Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation"

"Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fenomena berupa kepemilikan kas berlebih yang signifikan di pemerintah daerah dan motivasi yang mendasarinya. Permasalahan ini bermula saat pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk tidak segera menggunakan kas yang diterima dan mengendap sebesar Rp180 triliun hingga Rp200 triliun dalam rentang 2018 – 2020. Jumlah tersebut antara lain berasal dari transfer dana perimbangan pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengarsipan, observasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Unit analisis berupa tiga pemerintah daerah di Pulau Jawa berdasarkan posisi saldo Kas dan Setara Kas yang relatif signifikan tahun 2018 – 2019 di samping pertimbangan besaran nilai alokasi transfer dana perimbangan. Logika Institusional dijadikan landasan untuk mengetahui faktor apa yang memotivasi atau menjadi tantangan pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut dan mengkombinasikan dengan Expected Comparative Utility Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sebagai symbolic carrier dan aktivitas rutin sebagai material carrier menjadi logika yang saling berkompetisi terkait penyebab fenomena tersebut di mana faktor terakhir menjadi logika dominan. Perilaku SKPD dan penyedia barang/jasa yang cenderung mengajukan tagihan pembayaran di akhir periode berdampak pada kelebihan kas daerah dan selanjutnya diambil kebijakan rasional berupa penempatan di deposito pada bank BUMN/BPD dalam rangka implementasi risk aversion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat masih menghadapi berbagai hambatan. Penerapan prinsip-prinsip good governance tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari kewenangan pengelolaan administratif (administratief beheer) dan kewenangan pengelolaan kebendaharaan (comptabel beheer).

---

This study aims to determine the implementation of the principles of good governance in central government expenditures budget execution. This research is a normative research that examine the literature materials which relevant to the object of study as secondary data. The execution of central government expenditures budget still faces many obstacles. The implementation of good governance?s principles scattered in various laws and regulations and there is no particular technical regulation for the implementation of good governance?s principles in central government expenditures budget execution. The authority in the central government expenditures budget execution consists of administrative management authority (administratief beheer) and treasurer management authority (comptabel beheer)."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat diwujudkan dalam program penanganan kumuh yaitu Kota Tanpa Kumuh, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyiapkan dokumen pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam hal pengaturan kedepannya, pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kedepannya tidak berdasarkan pada luasan kumuh, tetapi disesuaikan kepada kebutuhan dari daerah itu sendiri.

---

This thesis describes about the division of authority in the implementation of improving the quality of a residential slums in the region in accordance with law no. 1 in 2011 about the development of a residential and compared with law no. 23 years 2014 on regional government. This research using methods juridical empirical. The result showed that central government authority embodied in the program of slum such city without slum, while governance regions supporting prepare their activities implemented by the central government. But in terms of the future, the division of authority of the central government, provincial government, and local governments city district future not based on the slum space, but adjusted to the needs of the itself."

"Tesis ini menganalisis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran kesehatan di Indonesia. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Skema dan mekanisme realisasi hubungan keuangan menunjukkan desentralisasi fiskal melalui Transfer ke Daerah. Dalam hal bidang kesehatan, Transfer ke Daerah meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum. Contohnya, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bogor menerima berbagai bentuk dana ini dari pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan melalui pelaporan penyerapan dana, capaian keluaran, dan dampak kegiatan. Jika laporan tidak tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan, penyaluran dana terhambat, mengganggu program kesehatan. Rekomendasi mencakup penyesuaian skema transfer berdasarkan kondisi keuangan daerah, penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran pelaporan, dan peningkatan pengawasan, serta pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

---

This thesis analyzes the relation between the central and regional governments in managing the health budget in Indonesia. The research is conducted using a doctrinal method. The financial relationship framework and mechanisms demonstrate fiscal decentralization through central government transfer. In the health sector, these transfers include specific purpose transfer and general purpose transfer. For example, DKI Jakarta Province and Bogor City receive various forms of these funds from the central government. Accountability in budget management is carried out through reports on fund absorption, output achievements, and the impact of activities. If reports are not timely or do not meet the requirements, fund disbursement is delayed, disrupting health programs. Recommendations include adjusting transfer schemes based on regional financial conditions, imposing strict sanctions for reporting violations, and enhancing oversight and technical training to improve regional financial management capacity."

"Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan bahwa pengelolaan panas bumi kembali dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 adalah suatu langkah yang tepat.

---

This thesis discussing about geothermal resources management under the regulation before 2003, under the Law Number 27 of 2003 and the Law Number 21 of 2014. The focus of the analysis is the division of authority between the central government and local governments related to the utilization of geothermal in indirect use. The result of this analyisis shows that the decentralization of geothermal resources management to the local goverments has become one of the obstacles of its optimalization. Therefore, it will be better if the central government hold the authorithy of geothermal management, as already regulated by the Law Number 21 of 2014."