Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 tentang kasus dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pihak KPPU dan Angkasa Pura Logistik. Monopoli adalah posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satuGrup bisnis. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat jika posisi monopoli disalahgunakan dalam praktik monopoli. Namun, ada jenis monopoli tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukanoleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah monopoli demi hukum. PT. Angkasa Pura I adalah badan usaha milik negara yang memiliki hak monopoli oleh negara. Pada kasus ini, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan PT. Angkasa Pura I yang melaksanakan kegiatan bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini berarti bahwa PT. Angkasa Pura I yang bisa menggunakan hak monopoli.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Supreme Court's cassation decision Number 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 regarding cases of alleged violations of monopolistic practices and unfair business competition with KPPU and Angkasa Pura Logistik. A monopoly is a position in a market that has only one or oneBusiness group. This position can cause various negative impacts on society if the monopoly position is misused in monopolistic practices. However, there are certain types of monopolies that are allowed to be exercisedby certain parties, one of which is a monopoly by law. PT. Angkasa Pura I is a state-owned enterprise that has monopoly rights by the state. In this case, PT. Angkasa Pura Logistik as a subsidiary of PT. Angkasa Pura I which carries out airport activities at Sultan Hasanuddin International Airport. This means that PT. Angkasa Pura I can exercise monopoly rights."

"Tujuan dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dengan kreditor melalui rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor. Perdamaian dinyatakan tercapai ketika rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitor disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan niaga melalui homologasi. Namun terhadap rencana perdamaian yang ditolak oleh mayoritas kreditor, maka debitor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga. Terhadap putusan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berdasarkan hal tersebut terdapat Judicial Review dengan nomor perkara 23/PUU-XIX/2021, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi saat ini, terhadap putusan PKPU diberlakukan upaya hukum kasasi dengan syarat yang terbatas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis syarat-syarat terbatas dalam permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dan dan menganalisis konsep PKPU yang ideal yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian syarat yang terbatas dalam permohonan kasasi terhadap putusan PKPU adalah kurang tepat karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan Singapura yang tidak memberikan persyaratan terbatas dalam permohonan upaya hukum terhadap putusan Scheme of Arrangement dan Judicial Management.

---

The purpose of PKPU is to achieve peace between debtors and creditors through a peace plan submitted by the debtor. Peace is declared achieved if the peace plan submitted by the debtor is approved by the majority of creditors and ratified by the commercial court through homologation. However, for peace plans that are rejected by the majority of creditors, the debtor is declared bankrupt through a commercial court decision. No legal action can be taken against the bankruptcy statement decision. Based on this, a Judicial Review was carried out with case number 23/PUU-XIX/2021. In the Constitutional Court Decision, currently a cassation can be filed against a PKPU decision with limited requirements. Therefore, this thesis aims to analyze the limited requirements in the cassation application against the Decision of PKPU and to analyze the ideal concept of the PKPU that can be applied in Indonesia. The results of this study indicate that providing limited requirements in the cassation application against the Decision of PKPU is inappropriate because it can cause injustice. This is different from Singapore which does not impose any limited requirements in filing legal action against the Decisions of Judicial Management and Scheme of Arrangement."