Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rafliansah Aziz
Perlindungan terhadap Hak Anak dalam Publikasi Putusan Perkara Pidana Anak yang Persidangannya Tertutup untuk Umum = Protection of Children's Right in the Publication of Juvenile Criminal Cases Decisions Conducted in Closed Trials
Abstrak :
Dalam praktik publikasi putusan di Indonesia, masih terdapat penyimpangan dalam praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum, di mana terdapat putusan yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah perbandingan sistem publikasi putusan di Indonesia dengan Belanda dan Estonia, praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum di Indonesia ditinjau dari perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta upaya untuk mengembalikan perlindungan hukum terhadap penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak. Penelitian ini menemukan bahwa jika dibandingkan dengan Belanda dan Estonia, Indonesia memiliki kelemahan dalam sistem publikasi putusan berupa ketidakselarasan dalam kerangka hukum publikasi putusan. Kelemahan tersebut berperan dalam mengakibatkan terjadinya penyimpangan praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang melanggar hak atas privasi anak dalam sistem peradilan pidana dan mencederai esensi persidangan tertutup untuk umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan mekanisme hukum untuk menangani masalah ini, masih terdapat mekanisme lain yang dapat ditempuh, yakni mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dengan mekanisme administrasi pemerintahan, yakni gugatan terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan atau onrechmatige overheidsdaad. ......In the publication of court decisions in Indonesia, there are irregularities in publication of decisions involving juveniles, where decisions are published on the Supreme Court's Directory of Decisions website without obscuring the identity of juveniles. This study uses juridical-normative method to examine comparisons of the publication of decisions system in Indonesia with the Netherlands and Estonia, the practice of publication of decisions on juvenile criminal cases conducted in closed trials in Indonesia in terms of the protection of children's rights in the juvenile justice system, and efforts to restore legal protection against irregularities in publication of decisions on juvenile criminal cases. This study found that when compared to the Netherlands and Estonia, Indonesia has a disharmony in the legal framework for publication of decisions. The disharmony plays a role in causing irregularities in the publication of juvenile criminal case decisions that violate the juvenile’s right to privacy and the essence of closed trials. Although the Indonesian Criminal Code of Procedure does not provide a legal mechanism to deal with this problem, there are still other mechanisms, namely by submitting a request to the Information and Documentation Management Officer or with a government administration mechanism, namely lawsuits on Government Administrative Actions or onrechmatige overheidsdaad.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviyanti
Proses advokasi di komisi perlindungan anak Indonesia = Advocacy process on Indonesian children protection commission
Abstrak :
Skripsi ini membahas bentuk advokasi, proses advokasi beserta faktor yang mempengaruhi proses advokasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI periode 2017-2022, serta pembagian peran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan advokasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi eksploratif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KPAI melakukan bentuk advokasi kebijakan dan advokasi kasus melalui tahapan yang dinamis melalui peran sebagai fasilitator, mediator, dan advokat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya advokasi yang diharapkan KPAI. Namun diakui bahwa hambatan tersebut diimbangi dengan faktor-faktor pendukung yang datang dari dalam maupun luar lembaga. Penelitian ini menyarankan agar KPAI memperluas upaya advokasi ke masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak melalui media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas.
This undergraduate thesis discusses the types of advocacy, advocacy process conducted by Indonesian Children Protection Commission KPAI for the period of 2017 2022 and factors that affect its process as well as the division of roles by the stakeholders involved in advocacy process. This research is a qualitative research with exploratory study. The results of this study conclude that KPAI conducts policy advocacy and case advocacy through the dynamic process by playing roles as facilitator, mediator, and advocate. There are still some factors that hamper the implementation of the advocacy expected by KPAI. However these barriers are offset by the support factors that come from within and outside the organization. This research suggests that KPAI should extend its advocacy about the importance of protecting children 39 s rights to society through social media that is widely used by the wider community.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinar Lydia
Hak anak memperoleh akta kelahiran sebagai perlindungan hukum
Abstrak :
Pencatatan kelahiran resmi di Indonesia selalu dibuktikan dengan ada tidaknya Akta Kelahiran atas nama anak tersebut. Pencatatan kelahiran adalah sebagai pengakuan langkah pertama atas keberadaan seorang anak, disamping sebagai suatu pengakuan atas status hukum seorang anak perempuan maupun laki-laki. Tak kalah pentingnya, hal itu juga sebagai alat bagi pemerintah dalam mengembangkan perencanaan nasional dan anggaran untuk pendidikan, pusat-pusat kesehatan serta pelayanan-pelayanan dasar penting lainnya untuk anak-anak. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Universitas Indonesia tidak tercatatnya anak secara memadai menunjukkan kebutuhan mereka tidak diantisipasi semestinya. Hal tersebut menjadikan anak dalam kondisi rawan untuk diperlakukan salah bahkan di eksploitasi. Sebagian negara-negara mensyaratkan seorang anak memiliki akte kelahiran sebelum mendaftarkan diri ke sekolah dan menikah. Tanpa akte kelahiran seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti membuka rekening bank, pemilikan tanah, pemilu, dan pembuatan passport. Akte kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak dan hal itu berhubungan dengan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Dengan akte kelahiran seorang anak perempuan dapat terhindar dari pernikahan dibawah umur dan potensial menjadi pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Akte juga bermanfa'at untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dimana secara teoritis prosedur pengadilan berbeda antara anak dengan orang dewasa. Pencatatan kelahiran pengakuannya lewat akta biasanya dilakukan melalui proses yang komplex dan berbelit-belit sehingga menyulitkan keluarga untuk mendapatkannya. Kerumitan ini mencerminkan kurang-efisiennya sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang ada sehingga memberikan peluang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda dari satu petugas ke petugas lain, dari satu instansi ke instansi lain, dari Departemen satu ke Departemen lain. Selain itu, untuk mencatatkan kelahiran dan mendapatkan akta diperlukan persyaratan administrasi yang kadang-kadang tidak setiap orang tua dapat memenuhinya sehingga mereka memilih untuk tidak mencatatkan kelahiran anaknya yang berarti anak tidak akan mendapatkan akta.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S20609
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lia Gunawan
Analisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia = Analysis of Institutional Configuration of Indonesia Child Protection Commission (KPAI) as the National Institution of Child Rights in Indonesia
Abstrak :
Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu. ......This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights. This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia. The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47405
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diena Fitriya Hanifa
Status hukum dan hak anak hasil incest ayah dengan anak perempuan kandung ditinjau dari hukum Islam: analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai nomor 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb = The legal status and the rights of the child that born due to incestuous relationship between father and biological daughter: analysis of the Tanjungbalai District Court Verdict number 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berisi tentang status hukum dan hak anak hasil hubungan incest ayah dengan anak perempuan kandung berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb ditinjau dari pandangan hukum Islam. Pokok permasalahan membahas mengenai bagaimana status dan hak anak yang dilahirkan akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap putri kandungnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum anak hasil hubungan incest ayah dengan anak perempuan kandung dalam putusan tersebut adalah sama dengan anak hasil zina, yakni hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyebabkan seluruh hak-hak anak yang terkait dengan hak nasab hanya bisa ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya pula.
ABSTRAK
This thesis describes the legal status and the rights of incest child, the analysis is based on the Tanjungbalai District Court Verdict Number: 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb. The issues are about the legal status and the rights of the child that was born due to the rape commited by a father to his own daughter according to the Islamic law. This research is the juridical-normative research where the data sources obtained from primary data and secondary data. The conclusion of this study shows that the legal status of incest child in this case is equated with the child that was born from adultery, thus the child?s lineage can only be attributed to his/her mother. This causes the rights of the incest child that related to the lineage right can only be connected to his/her mother as well.
2016
S64988
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Aqshal Indratta
Legal status of children from undocumented mixed marriages in the perspective of Indonesia private international law = Status hukum anak dari perkawinan campuran yang tidak di dokumentasi dalam perspektif hukum perdata internasional Indonesia
Abstrak :
Perkawinan campuran terjadi terutama di Arab Saudi dan Malaysia, tempat banyak pekerja Indonesia bekerja. Dokumentasi pernikahan terkadang diabaikan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama” dan “Setiap perkawinan didokumentasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak dapat dipisahkan; perkawinan agama dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi alinea kedua. Perkawinan membutuhkan hukum agama dan keyakinan serta kriteria administratif melalui proses dokumentasi. Aturan dan prosedur dokumentasi pernikahan yang rumit, ketidaktahuan masyarakat tentang hukum pernikahan Indonesia, dan Kefektifan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan dokumentasi pernikahan memperburuk hal ini. Perkawinan ini menyakiti istri dan anak-anaknya. Untuk mempelajari topik tersebut, wawancara serta undang-undang, dan peraturan dilakukan. Penulis ingin mengkaji tentang status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK DI DOKUMENTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA”. ......Mixed marriages happened especially in Saudi Arabia and Malaysia, where many Indonesian workers works. Marriage documentation is sometimes overlooked. Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 1 of 1974 state, "Marriage is valid if performed according to each faith's laws" and "Each marriage is documented according to applicable laws and regulations." Article 2 paragraphs 1 and 2 are inseparable; a religious marriage can be performed even if it doesn't meet the second paragraph. Marriage requires religious law and belief as well as administrative criteria through the documentation process. Complex wedding documentation regulations and procedures, public ignorance of Indonesian marriage law, and the government's effort to socialize marriage documentation exacerbated this. These marriages hurt the wife and her children. In order to study about the topic, interviews as well as laws, and regulations are conducted. The author wants to examine the legal status of children born from unrecorded marriages in the form of a thesis entitled "LEGAL STATUS OF CHILDREN FROM UNDOCUMENTED MIXED MARRIAGES IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Saraswati
Hukum perlindungan anak di Indonesia
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
346.013 RIK h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Irwanto
Ringkasan analisa situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus
Jakarta: PKPM Unika Atma Jaya Jakarta, Departemen Sosial; UNICEF, 1998
362.76 IRW r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
R. Abdussalam
Hukum perlindungan anak
Jakarta: PTIK, 2003
346.013 ABD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mengenal Lebih Dekat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Abstrak :
Comments on Indonesian law on child protection
Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak : Save the Children, 2004
346.013 5 MEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>