Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berjudul fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap daerah pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2008. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana DPD RI periode 2004-2009 menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengawal proses pemekaran Kabupaten Tangerang pada pembentukan Kota Tangerang Selatan, (2) bagaimana keterlibatan DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi legislasi pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, (3) bagaimana syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang mendukung Ketahanan Wilayah yang mendukung Ketahanan Nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah pemekaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi legislasi DPD pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten serta untuk mengetahui syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang yang mendukung Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Pengawasan, Demokrasi Perwakilan, Lembaga Perwakilan, Negara Kesatuan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah dan Ketahanan Nasional.

---

This study titled Monitoring function DPD Against autonomous regions: Case Studies regional expanses South Tangerang City Year 2005-2008. Issues raised in the study include: (1) how the DPD period 2004-2009 oversight of the Law No. 32 Year 2004 on Regional Governance in guarding the process of expansion of Tangerang Regency on the formation of the Autonomous Region New South Tangerang city, (2) how DPD involvement in running the 2004-2009 legislative function to the discussion of the bill on the establishment of South Tangerang Banten, (3) how the requisite technical support division of Tangerang regency in favor of Regional Security National Resilience. As for the purpose of this study was to determine the duties and authority of DPD RI in 2004-2009 in implementing and monitoring functions based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and the legislative function of the expansion of Tangerang regency bill Formation South Tangerang in Banten and to determine the technical requirements to support the expansion of the National Defense Tangerang regency. The research was conducted using qualitative research methods to the nature of descriptive analytic study. As a theoretical basis, this study uses the theory of Supervision, representative democracy, representative institutions, Unitary State, National and Local Relations Authority, Autonomy, Proliferation of Regional and National Security.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya penegasan batas menggunakan teori Gerardo A. Okhuysen (2009) dalam Coordination in Organization. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan teknik pengambilan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: terdapat kesenjangan dalam resource allocation (alokasi sumber daya) baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mendukung proses penegasan batas daerah, kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil keputusan dan menjalankan hasil kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara, serta belum adanya SOP atau mekanisme yang mengatur proses penegasan batas baik secara teknis maupun non teknis. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: perlu dilakukan analisis beban kerja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (resource allocation) baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan juga pembuatan SOP yang mengatur proses penegasan batas yang dipengaruhi oleh faktor non teknis secara detil, serta perlunya konsistensi terhadap tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan hasil keputusan berdasarkan mekanisme proses penegasan batas daerah. ......This thesis discusses the factors that affect the coordination between the Central and Regional Governments in delimiting the boundaries between Merauke Regency and Boven Digoel Regency, Papua Province, which is caused by territorial disputes involving elements of indigenous peoples. This study aims to determine the factors that influence the coordination between the Central and Regional Governments in an effort to define boundaries using the theory of Gerardo A. Okhuysen (2009) in Coordination in Organization. The approach used is post positivism with qualitative data collection techniques. Based on the results of existing research, it can be concluded that the coordination process between the Central and Regional Governments has not run optimally. This is due to several factors, namely: there are gaps in resource allocation, both in terms of human resources and the budget used to support the process of affirming regional boundaries, the lack of firmness between the Central and Regional Governments in making decisions and implementing the agreed results. stated in the Minutes, and there is no SOP or mechanism that regulates the process of affirming boundaries both technically and non-technically. From the results of these conclusions, the suggestions given by the author are: it is necessary to carry out a workload analysis that considers the availability of resources (resource allocation) both in terms of human resources and budget, it is necessary to revise the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries and also the formulation of SOPs that regulate the process of affirmation of boundaries that are influenced by non-technical factors in detail, as well as the need for consistency with the responsibility of the Central and Regional Governments in making decisions and carrying out the results of decisions based on the mechanism for the process of affirming regional boundaries.

Abstrak :
Reformasi bidang pertambangan memberikan perubahan arah dalam kepemilikan perusahaan pertambangan asing di Indonesia, yang dikenal dengan nasionalisasi. Karena perusahaan-perusahaan milik asing tersebar di berbagai daerah maka nasionalisasi berimplikasi dalam hubungan pusat dan daerah, terutama kepentingan para elit. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pola hubungan penguasa dan pengusaha. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola hubungan penguasa dan pengusaha. Penelitian ini menggunakan teori elite capture Bardhan, Diyya Dutta, dan teori ekonomi politik Caporaso, sebagai teori utama. Teori politik lokal Vedi R. Hadiz, dan teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori konsensus Maswadi Rauf sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data-data yang ada wawancara mendalam terhadap 5 orang informan, Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Anggota DPR RI Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, H. Refrizal, Anggota DPRD Sumut H. Muhammad Nuh. Temuan penelitian ini menemukan bahwa elite capture dalam nasionalisasi PT Inalum tersebut, telah mengakibatkan negara dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara tidak netral, karena Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai alat pengusaha Luhut Pandjaitan. Sementara di tingkat pusat, negara bersifat netral. Namun demikian, dalam kebijakan yang lain, penguasa juga melakukan capture. Sehingga penguasa dalam hal ini Presiden SBY merupakan latent elite capture. Implikasi teoritis dari penelitian ini menguatkan teori elite capture, dalam konteks relasi kekuasaan elite dengan pengusaha. Sedangkan teori Caporaso, menguatkan pendekatan ekonomi politik berbasiskan kekuasaan. ......The reformation of the mining field has shifted nationalization, or specifically, the ownership of foreign mining companies in Indonesia. Due to the nationwide spread of foreign companies, they play a significant role in the centralregional government relationship, especially in the interest of the power elite. Therefore, this study aims to explain the relationship pattern between the power elite and entrepreneurs, as well as the factors that surround and influence it. This study uses Bardhan’s and Diyya Dutta’s elit capture thory and Caporaso’s political economy theory as the main theories. In addition, Vedi R. Hadiz’s local politics theory, Ralf Dahrendorf’s conflict theory, and Maswadi Rauf’s consensus theory acts as the supporting theory. Using a qualitative method, this study analyzes the data obtained through in-depth interview with five informants consisting of Governor Gatot Pujo Nugroho, three people from the People’s Representative Council (Chairuman Harahap, Harry Azhar Aziz, and H. Refrizal), and H. Muhammad Nuh from the Regional Representatives Council. The principal findings of this study shows that the elite capture in the nationalization of Inalum has led to the bias of the North Sumateran government because Governor Gatot Pujo Nugroho became Luhut Pandjaitan’s tool. Although the central government still maintained its neutrality, there are policies used by the authorities, in this case, President Susilo Bambang Yudhoyono, to commit elite capture. The theoretical implication of this research substantiates the elite capture theory in the context of a relationship between power elite and entrepreneurs. On the other hand, Caporaso’s theory supports the power-based political economy approach.

Abstrak :
Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, yaitu 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota yang mendapat status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tetapi dalam realita selama ini terjadi bahwa Provinsi Aceh masih mengalami permasalahan terhadap kemiskinan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi berjalan masih lambat, pembangunan manusia yang belum mengembirakan dan tingkat penganguran yang masih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengestimasi besarnya pengaruh dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil) yang penggunaan dananya untuk kabupaten/kota terhadap PDRB dan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan rsumber dari Departemen Keuangan RI. Variabel yang digunakan yaitu Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi Pemerintah, Pendidikan dan Jumlah Penduduk. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan data panel terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (OTSUS dan TDBH) yang penggunaan dananya tersebut dilakukan untuk kabupaten/kota masih belum efektif karena setiap peningkatan 1 persen dana tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,046 persen. Dana yang di transfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota dimana setiap peningkatan dana tersebut akan menaikkan PDRB sebesar 0,555 persen. Sedangkan untuk investasi pemerintah di kabupaten/kota belum berfungsi secara maksimal, karena pengaruhnya terhadap PDRB masih relatif kecil hanya sebesar 0,019 persen. Berdasarkan hasil ini disarankan supaya penggunaan dana transfer melalui provinsi dapat diserahkan kepada kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk investasi dapat menjadi perhatian lebih serius untuk lebih ditingkatkan lagi.

---

Aceh Province consists of 23 Regencies/Municipalities. They are 18 regency governments and 5 municipality governments that were granted with special autonomy statuses according to Law No. 11, 2011 about Aceh Government. However, in reality Aceh Province has still been dealing with many problems: high level poverty, slow economic growth, unsatisfying human development, and high level unemployment. The purpose of this research is to estimate the magnitude of effect of fund transferred by the central government for the regencies/municipalities via the province (special autonomy fund and additional share) to the PDRB and fund transferred by central government directly to regencies/municipalities to PDRB. This research use secondary data from Aceh Province Central Statistical Agency and data from the Ministry of Finance of Republic of Indonesia. Variables used in this research are special autonomi fund, additional revenue sharing, General allocation grant, earmarked grant, revenue sharing, Government Investment, Education and Population. Analytical method used in this research is a panel data of 23 regencies/municipalities in Aceh Province. Econometric estimation results show that the use of fund transferred by the central government via province (OTSUS and TDBH) for the regencies and municipalities has not been effective, because 1 percent addition of those funds increase 0.046 percent of PDRB. On the other hand, every 1 percent addition of the funds transferred by the central government directly to the regencies/municipalities will increase the PDRB 0.555 percent. In addition, the functions of the government's investments in regencies/municipalities are not maximal, because it has relatively small effect in the PDRB, 0.019 percent. Base on these results, it is suggested that the use of transferred fund via province can be given to the regencies/municipalities government, and it is necessary to give more serious attention in raising the investment.