 3 (three) punish heritage

that is : custom hereditary law, hereditary law of

Islam and west hereditary law. But that way altogether

have is samecongeniality regarding/ .. hit heritage

definition, one of them condition to the happening of

endowment is the existence of heir ahi. In fact there

is heir which do not have clan, taking solution by

adopt child. Islam Syari'at do not know the existence

of adoption or lift existing child is conservancy of

less fortunate child. Not rarely lifting of child set

by the ears in division of omission estae, as does

becoming fundamental of is problem of this writing

that is : is decision High Court Of Religion Of

Bandung Number : 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg. and how

applying of law of Islam to single daughter heir with

foster child . Escrow of Wajibah represent "answer" of

difference in society. Changing over of it

responsibility of old fellow come from to its foster

parent have to pursuant to decision justice of

Religion. Of the description can be analysed to

regarding/ hit conservancy of child and yield an

analysis having the character of analytical

Descriptive. To channel effection to mothered by child

is people needn't release him/it of lineage

relation/link with father contain alone him. Old fellow

take care of which will give escrow of Wajibah to

child take care of him can relate at section 209

Kompilasi Punish Islam siting and giving rights

"special" at foster child and foster parent, althought

Kompilasi Punish Islam remain to seat foster child and

foster parent outside heir group."

"ABSTRACTPada saat ini, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, semakin sering terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan, sehingga melahirkan seorang anak yang dikenal juga dengan istilah anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak luar kawin ini tersebar ke dalam beberapa peraturan, di antaranya KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan juga Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak luar kawin tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Dalam beberapa kasus, orang tua dari anak luar kawin tersebut melakukan pernikahan dengan tujuan untuk melakukan pengakuan agar anak luar kawinnya diakui dan disahkan oleh Pengadilan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dan akibat hukum yang terjadi setelah adanya pernikahan tersebut. Penelitian ini juga akan membahas mengenai Penetapan No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG sebagai salah satu contoh kasus. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan kedua orang tua biologis akan mengubah status anak luar kawin menjadi sah demi hukum selama sebelum pernikahan atau dalam akta pernikahan dilakukan pengakuan terhadapnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa amar penetapan Hakim dalam Penetapan No. 37/Pdt/P/2015/PN.BDG kurang tepat. Sebaiknya dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya terhadap pengaturan mengenai pengakuan dan pengesahan anak, dan hendaknya hakim lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara pengenai pengakuan dan pengesahan anak.

---

ABSTRACTDuring the recent times, there has been more cases in which a man and a woman are having a pre-marital sex. This results into a child born outside of a marriage, as known as illegitimate child. In Indonesia, the regulation regarding illegitimate child is spread into several regulations, including the Civil Code, Marriage Law, and also the Population Administration Law. The problem is that if the illegitimate child, for the sake of his welfare, wants to be recognized and ratified as a legitimate child. In some cases, the parents decide to have a marriage with the aim of acknowledging the child and authorized by the Court. This study tries to find out the legal effects and consequences that occur after the marriage. This study will also analyze the Court Determination No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG as one case example. This research method is normative juridical with a type of analytical descriptive research. The result of the study indicates that the marriage of the two biological parents will change the status of the illegitimate child to be legally valid if a child acknowledgement is done before the marriage or during the marriage. The result of the study also shows that the Judge is not accurate in granting the verdict of the Court Determination No. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG. It`s adviseable for the government to conduct a review of the Marriage Law, particularly on the child acknowledgement rules, and the judge should be more careful and conscientious in deciding on the acknowledgment and confirmation of the child."