Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah, dimana pihak yang satu selaku pemegang sertipikat terbukti, bahwa surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa adalah palsu. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Sementara Kepala Desa berperan dalam pemalsuan tersebut. Pihak lainnya yang telah melakukan jual beli dimana jual beli tersebut, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai keabsahan sertipikat yang dokumen-dokumen pendukungnya yang mempengaruhi pembatalan akta jual beli pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah harus lebih teliti, sehingga pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya tanda bukti hak.

---

The certificate is a proof of the rights over the land registry conducted by holders of land rights In the land register there are several requirements that must be met, namely the complete evidence both written and unwritten. Certificate of land history and a non-dispute land certificate are not a requirement that must be fulfilled in land registration. The role of Official Village Chief in issuing the land certificate, often takes a long time and not seldom causes a dispute in the future. Among these problems are often encountered, namely land ownership disputes, where one party as the holder of the certificate is proven that the certificate of land history and a non-dispute land certificate are fake. This problems happen is because of the Acting Village Chief involved in the forgery. And other parties have done selling and buying where it did not a sale and purchase where it did not check the land object in advance. This study uses the juridical normative research, examines existing laws with problems that occur in the community, whereas the research typology used is descriptive analytical research, which is providing data as thoroughly as possible to reinforce the old theories by describing and explaining more about the validity of the certificate in supporting documents which affecting the cancellation of the deed of sale and purchase of another party. The results of this study that the parties in conducting of land registration should be more careful, so the land registration can provide legal certainty with the issuance of entitlement proof.

Abstrak :
Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan batas waktu pelaksanaan bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 sepuluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan merupakan hal penting yang harus terpenuhi sebagai wujud kepastian hukum. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah tentang profesionalisme Guru berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, upaya pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik melalui asas umum pemerintahan yang baik dan institusi dalam menyelesaikan masalah peningkatan profesionalisme tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan dalam mencapai guru yang profesional tidak terwujud oleh karena adanya celah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga para guru terfokuskan untuk memenuhi target mengajar. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam implementasinya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam hal asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Institusi Pendidikan Nasional yang tujuannya adalah menciptakan guru-guru yang professional dan berintegritas, sehingga semua guru di Indonesia wajib mengikuti pendidikan di institusi tersebut, yang pada akhirnya adalah persamaan atas kualitas guru di Indonesia. ......Article 82 of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers provides a time limit for teachers who have not fulfilled academic qualifications and teachers certificate no later than 10 ten years since the enactment of this Law, and as a form of legal certainty it must be fulfilled. The goal of this research is to figure out teachers professionalism according to Indonesian regulation, the fulfillment of academic qualification and teachers certificate through the general principle of good governance, and of upgrading teachers professionalism problem solved by the institution. The results of the study shows that the implementation in achieving professional teachers is not achieved because of the legal loopholes in Article 35 paragraph 2 of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, so that the teachers are focused to meet the teaching target. In addition, The implementation of this Law is in a contrary to the general principle of good governance, especially in terms of legal certainty and benefit. Therefore, it is necessary to establish a national education institution whose goal is to create professional teachers with integrity so that all teachers in Indonesia are required to attend the institution 39 s education, which in turn is the equality of the quality of teachers in Indonesia.Professionalism, Teacher, Legal Certainty.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis implementasi penerbitan sertifikasi profesi bagi anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya. Tingginya jumlah pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak sebanding dengan personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yaitu hanya 58 personil dari 1370 personil Subdit Regident Ditlantas PMJ sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Proses penerbitan sertifikasi profesi tersebut tidak mudah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya jumlah asesor yang dimiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, adanya pembatasan jumlah peserta sertifikasi profesi dalam setiap uji kompetensi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang, kerjasama antar satuan kerja yang terbatas, belum tersedia sarana prasarana tempat uji kompetensi (TUK), maupun metode uji kompetensi yang terdiri dari wawancara dan praktek belum maksimal menggali pengetahuan dan keterampilan peserta uji kompetensi. Permasalahan diatas akan dianalisis menggunakan teori manajemen SDM, konsep manajemen organisasi, teori kerjasama, teori implementasi dan teori kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi penelitian dalam memahami, mengkonstruksi dan menyikapi permasalahan terkait implementasi penerbitan sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya khususnya bidang pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Temuan penelitian terhadap permasalahan diatas adalah tidak sebanding jumlah anggota yang dinyatakan kompeten dengan jumlah pelayanan yang diberikan, terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti sertifikasi profesi, minimnya jumlah asesor yang dimiliki LSP Polri, tidak tersedianya tempat uji kompetensi yang memadai, dan terbatasnya kerjasama antara LSP Polri, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya. ......This study analyzes the implementation of the issuance of professional certification for members of the Regional Police Headquarters of the Jakarta Police. The high number of services for issuing a drivers license (SIM), vehicle registration number (STNK), and Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) is not comparable to personnel who already have competency certificates, namely only 58 personnel from 1370 Regident Ditlantas PMJ personnel, so influential the quality of services provided. The process of issuing professional certification is not easy, because there are several obstacles faced, among others: the limited number of assessors possessed by the National Professional Certification Agency, the limitation of the number of professional certification participants in each competency test to a maximum of 100 (one hundred) personnel, infrastructure facilities where the competency test (TUK) are not available, or the competency test method consisting of interviews and practice has not maximally explored the knowledge and skills of competency test participants. The above problems will be analyzed using HR management theory, organizational management concepts, collaboration theory, implementation theory and policy theory. The research method used in this study is a qualitative-descriptive method. The qualitative approach is used as a research strategy in understanding, constructing and responding the problems related to implementation of publishing professional certification in improving performance of members of the Regident Sub Directorate, Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police, especially in the field of SIM, STNK and BPKB publishing services. The research findings on the above problems are not comparable to the number of members who are declared competent with the number of services provided, the limited number of participants who can take professional certification, the minimum number of assessors possessed by LSP Polri, unavailability of adequate competency test places, and the limited collaboration between LSP Polri, Indonesian National Traffic Police and Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police.

Abstrak :
Idealnya, semua hotel di Indonesia telah disertifikasi sesuai standar hotel yang diberlakukan pemerintah sesuai amanah UU. Nyatanya 74,04% hotel belum tersertifikasi. Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen/wisatawan karena tidak ada jaminan produk yang ditawarkan hotel berkualitas sesuai standar. Merancang peta jalan bagi para pemangku kepentingan (regulator, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, asosiasi) merupakan tujuan penelitian ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan sertifikasi hotel di Indonesia. Penggunaan pertanyaan terbuka sebagai dasar wawancara dengan para pakar di dalam metode fenomenografi berhasil menetapkan 32 isu. Berdasarkan perhitungan geomean, 23 dari 32 isu tersebut dianggap mempengaruhi pertumbuhan sertifikasi hotel. Lalu, isu tersebut digunakan untuk merancang peta jalan. Selanjutnya, peta jalan prioritas ditentukan menggunakan metode perbandingan berpasangan. Studi ini menetapkan 6 dari 24 rancangan, yakni kaji ulang regulasi, evaluasi penerapan oleh Pemerintah Pusat, pembinaan bagi para pelaku usaha hotel oleh Pemerintah Daerah, pengembangan standar baru, sosialisasi dan pelatihan bagi LSUP, dan pemberian insentif fasilitas bimbingan teknis penerapan standar bagi pelaku usaha hotel yang komitmen. Meski demikian peta jalan lainnya tetap dijalankan secara simultan. ......Ideally, all hotels in Indonesia have been certified according to hotel standards imposed by the government by the law's mandate. In fact, 74.04% of hotels have not been certified. This condition can be detrimental to consumers/tourists because there is no guarantee that the products offered by the hotel are of quality according to standards. Designing a roadmap for stakeholders (regulators, local governments, conformity assessment bodies, associations) is the aim of this research to encourage the growth of hotel certification in Indonesia. Using open-ended questions as the basis for interviews with experts in the phenomenography method succeeded in establishing 32 issues. Based on geomean calculations, 23 of the 32 issues are considered to affect the growth of hotel certification. Then these issues are used to design a roadmap. Furthermore, priority roadmaps were determined using the pairwise comparison method. They defined 6 of the 24 designs, namely regulatory review, implementation evaluation by the Central Government, guidance for hotel business actors by local governments, development of new standards, socialization and training for LSUPs, and providing incentives such as technical guidance facilities for the application of standards for committed hotel business actors. However, other roadmaps are still being conducted simultaneously.

Abstrak :
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja. ......Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency.

Abstrak :

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

---

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

Abstrak :
ABSTRAK Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan antara demand dan supply terkait tenaga kerja di Indonesia. Namun proses sertifikasi kompetensi yang saat ini telah berjalan memiliki beberapa permasalahan seperti inkonsistensi hasil penilaian yang disebabkan SDM asesor yang terbatas, perbedaan sudut pandang terkait bukti, reliability asesor, bahkan minimnya aturan penilaian sertifikasi secara detail dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Penelitian ini mengembangkan decision support guna membantu menyelesaikan permasalahan inkonsistensi yang terjadi pada proses penilaian sertifikasi kompetensi. Decision support yang dikembangakan mengintegrasikan data model ontologi karena mempertimbangkan keragaman data yang diolah pada proses penilaian sertifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah metode pengembangan ontologi yang berdasarkan pada penggabungan metode TOVE, Methontologi dan YAMO dengan langkah preparation phase, conceptual phase, dan formalization phase. Hasil evaluasi kecocokan antara ontologi yang dihasilkan dan pertanyaan kompetensi yang digunakan oleh validator memiliki kesesuaian sebesar 74%. Selanjutnya, untuk hasil konsistensi penerapan ontologi pada decision support untuk penilaian sertifikasi kompetensi sebesar 75% dari 35 jumlah asesi yang diuji.

---

ABSTRACT Competency certification is government effort to solve demand and supply problem regarding labor in Indonesia. However, the certification processes that occur have problems such as inconsistency in the assessment results. These inconsistencies due to limited assessor, difference in the assessor perspective about the competency, assessor reliability, and limited policy from BNSP (National Certification Agency). This research developed decision support in order to solve inconsistencies occurred in the competency certification assessment. The Decision support developed using ontology data model. Ontology data model used because the data diversity in the assessment process. The results of this research are ontology development method based on TOVE, Methontology, and YAMO merger. The merger steps are preparation phase, conceptual phase, and the last is formalization phase. The results of the evaluation of the match between the ontology produced and the questions of competence used by the validator have a suitability of 74%. The consistency of the assessment result is 75% from 35 assessments.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi dan mujahadah terhadap kinerja guru SDIT di Kec.Pasar Minggu. Sampel penelitian kuantitatif ini adalah guru SDIT di Jakarta Selatan khususnya yang mengajar di Kecamatan Pasar Minggu dengan jumlah 78 guru. Alat ukur dimensi-dimensi motivasi berprestasi dikembangkan berdasarkan ciri-ciri motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh David McClelland dengan 21 item pernyataan. Alat ukur mujahadah dikembangkan berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh ‘amr kholid dengan 10 item pernyataan. Alat ukur kinerja guru berdasarkan pada teacher performance assasement instrument yang dikembangkan oleh Georgia Departemen of Education yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi alat penilaian kinerja guru (APKG) dengan 39 item pernyataan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tehnik Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel dimensi-dimensi motivasi berprestasi dan mujahadah terhadap kinerja guru. Dengan kofisien regresinya R : 0,535 sedangkan R Squere dari independent variable penelitian sebesar 02,7% dengan indeks signifikansi 0,004 menunjukan P<0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi dan mujahadah terhadap kinerja guru SDIT di Kecamatan Pasar Minggu. ......This study aims to determine the relationship between motivation of achievement and mujahadah with the teacher's performance. The sample in this study is Islamic primary school teachers in south jakarta amounted to 78 teachers. the measuring instruments motivation of achievment based on the theory David McClelland with 21 items statement. the measuring instruments mujahadah based on the theory ‘amr kholid with 10 items statement. the measuring instruments performing teachers based on teacher performance assasement instrument ( DIKNAS) with 39 items statement. data analysis in this study using Multiple Regression Analysis. The results or conclusions in this study showed a significant relationship between motivation of achievement and mujahadah with the performance of teachers in primary islamic school. Coffisien regression showed only one-dimensional have effect on teacher performance is performance planning. R: 0,535 and R Squere from independent variable studys is 28,7% with an index of significance 0,004 showing P<0,05, there is influence significance motivation of achievement and mujahadah with the performance of teachers in primary islamic school.

Abstrak :
Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitas belajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidak merata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan dan pemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat Sekolah Dasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnya adalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai. Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik. Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat, dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal dan responnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya ......Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model. This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution, and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are others factors, such as other government policy that actually influence the policy implementation

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan pelayananakreditasi dan sertifikasi pelatihan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017serta kendala dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan sebagai upayaperbaikan mutu pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan. Penelitian inidilakukan dengan dua tahap yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiankuantitatif menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan akreditasi dansertifikasi pelatihan dengan cut off point 90 sebesar 50,6 sedangkan tingkatkesesuaian harapan dan kenyataan sebesar 85,37 , pelanggan yang berasal dariinstansi swasta lebih puas 65,7 dibandingkan dengan pelanggan yang berasal dariinstansi pemerintah 40,0 , tidak ada perbedaan antara kepuasan pelanggan denganlama waktu penilaian P value 0,231. Dari analisis multivariat didapatkan hasilbahwa variabel yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan adalah jenis kelamindengan P value 0,001 dan OR= 6,7 artinya pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki7 kali lebih puas dibandingkan pelanggan yang berjenis kelamin perempuan setelahdikontrol oleh variabel jenis instansi dan pekerjaan. Analisis diagram kartesiusmenunjukan terdapat 9 masalah yang menjadi prioritas utama untuk dilakukanperbaikan Kuadran A. Dari tahap kualitatif didapatkan informasi bahwa kendalayang dihadapi oleh Pusat Pelatihan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasipelatihan adalah kurangnya SDM sebagai tim penilai akreditasi pelatihan, petugassekertariat/ administrasi dan petugas sertifikat pelatihan; kurangnya pemahamanpenyelenggara pelatihan dalam hal komponen kurikulum akreditasi pelatihan; sertakurang optimalnya jaringan internet sebagi pendukung pelaksanaan pelayananakreditasi pelatihan. Dari hasil penelitian disarankan agar Pusat Pelatihan SDMKesehatan dapat menambah tim penilai akreditasi pelatihan, membuat komiteakreditasi pelatihan, memperbaharui pedoman akreditasi, melakukan pembinaansecara berkala kepada tim penilai dan penyelenggara pelatihan, mengoptimalkanjaringan internet, serta membuat aplikasi pengajuan akreditasi berbasis online. Selainitu perlu dilakukan sosialisasi pedoman sertifikasi yang baru, melakukan uji cobaaplikasi penomoran sertifikat serta memberikan pelatihan kepada petugas sertifikattentang aplikasi pemberian nomor sertifikat. The purpose of this study is to know the level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training in Pusat Pelatihan SDM Kesehatanyear 2017 and its problem as an effort to improve the quality of accreditation andcertification services of training. This study consist of quantitative and qualitativestages. The result on quantitative stage shows that level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training with 90 cut off point is 50.6 while suitability of expectations agains reality is 85.37 , customers from privateinstitutions more satisfied 65,7 than those from government agencies 40,0 ,there was no difference between customer satisfaction and the duration of assessment P value 0.231. Based on multivariate analysis, it is shows that variables related tocustomer satisfaction were gender with P value 0,001 and OR 6,7. It means thatmale customers are more satisfied 7 times than female customers after beingcontrolled by institution type variable and job variable. Cartesian diagram analysisshows that there are 9 issues that are classified as top priority for improvement Quadrant A. The result on qualitative stage shows that the problems faced inaccreditation and certification service of training are lack of human resources ontraining accreditation assessment team, secretariat administrative officers and trainingcertificate officers lack of understanding from training providers in component oftraining accreditation curriculum also internet network is less than optimal as asupporting on implementation accreditation services of training. From this study it issuggested to adding training assessment accreditation team, create trainingaccreditation committees, update accreditation guidelines, conduct regular coachingto assessment team and training providers, optimizing the internet network, and alsocreate application for online accreditation submission. It is also necessary to socializethe new certification guidelines, trial on certificate numbering application and providetraining to certificate officer about the certificate numbering application.