Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas dampak kebijakan transfer tunai bersyarat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada pola konsumsi yang mengarah pada percepatan pembangunan manusia dalam lingkup keluarga. Secara spesifik, skripsi ini menganalisis pengaruh PKH pada pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan menggunakan data panel longitudinal hingga tahun ke-6 berjalannya program, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya PKH, pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan semakin sensitif terhadap perubahan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya PKH masih sangat dibutuhkan oleh rumah tangga penerima manfaat untuk membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran mendasar yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar program transfer tunai bersyarat ini untuk terus dilanjutkan. Lebih dari itu, perbaikan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan agar PKH lebih mampu mengentaskan kemiskinan dari KPM. Fakta bahwa pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan masih terus sensitif (bahkan meningkat sensitivitasnya) terhadap perubahan pendapatan, mengindikasikan makanan dan kesehatan masih dianggap mewah dan belum menjadi kebutuhan pokok KPM. ......This study discusses the impact of the conditional cash transfer program called the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) on the program beneficiaries’ consumptions which are related to human development within the family sphere. Specifically, this thesis is to look at the impact of PKH on the beneficiary households’ spending on food, education and health. Using a longitudinal panel data up to the 6th year of the program, this study uses a quantitative approach with a quasi-experimental design. The results of the study show that with PKH, beneficiaries’ spendings on food and health were increasingly sensitive to changes in income. This result indicate that PKH is still very much needed by beneficiary families. For this reason, this research suggests the need for program sustainability. More than that, improvement of program implementation also needs to be done so that PKH is more able to alleviate poverty from KPM. The fact that KPM spending on food and health is still sensitive (even more sensitive) to changes in income, shows that food and health are still classified as luxury goods and have not become basic needs for KPM.

Abstrak :
Para ekonom klasik berasumsi bahwa preferensi individu merupakan suatu hal yang pasti. Namun, baik secara teoritis maupun empiris menemukan bahwa preferensi tidak selamanya pasti: kekayaan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana individu menempatkan preferensinya. Studi ini akan membahas hubungan kebijakan unconditional cash transfer (UCT) yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kekayaan para penerima bantuan terhadap preferensi risiko dan pilihan intertemporal di Indonesia menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014. Dengan menggunakan dua jenis UCT yaitu BLT 2008 dan BLSM 2013, hasil estimasi metode coarsened exact matching (CEM) dan logistik mendapati bahwa preferensi berkorelasi dengan UCT: berkebalikan dengan BLT 2008, individu yang mendapat BLSM 2013 memiliki kemungkinan lebih sabar & less risk lover. Adanya perbedaan korelasi dari kedua kebijakan tersebut kemungkinan dikarenakan adanya pengembangan BLSM 2013 dari segi nominal, frekuensi, dan mekanisme pemberian kebijakan. ......Classical economists assume that preference is taken as given. However, it has been discovered that preferences are not always given, both theoretically and empirically: wealth is one of the variables that influence how people place their preferences. This study will examine the relationship between unconditional cash transfer (UCT) policies which might indirectly boost beneficiaries' wealth to risk preferences and intertemporal choices in Indonesia using Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 data. By using two types of UCT, BLT 2008 and BLSM 2013, the estimation results of the coarsened exact matching (CEM) and logistic methods found that preference was correlated with UCT: in contrast to the 2008 BLT, individuals who received the 2013 BLSM were more likely to be patient & less risk averse. The difference in correlation between the two policies is most likely owing to the 2013 BLSM's development in terms of nominal, frequency, and policy distribution mechanism.

Abstrak :
Penelitian tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah di Arab Saudi. Kerangka penelitian disusun dengan memodifikasi model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) dengan menambahkan konstruk perceived risk dan perceived trust. Penelitian ini juga melibatkan variabel moderator yaitu gender, usia, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner dan melibatkan 290 responden penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan perceived trust berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Sedangkan variabel perceived risk dan usia berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap intensi calon jemaah haji DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa calon jemaah haji DKI Jakarta memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan layanan transaksi nontunai syariah dibandingkan calon jemaah haji Jawa Barat. ......This study discusses the factors that influence the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services in Saudi Arabia. The research framework arranged by modifying the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model with adding perceived risk and perceived trust to the model to suit the context of the use of Islamic non-cash transaction services. This research also involves moderator variables such as gender, age, and educational level. This research conducted using a survey method through a questionnaire and 290 respondents. Data analysis used in this study is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) that had previously tested for validity and reliability. The results showed that the variable performance expectancy, effort expectancy, social influence, and perceived trust had a significant effect and positive relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. Meanwhile, the variable perceived risk and age had a significant effect and negative relationship with the intention of Hajj pilgrim candidates in Jakarta and West Java to use Islamic non-cash transaction services. The results also prove that Hajj pilgrim candidates in Jakarta have a higher chance of using Islamic non-cash transaction services than Hajj pilgrim candidates in West Java.

Abstrak :
Kebijakan Transaksi Non Tunai (TNT) bertujuan mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menekan pemborosan belanja fiskal daerah sehingga tercapai tujuan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan TNT terhadap rasio kinerja belanja Pemerintah Daerah (Pemda). Analisis menggunakan data panel selama periode 2012 – 2019 di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan mencakup data laporan keuangan dan data organisasi Pemprov DKI Jakarta serta data pendukung tingkat Kecamatan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Variabel kontrol yang turut mempengaruhi rasio efisiensi yaitu kebijakan penetapan pagu uang persediaan dan jumlah pegawai pada level SKPD. Sedangkan, variabel kontrol berupa program kerja hanya mempengaruhi kinerja rasio efektifitas belanja di SKPD dan variabel kontrol jumlah SDM dan populasi penduduk untuk tingkat Kecamatan. ......The Non-Cash Transaction Policy (TNT) has purposed for boosting the performance of regional financial management and reduce waste of regional fiscal spending so that the objectives of the fiscal decentralization policy can be achieved. This study aims to analyze the effect of TNT's policy on the performance ratio of local government spending (Pemda). The analysis uses panel data during the period 2012 - 2019 in the Regional Work Units (SKPD) and the DKI Jakarta Provincial District. The data includes financial report and organizational data of DKI Jakarta Provincial Government and District’s data published by the Central Statistics Agency (BPS) of DKI Jakarta Province. The control variables that significantly affect to the efficiency ratio are the policy to set a limit of petty cash and the number of employees at the SKPD level. Meanwhile, the number of program only affects the performance of the expenditure effectiveness ratio at SKPD and the number of employees and population at the District level

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta.

Abstrak :
Salah satu dokumen yang digunakan dalam kegiatan operasional PT ABC adalah rekening giro. Rekening giro yang dimiliki oleh PT ABC sangat banyak pada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Sehingga, transaksi yang terdapat pada rekening giro perlu dijurnal ke dalam sistem akuntansi. Laporan magang ini berisikan bahasan mengenai prosedur dan penjurnalan yang terjadi secara nyata di PT ABC. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan Standar Operasional Prodesur dan pedoman akuntansi serta pedoman transakasi yang berlaku pada PT ABC. Maka dari itu, laporan magang ini menghasilkan temuan bahwa Standar Operasional Prosedur perlu diperbaharui berdasarkan sesuai kenyataan pada masa sekarang. Penjurnalan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman transaksi. Namun, kode akun yang digunakan perlu dibuat peraturan dalam pembuatan kode akun transaksi yang akan digunakan. ......One of the documents used in PT ABC's operational activities is a checking account. The checking account owned by PT ABC is very many in the receipt and expenditure transaction. Thus, transactions in the checking account need to be journalized into the accounting system. This internship report discusses procedures and journalizing that occurred in real terms at PT ABC. The description then analyzed using the Production Operational Standards and accounting guidelines and transaction guidelines that apply to PT ABC. Therefore, this internship report products findings that the Standard Operating Prosedure needs to be updated based on the current reality. Journaling carried out is in accordance with the transaction guidelines. However, the account code used needs to be made a rule in making the transaction account code that will be used.

Abstrak :
Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Rupiah akan mempengaruhi stabilitas moneter, seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Selain itu, Indonesia pernah kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan dikarenakan dominasi penggunaan Ringgit Malaysia pada kegiatan perekonomian. Jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah rendah, maka kedaulatan wilayah Indonesia dapat diragukan. Pemerintah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi keuangan secara tunai di wilayah NKRI dalam rangka menunjang tercapainya stabilitas moneter dan penegakan kedaulatan negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dapat berjalan secara efektif dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum yaitu substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015, struktural hukum yaitu Bank Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum, dan kultur hukum yaitu kebiasaan masyarakat. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI berarti mendukung tercapainya stabilitas moneter dan menjaga kedaulatan negara. Saran pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan dan membuat regulasi pembatasan nilai transaksi jual-beli mata uang.

---

The level of Indonesian people's trust in the Rupiah will affect monetary stability, as happened during the 1997-1998 monetary crisis. In addition, Indonesia has lost the Sipadan and Ligitan areas due to the dominance of the use of the Malaysian Ringgit in economic activities. If Indonesias public confidence in the Rupiah is low, then the sovereignty of Indonesias territory can be doubted. The government requires the use of the Rupiah in the Indonesian territory as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money, other financial transactions carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study examines the effectiveness of regulating the obligation to use Rupiah in cash financial transactions in the NKRI region in order to support the achievement of monetary stability and the enforcement of state sovereignty. The form of this research is normative juridical with analytical descriptive type. The results of this study are factors that influence the effectiveness of the obligation to use the Rupiah can run effectively influenced by 3 elements of the legal system, namely the substance of law namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia Regulation Number 17/3 / PBI / 2015, Bank Indonesia Circular Number 17/11 / DKSP/2015, legal structure, namely Bank Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia as law enforcers, and legal culture, namely the habits of the people. The use of the Rupiah in every transaction in the NKRI region means supporting the achievement of monetary stability and safeguarding state sovereignty. Suggestions the government must continue to disseminate to the public, especially the people in the border areas and make regulations limiting the value of buying and selling currency transactions.

Abstrak :
Uang elektronik adalah salah satu bentuk mata uang yang memungkinkan transaksi tunai melalui jaringan komunikasi di bawah perlindungan privasi, dimana pada prosesnya uang elektronik membutuhkan verifikasi identitas pengguna untuk menentukan apakah pengguna yang memakai uang elektronik tersebut valid atau tidak. Metode verifikasi identitas ada berbagai macam, salah satunya adalah Groth-Sahai proof. Pada penelitian ini digunakan Groth-Sahai proof dengan menambahkan tahapan proses batch verification untuk verifikasi identitas pengguna. Metode ini diperkenalkan oleh Blazy dkk pada tahun 2010. Proses metode batch Groth-Sahai diterapkan pada proses verifikasi untuk uang elektronik.

---

Electronic cash is a form of electronic currency, which allows cash transactions through communication networks under the protection of privacy. The process of electronic money requires verification of the user's identity to determine whether a user of electronic money is valid or not. There are various types of identity verification methods, one of which is Groth-Sahai proof. In this study, the Groth-Sahai proof is used by adding the processing steps of batch verification for identity of user verification. This method was introduced by Blazy dkk in 2010. The results of the batch Groth-Sahai method process were applied to the verification process for electronic money.

Abstrak :
Transaksi valuta asing Devisa Umum (DU) dan penjualan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) memiliki celah terjadinya praktik kejahatan. Rumusan masalah pertama mengenai pengaturan transaksi valuta asing DU maupun UKA di  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tujuan khusus penelitian mengetahui pengaturan transaksi valuta asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif melalui wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan Transaksi Valuta Asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia diatur dalam PBI dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan meliputi PBI No. 18/18/PBI/2016 dan PBI 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, serta PBI lainnya. Selanjutnya kepada PPATK terdapat Laporan Transaksi keuangan Tunai dan Mencurigakan, serta Transfer Dana Dari/Atau keluar Negeri. Peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia belum maksimal karena pelaporan UKA hanya berupa pelaporan Lalu Lintas Kegitan Devisa. Sebaiknya pelaporan kepada PPATK melalui KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank mencantumkan poin UKA sehingga dapat memastikan jika terjadi money laundering yang turut terintegrasi dengan BI dan OJK. Kepada BI dan OJK sebaiknya poin UKA juga dimasukkan dalam tiap laporan sebagaimana DU. ......General foreign exchange (DU) and foreign banknotes (UKA) have a gap to open chance for a criminal activities. First discussion issue is consist a regulation of DU and UKA in foreign exchenge transaction in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank in Indonesia and second discussion issue consist of Bank Indonesias (BI) role in monitoring sales and purchase UKA of Dolar Amerika Serikat in Indonesia. Normative jurisdictional research formed to a prescriptive data collection through an interview, observation, and secondary data support. The result of research shown regulation DU and UKA in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank are PBI 18/18/PBI/2016 of foreign transaction in Rupiah for local and international party, PBI KUPVA Non Bank, and other regulation. For PPATK such as report cash transaction and suspicious transaction, and other regulation. BIs role isnt completely maximum since UKA report from KUPVA Bank to BI is only a foreign activity traffic report. Furthermore, foreign activity traffic report not pointing a counterparty and the purpose in saling and purchasing transaction UKA. A suggest to PPATK is diliver in order a suspicious cash financial report and in or out abroad fund transfer should be attached a UKA point. And in order to ensure whether money laundering and another crime act found, BI and OJK should include UKA point in daily/monthly same as general foreign as well. PPATK report should be integrated with BI and OJK to crystalize a sycnchronity and cooperation to maintain Rupiah stability and to prevent crime.

Abstrak :
The purpose of this internship report is to evaluate the implementation of KAP AMS’s Test of Control (TOC) procedures for cash receipts and cash disbursements for the period December 31, 2021. The evaluation is carried out by comparing the suitability of the KAP AMS’s TOC procedure with the evaluation framework sourced from audit theories and auditing standards. Evaluation of the TOC procedure for cash receipts and cash disbursements are carried out in procedures including obtaining an understanding of the client’s internal control, implementing a walkthrough, and implementation of TOC. All TOC procedures carried out by KAP AMS for cash receipts and cash disbursements have been in accordance with relevant theory and applicable standards, also carried out consistently. ......Pengendalian atau Test of Control (TOC) oleh KAP AMS atas penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk periode 31 Desember 2021. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan kesesuaian prosedur pelaksanaan TOC KAP AMS dengan kerangka evaluasi yang bersumber dari teori audit serta standar audit yang berlaku. Evaluasi prosedur TOC atas penerimaan kas dan pengeluaran kas diantarannya adalah memperoleh pemahaman pengendalian internal klien, pelaksanaan walkthrough, dan penilaian berdasarkan pelaksanaan TOC. Seluruh prosedur TOC yang dilaksanakan KAP AMS atas penerimaan kas dan pengeluaran kas telah sesuai dengan standar audit, serta dilaksanakan dengan konsisten.