Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak, dalam instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional dimasukkan dalam kelompok yang perlu mendapat perhatian berbeda di samping para penyandang cacat dan para lanjut usia. Indikator anak yang dieksploitasi secara ekonomi khususnya bagi anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga antara lain: jam kerja yang panjang, upah yang tidak terstandarisasi, beban kerja yang berat, tidak ada kesempatan bersekolah, tinggal terpisah dengan keluarga dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum pekerja rumah tangga anak dan mengetahui implementasi pemenuhan hak pekerja rumah tangga anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Teori yang digunakan adalah teori perkembangan anak dan kemiskinan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pekerja rumah tangga anak dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia serta pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil yang didapat adalah sebagian anak rentan mengalami eksploitasi secara ekonomi, serta ada kecenderungan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Rekomendasi yang disampaikan, yakni diperlukan adanya kerjasama dan komitmen semua pihak untuk memperhatikan perlindungan pekerja rumah tangga anak. Di samping itu pemerintah perlu menyusun peraturan-perundang-undangan nasional yang secara langsung ditujukan bagi perlindungan pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak.

---

Children become the main focus of discussion for their rights protection in the international instruments and national law and regulation. The protection for them is differed from other disabled people. The indication of children being economically exploited is seen by their over working hour, insufficient wages, too heavy working burden, loosing education chance, separated from family life. The aims of the research is to find out the description and implementation of children rights while they become housemaid and to get the protection from economical exploitation_ Theories used in this research are the theories which are connected with children development theories, poverty theories. The research used qualitative method. Data is gained by interviews. The result that of the research discover that children tend to get economical exploitation during working time, besides they also have the tendency to be mentally abused, disturb physical growth as children and the low minim::, a standard of wages. The exploitation of children can be done by families, employers, distributor, and state. The recommendation which can be suggested the parties who have the working agreement should follow the regulation properly. Besides, it is also necessary to arrange law and regulation for domestic workers particularly children.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai permasalahan kesejahteraan anak di suatu komunitas terkait dengan kondisi anak-anak usia 6-24 bulan yang tidak berkecukupan gizi serta gambaran mengenai faktor-faktor yang memunculkan permasalahan tersebut, rumusan upaya intervensi, dan upaya intervensi yang diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan melalui tahap look, think, dan act. Hasil penelitian menyatakan bahwa orang tua terutama ibu merupakan pihak yang memegang peranan terpenting dalam menentukan kualitas hidup anak. Dalam penelitian ini juga diuraikan mengenai gambaran dinamika perubahan perilaku komunitas sasaran dalam memberikan makanan sehat dan bervariasi bagi anak.

---

ABSTRACT This thesis discusses about child welfare issues of a community related to children of age 6-24 months with insufficient nutrition condition. It also describes about the factors which influenced to this condition, design of intervention, and the output of the intervention to solve the problems. This is an action research conducted through the stages of look, think, and act. This research stated that parents, especially mother has the most important roles in determining their children?s life quality. This study also discusses about the behavior change dynamics of target community in providing the healthy and varied food for their children.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dinamika ketahanan keluarga pemulung terkait masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan relasional keluarga kaitannya dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan kesulitan yang dihadapi, kekuatan yang dimiliki, dan upaya menyelesaikan kesulitan tersebut pada 4 keluarga pemulung yang tinggal di RT 09/RW 02 Kelurahan Abadi Jaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap keluarga memiliki sumber kesulitan, tingkat kesulitan, dan sumber kekuatan yang berbeda. Sehingga dinamika keluarga yang terbentuk berbeda-beda juga. Hasil dari upaya penyelesaian kesulitan tersebut juga berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi upaya pemenuhan kesejahteraan anak.

---

ABSTRACT
This paper discusses about dynamic of informal waste picker (pemulung) family resilience related to facing their problems include economic, health, education, and family relationship in order to fulfill their child welfare. This research is qualitative study that is processed in descriptive way with describing about difficulties, strength, and effort to solve their problems on four informal waste picker family that lives at RT 09/RW 02 Kelurahan Abadi Jaya, Depok City. From the result of this research we can assume that each families have different sources and level of difficulties and also have different sources of strength. Therefore dynamic of each family is different from other. In the end, the result of effort to solve their difficulties also different of each family that influence in order to fulfill their child welfare.

Abstrak :
ABSTRAK
Berita kejahatan merupakan salah satu topik yang memenuhi kriteria nilai berita di media. Berita anak-anak yang melakukan tindakan kriminal tentu memiliki nilai berita lebih tinggi daripada berita kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Permasalahannya apakah pemberitaan mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berpihak pada hak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mencari bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam pemberitaan Pos Kota dan mengkajinya menggunakan konsep deviancy amplification process. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian campuran, yang terdiri dari analisa isi, penelitian lapangan dan analisa wacana. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana media telah melanggar hak-hak anak dan membentuk serta memperkuat wacana negatif mengenai kenakalan anak di masyarakat melalui pemberitaan yang tidak mengedepankan hak-hak anak.

---

ABSTRACT
Crime news is one of the topics which fits news value in media. News about child abuses criminal act certainly has higher news value than adults’ crime news. The problem is whether news reporting about child who deals with law as a perpetrator takes side to the right and the best interest of the child or not. This research is looking for any violation of children’s right on Pos Kota and analyze it with concept of deviancy amplification process. This thesis is a research which uses mix methods that consists of content analysis, field research and discourse analysis method. The result of this research is that media has violated children’s rights and form also strengthen negative discourse toward juvenile delinquency in society by the news which does not concern on children’s right.

Abstrak :
Kebijakan Kota Layak Anak sudah mulai lebih difokuskan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, yang mana Kebijakan ini didukung oleh 24 Indikator sebagai pengukur pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Sebagai salah satu bagian dari pilot project kebijakan ini, Jakarta Timur merupakan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang sudah mencapai level penilaian madya terlebih dahulu, dibandingkan dengan Kota Administrasi lainnya. Namun, ditemukan bahwa justru tingkat kekerasan anak di Jakarta Timur merupakan yang tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, tidak hanya di Jakarta saja, melainkan satu Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan terkait di Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan beberapa aspek yang ada. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Hasil dari penelitian ini dalam hal implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Jakarta Timur yakni: 1) didasari oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan utama; 2) melibatkan masyarakat lokal dalam penyuluhan dan pelaporan dalam hal kekerasan anak; 3) Kurang seimbangnya jumlah SDM pekerja dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Jakarta Timur.

---

The Children Fitted City Policy has been focused since the issueance of the Ministeral Decree from the Ministry of Womens Empowerment and Child Protection Number 11 Year 2011, supported by the 24 indicators, which becomes the gauge for each region/districts to get the necessary level from the wayment to be the Children Fitted City. As one of the pilot project through this policy, East Jakarta became one of the administrative regions among the Jakarta Province which had reached the 2nd level through the scoring of this policy. However, the childs crime rate at the East Jakarta administrative region places the highest among other regions from five consecutive years. That phenomenon surely leaves some questions, especially about how the policy is being implemented, by the existing aspects. The used method at this research is post-positivist, by collecting datas with deep interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The analysis will be based on The Implementation theory from Donald Van Metter and Carl Van Horn. To sum up, this research towards the policy implementation that being held in East Jakarta can be result as: 1) rooted from the existing core policy; 2) involving local society to socialize and report activities which related with the childs crime protection; and 3) the unbalance human resources from related institutions with the recent population and areas of East Jakarta.

Abstrak :
Di Indonesia, anak dikategorikan sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun dengan kondisi yang masih bergantung pada orang di sekitarnya untuk membantu terhindar dari kesulitan hidup, salah satunya keterlantaran. Pada tahun 2020, anak terlantar di Indonesia mencapai angka 924.520 jiwa. Melihat kondisi keterlantaran anak di Indonesia yang belum mencapai target pengentasan anak terlantar dengan angka 0%, pemerintah menjamin perlindungan anak dari keterlantaran melalui lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang juga dibantu oleh peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak. Adapun pemenuhan kebutuhan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah bertujuan membuat anak berfungsi sosial dan dapat mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, terlihat perbedaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta, seperti perbedaan sumber dana yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan anak pada aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta. Berangkat dari tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur berjenis context review dengan sumber datanya berupa penelitian terdahulu yang juga membahas topik pemenuhan kebutuhan anak di LKSA. Sumber data yang diperoleh kemudian dikaji oleh peneliti dan dianalisis dengan mengaitkan pada teori hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan anak, serta konsep kesejahteraan dan perlindungan anak. Melihat dari hasil kajian literatur dan analisis, diketahui bahwa LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan anak dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA pemerintah di Jakarta memiliki tantangan dalam pemenuhan kebutuhan biologis seperti pada pengelolaan jam tidur anak asuh yang sejatinya membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, yaitu anak asuh dan pengasuh. Pada LKSA nonpemerintah di Jakarta, tantangan yang muncul dalam proses pemenuhan kebutuhan anak asuh juga terdapat pada aspek kebutuhan biologis, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dari anak asuh. Selain itu, pada LKSA pemerintah di Jakarta, pemenuhan kebutuhan anak didasarkan pada prinsip klien institusional, sehingga kebutuhan yang disediakan oleh LKSA harus diterima oleh anak asuh berdasarkan keputusan institusional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan anak pada LKSA nonpemerintah di Jakarta didasarkan pada keinginan dan kemauan anak asuh, sehingga anak asuh dapat berpartisipasi dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya. Walaupun dari LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta memiliki keunikan dan keterbatasannya masing-masing dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak, upaya yang dilakukan oleh LKSA pemerintah dan nonpemerintah di Jakarta merupakan bentuk dari peran serta negara dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan anak penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang pada pedoman yang berlaku terkait dengan standar pemenuhan kebutuhan anak di Indonesia. ......In Indonesia, a child is categorized as someone under the age of 18 who is still dependent on the people around them to help them avoid difficulties in life, including abandonment. In 2020, the number of abandoned children in Indonesia reached 924,520. Considering the condition of abandoned children in Indonesia, which has not yet reached the target of eradicating abandoned children to 0%, the government ensures the protection of children from abandonment through child welfare institutions (LKSA), which are also assisted by community participation in meeting children’s needs. The fulfillment of needs by government and non-government LKSAs aims to make children function socially and overcome their problems. In practice, there are differences in the efforts to meet children's needs between government and non-government LKSAs in Jakarta, such as differences in funding sources that can affect the fulfillment of children's biological, cognitive, and psychosocial needs. Therefore, this study aims to provide an overview of the efforts to meet children's needs in government and non-government LKSAs in Jakarta. Based on the research objective, the method used in this study is a context review method, with data sources consisting of previous research that also discusses the topic of meeting children needs in LKSAs. The data obtained were then examined and analyzed by the researchers by relating them to the theory of children's rights, meeting children's needs, and the concepts of well-being and child protection. Based on the literature review and analysis, it is known that government and non-government LKSAs in Jakarta have made efforts to meet children’s needs with their respective uniqueness and limitations. Meeting children needs in government LKSAs in Jakarta poses challenges in meeting biological needs, such as managing the sleep schedules of foster children, which requires awareness and responsibility from both the foster children and the caregivers. In non-government LKSAs in Jakarta, challenges arise in meeting the needs of foster children in the biological aspect as well, such as limited funding, which affects the provision of food and shelter for foster children. Additionally, in government LKSAs in Jakarta, meeting children's needs is based on the principle of institutional clients, so the needs provided by the LKSAs must be accepted by the foster children based on institutional decisions. On the other hand, meeting children's needs in non-government LKSAs in Jakarta is based on the desires and preferences of the foster children, allowing them to participate in determining their own needs. Although government and non-government LKSAs in Jakarta have their own uniqueness and limitations in their efforts to meet children’s needs, the efforts made by government and non-government LKSAs in Jakarta represent the involvement of the state and society in protecting and meeting children needs. Therefore, meeting children needs is important to be carried out by the government and society while adhering to applicable guidelines regarding the standards for meeting children’s needs in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kasus pernikahan anak yang terjadi dalam budaya lokal di Indonesia yang ditinjau berdasarkan konsep perlindungan anak dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Konsep perlindungan anak yang dimaksud meliputi kerangka asesmen untuk child safeguarding and promoting welfare serta mengulas tentang kebijakan yang berhubungan dengan pernikahan anak. Penelitian dilakukan dengan metode penulisan context review dan tahapan tinjauan pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa wilayah di Indonesia dengan kasus pernikahan anak yang tinggi memiliki unsur budaya yang melanggengkan praktik pernikahan anak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat budaya lokal di Indonesia yang mendukung terjadinya pernikahan anak, seperti ketentuan pernikahan adat Kaharingan, nilai Urang Banjar, tradisi uang panai, kebiasaan kawin paksa, dan budaya merariq. Penelitian menyimpulkan bahwa budaya yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat seolah ‘mengatur’ cara berpikir seseorang dan bagaimana mereka mengambil keputusan, terutama dalam kasus pernikahan anak. Demi menjaga tradisi budaya dan nama baik keluarga, anak dapat terjebak dalam praktik pernikahan anak yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perlindungan kehidupan mereka sebagai anak. Urgensi dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana budaya pernikahan anak menempatkan anak pada posisi yang rentan dan berbahaya serta memberikan penjelasan bagaimana unsur kebudayaan tertentu dapat menimbulkan masalah yang berpotensi membahayakan kehidupan anak. ...... This study discusses cases of child marriage that occur in local culture in Indonesia which are reviewed based on the concept of child protection from the discipline of Social Welfare Studies. The concept of child protection in question includes an assessment framework for child safeguarding and promoting welfare as well as reviewing policies related to child marriage. The research was conducted using a context review writing method and the literature review stage. This research is motivated by the high number of cases of child marriage in Indonesia from year to year. Some areas in Indonesia with high cases of child marriage have cultural elements that perpetuate the practice of child marriage. This is evidenced by the results of research which reveals that there is a local culture in Indonesia that supports child marriage, such as the provisions of the Kaharingan traditional marriage, the Urang Banjar value, the tradition of uang panai, the habit of forced marriage, and the merariq culture. The research concludes that the culture adopted by a community or group of people seems to 'regulate' a person's way of thinking and how they make decisions, especially in the case of child marriage. To maintain cultural traditions and the good name of the family, children can be trapped in child marriage practices that can endanger their welfare and the protection of their lives as children. The urgency of carrying out this research is to reveal how the culture of child marriage places children in a vulnerable and dangerous position and provide an explanation of how certain cultural elements can cause problems that have the potential to endanger children's lives.

Abstrak :
Artikel ini menguraikan salah satu bentuk program bantuan pembangunan antar pemerintah (Official Development Assisstance) dari the Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diberikan pada pemerintah Indonesia guna meningkatkan kondisi kesehatan Ibu dan Anak di seluruh Indonesia melalui pemasyarakatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program Buku KIA telah dilaksanakan selama sepuluh (10) tahun dan telah menunjukkan berbagai hasil yang berbeda di berbagai wilayah di Indonesia. Artikel ini akan menyoroti efek dari pemasyarakatan buku KIA terhadap perilaku kesehatan ibu dan anak di salah satu desa di Jawa Tengah (untuk menunjang aspek kerahasiaan nama desa dan informan dalam penelitian ini adalah nama samaran). Desa Telogo Asri dipilih sebagai kasus dalam evaluasi ini, karena desa ini telah terlibat dalam program pemasyarakatan buku KIA selama kurang lebih Sembilan (9) tahun.

---

This article will describe one of the Official Development Assisstance (ODA) programme which had been introduced by the Japan International Cooperation Agency to increase the health condition of mother and children in such areas in Indonesia. The Maternal and Child Health (MCH) handbook programme had been undertaken for about 10 years and has shown different results in many different areas in Indonesia. This article will show the effect of the MCH handbook programme to the mother?s child health behaviour in one village in Central Java (for confidentiality, the name of village and informants used are pseudo names). The Telogo Asri village was chosen because of their involvement in the MCH handbook programme for about the last 9 years.