Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan. ......The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta.