Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat? Metode yang digunakan penelitian normatif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh KPPU, yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi, Ahli, dan Petunjuk, telah terbukti adanya Perjanjian Kartel di dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, KPPU dapat terlibat di dalam peninjauan draft peraturan yang akan dikeluarkan di tingkat nasional dan daerah. Peran KPPU mengidentifikasi aspek dalam draft peraturan yang sedang diajukan yang berpotensi membatasi persaingan. KPPU juga dapat memberikan pendapatnya, untuk mengubah atau menghapus aspek tersebut, sehingga dampak peraturan terhadap persaingan dapat diminimalkan. Dengan adanya tarif batas bawah, tidak ada insentif buat pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi, karena tarif sudah ditetapkan. Padahal bisa jadi mereka dapat menjual jasanya di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Persaingan yang sehat justru akan menguntungkan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai tarif batas bawah, berpotensi menaikkan harga tiket pesawat di masa depan. ......The problem being investigated is how to prove the existence of a violation of the cartel agreement that can be carried out by KPPU in the case of Commercial Air Transportation Services? What is the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive? Why does the use of the lower flight ticket fare set by the Minister of Transportation have the potential to violate the principle of fair business competition? The method used is normative research with qualitative data analysis. The results of the research show that valid evidence, which can be used by KPPU, namely Evidence for Witness, Expert, and Guidance, has been proven that there is a Cartel Agreement in the case of Domestic Scheduled Commercial Air Transport Services, KPPU may be involved in draft review. regulations to be issued at the national and regional levels. The KPPU's role identifies aspects in the proposed draft regulation that have the potential to limit competition. KPPU can also give its opinion, to change or remove these aspects, so that the impact of regulations on competition can be minimized. With the existence of a lower limit tariff, there is no incentive for business actors to innovate and make efficiency, because the tariff has been set. In fact, they may be able to sell their services below a predetermined rate. Healthy competition will actually benefit consumers. In addition, the arrangement regarding lower bound rates has the potential to increase the price of airplane tickets in the future.

Abstrak :
Minyak goreng sebagai salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat membuatnya menjadi komoditi yang menggiurkan bagi para pelaku usaha , sehinga mendorong banyaknya pelaku usaha yang terjun ke dalam bisnis minyak goreng ini. Keberadaan banyak pelaku usaha dalam industri minyak goreng biasanya akan menciptakan persaingan diantara para pelak usaha yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat. Akan tetapi, dalam industri minyak goreng ini, pada sekitar tahun 2008-2009 tidak memperlihatkan hal tersebut. Para pelaku usaha dalam industri minyak goreng diduga melakukan beberapa kecurangan dalam melakukan usahanya, salah satu bentuk kecurangan tersebut adalah kartel. Mengenai kartel tersebut, KPPU telah memutuskan bahwa yang dihukum melakukan kartel adalah para pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng kemasan, sedangkan pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng curah tidak terbukti bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berjalannya praktek kartel tersebut oleh pelaku usaha, dan penyebab berbedanya putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng kemasan dan pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng curah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. ......Cooking oil as one of the most needed commodities by society has made it becomes the interesting commodities for the firms, so that many firms doing this cooking oil business. The existence of many firms in cooking oil industry usually will create the competition between firms which finally will give benefits to society. However, in this cooking oil industry, in the year between 2008-2009 doesn?t reflect that kind of thing. Firms in the cooking oil industry had been suspected doing unfair practice in doing their business, one of the kind of that unfair practice is cartel. Concerning that cartel, KPPU had decided whereas being guilty for doing cartel is firms who produce branded cooking oil, while firms doing business producing unbranded cooking oil wasn?t proven guilty. The research aims to know how firms doing that cartel, and the cause of the different decision between firms producing branded cooking oil and producing unbranded cooking oil. The research uses analytic descriptive method.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung oleh KPPU dalam membuktikan kasus kartel. Sulitnya menemukan alat bukti langsung dalam kartel, membuat diperlukannya alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian kasus kartel terlebih dalam membuktikan sisi materiilnya. Penelitian yuridis normatif ini dengan deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penggunaan dan kedudukan alat bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan penerapannya dalam kasus kartel ban dan kartel fuel surcharge. Penelitian ini akan membahas bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung jika dilihat dari pandangan hakim, undang-undang, dan penggunaannya oleh KPPU. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, alat bukti tidak langsung penting untuk membuktikan hal-hal dalam bidang persaingan usaha yang tidak dapat dijangkau oleh hukum konvensional, kekuatan alat bukti tidak langsung bergantung pada bagaimana penggunaannya oleh KPPU, dan Indonesia sudah mengakui alat bukti tidak langsung dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antara Mahkamah Agung dengan KPPU.

---

This thesis will review the use of circumstansial evidence by KPPU in detecting cartel. The difficulty of finding circumstansial evidence in cartel cases, making the need for cirucumstansial evidence in proving cartel especially in material side. This normative juridical research with descriptive evaluative, which aims to comprehend circumstansial evidence in Indonesian Competition Law and its application in tires cartel and fuel surcharge cartel. This research will examine about the existence of circumstansial evidence from the judge?s prespective, the law, and its use by KPPU. Based on the analysis in this thesis, the use of circumstansial evidence is important to prove things in business competition that can not be prove by conventiuonal law, the power of circumstansial evidence are depends on the use of circumstansial evidence by KPPU, and Indonesia already acknowledge circumstansial evidence in unwritten agreement between the Supreme Court and KPPU.