Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan manusia, lebih luas telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Perdagangan karbon hadir sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dampak lingkungan dan perekonomian global. Tata laksana perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perdagangan karbon dilaksanakan melalui mekanisme bursa karbon yang telah diluncurkan pada pertengahan 2023 lalu. Aktivitas bursa karbon hanya menunjukkan kinerjanya pada hari pertama peluncuran, setelah itu bursa karbon terus menunjukkan penurunan hingga stagnansi perdagangan akibat tidak tersedianya unit karbon. Berbasis regulated market, maka kinerja perdagangan karbon juga ditentukan oleh perangkat regulasi, khususnya tata laksana nilai ekonomi karbon pada tingkat Kementerian/Lembaga yang terkait dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia dan penguatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan karbon. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik analisis arketipe sistem drifting goals, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon disebabkan adanya resistensi pelaku usaha dan konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penurunan target nasional. Untuk mendorong pencapaian target nasional, penguatan perlu dilakukan sebagai tindakan korektif yaitu dengan inovasi tata kelola soft steering dan peran dukungan legislatif. ......Climate change impact on the environment and humans has become a broader threat to world economic stability. Carbon trading act as an effort to maintain a balance between the environmental and global economy impacts. Implementation of carbon trading regulated through Presidential Regulation Number 98 of 2021 is crucial for Indonesia as it contributes to market-based mitigation of climate change at the global level towards sustainable economic recovery. Carbon trading is carried out through a carbon exchange mechanism which was launched in mid-2023. Carbon exchange activity only showed its performance on the first day of launch, and carbon exchange continued to show a decline until trading stagnated afterwards due to the unavailability of carbon units. Driven by regulated market, carbon trading performance is determined by regulatory instruments, especially the implementation of economic value of carbon in the Ministries/Institutions level as regulated in Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC). For such backgrounds, this research aims to analyze the dynamics of carbon trading policy implementation in Indonesia and what reinforcement can be done to encourage carbon trading performance. Through qualitative descriptive research methods and drifting goals system archetype analysis techniques, the results show that the dynamics of carbon trading policy implementation are caused by resistance from business actors and conflicts of interest between Ministries/Institutions, which resulting in declining national targets. To encourage the achievement of national targets, reinforcement needs to be carried out as a corrective action, through soft steering governance innovations and the role of legislative support.

Abstrak :
Tren pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi mendorong transportasi online menjadi transportasi modern pilihan masyarakat perkotaan. Disatu sisi permasalahan lingkungan di Jakarta tidak terlepas dari permasalahan pencemaran udara yang salah satunya disebabkan oleh sektor transportasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran dan partisipasi pengguna transportasi online sebagai penghasil emisi karbon dari perjalanan yang dilakukan menggunakan transportasi online terhadap kesediaan membayar penyeimbangan karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 954 dari pengguna transportasi online aktif yang beraktivitas di Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 633 responden atau 62,51% responden bersedia untuk membayar (WTP) dengan rata-rata rupiah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.042 dan faktor yang signifikan berpengaruh dalam menentukan besaran nominal (WTP) pengguna transportasi online adalah Faktor Demografi meliputi jenis pekerjaan dan Pendapatan, faktor karakteristik perjalanan meliputi frekuensi perjalanan, waktu tempuh dan jarak tempuh selanjutnya sikap peduli terhadap udara bersih menjadi variabel tunggal yang berpengaruh dalam faktor pengetahuan dan sikap. ......The growing trend of the number of application users is pushing online transportation to become the modern transportation of choice for urban people. On the one hand, environmental problems in Jakarta are inseparable from air pollution problems, one of which is caused by the transportation sector. This research was conducted to determine the awareness and participation of online transportation users as carbon emitters from trips made using online transportation to the willingness to pay for carbon offsetting. This study uses a quantitative approach with the number of respondents as many as 954 active online transportation users in Jakarta. The results showed that as many as 633 respondents or 62.51% of respondents were willing to pay (WTP) with an average rupiah paid of Rp. 2,042 and a significant factor that had an effect in determining the nominal amount (WTP) of online transportation users was demographic factors including the type of work and income, travel characteristic factors including travel frequency, travel time and mileage then the attitude of caring about clean air became variable a single that is influential in knowledge and attitude factors.

Abstrak :
Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama,  maka perlu untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari diterapkannya dua atau lebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hingga kini produksi petroleum lepas pantai tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia, apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak dapat dikenakan sebagai ‘sanksi’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon;  2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau sanksi sosial, tanpa mengandalkan pajak;  3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek lingkungan hidup. ......By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targets to reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of 2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these policies to see if the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production remains the number one source of carbon emissions in Norway.  Reflecting on Norway, if Indonesia wants to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction' that creates deterrent effect so that coal power plant industry players in Indonesia want to participate in carbon trading; 2) the government needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through fines or social sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for environmental projects.

Abstrak :
Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon menjadi instrumen penting untuk mencapai target emisi. Implementasi perdagangan karbon di Indonesia masih awal dan memerlukan regulasi lebih lanjut, terutama terkait sistem perpajakan. Beberapa negara telah mengimplementasikan perpajakan seperti pajak penghasilan, namun di Indonesia hal ini belum ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penghasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), serta membandingkan ketentuan PPh atas penghasilan perdagangan karbon di Australia dan Brazil yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji regulasi, literatur, data sekunder, serta benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perlakuan pajak antara transaksi bursa karbon dan perdagangan langsung, yang memengaruhi efektivitas perdagangan karbon di Indonesia serta terdapat objek PPh atas penghasilan perdagangan karbon. Penghasilan dari bursa karbon dapat dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang juga sesuai dengan pengenaan pajak pada saham karena didefinisikan sebagai efek, sedangkan perdagangan langsung masih menjadi perdebatan terdapat potensi besar juga atas penerimaan keuntungan dari penjualan aset tersebut atau keuntungan yang dapat dikenakan PPh badan secara umum dengan tarif 22%. Benchmarking dengan Australia dan Brazil memberikan gambaran ketentuan PPh yang dapat diterapkan di Indonesia. ......With the increasing global awareness of climate change and carbon emission reduction, carbon trading has become an important instrument to achieve emission targets. The implementation of carbon trading in Indonesia is still early and requires further regulation, especially regarding the taxation system. Some countries have implemented taxation such as income tax, but in Indonesia this has not been explored further. This study aims to analyze whether income from carbon trading through carbon exchanges and direct trading is an object of Income Tax (PPh), as well as compare the provisions of Income Tax on carbon trading income in Australia and Brazil that can be adopted by Indonesia. The research uses a qualitative descriptive approach by reviewing regulations, literature, secondary data, and benchmarking. The results show differences in tax treatment between carbon exchange transactions and direct trading, which affect the effectiveness of carbon trading in Indonesia and the object of income tax on carbon trading income. Income from carbon exchange can be subject to final income tax Article 4 paragraph (2) which also corresponds to the tax imposition on shares because it is defined as securities, while direct trading is still debatable, there is also a large potential for receiving profits from the sale of these assets or profits that can be subject to general corporate income tax at a rate of 22%. Benchmarking with Australia and Brazil provides an overview of income tax provisions that can be applied in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis kesediaan membayar (WTP) kompensasi karbon (carbon offset) oleh mahasiswa Universitas Indonesia, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan sektor transportasi di Indonesia yang berdampak pada emisi gas rumah kaca. Studi ini menemukan bahwa 73,46% (274 individu dari total sampel sebanyak 373 individu) sampel menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam program carbon offset, dengan rata-rata WTP carbon offset sebesar Rp113.128,4/tCO2eq, nilai yang 92,39% lebih tinggi dibandingkan harga karbon di IDX Carbon. Analisis regresi OLS menunjukkan bahwa pendapatan berdampak positif terhadap WTP carbon offset, sementara pengetahuan lingkungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sikap terhadap isu lingkungan dan perilaku pro-lingkungan terbukti meningkatkan WTP carbon offset. Faktor demografis seperti jenis kelamin dan disiplin ilmu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap WTP carbon offset. Studi ini juga menemukan hubungan negatif antara total karbon dan WTP carbon offset, menunjukkan bahwa biaya tambahan akibat jarak tempuh yang lebih jauh dapat menurunkan WTP carbon offset. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya sikap dan perilaku pro-lingkungan dalam meningkatkan dukungan terhadap kompensasi karbon. ......This research focuses on the analysis of the willingness to pay (WTP) for carbon offset by students of the University of Indonesia, in the context of economic growth and the transportation sector in Indonesia that impacts greenhouse gas emissions. The study found that 73.46% (274 out of 373 individuals) of the research sample expressed their willingness to participate in the carbon offset program, with an average WTP carbon offset of Rp113.128,4/tCO2eq, a value that is 92,39% higher than the carbon price at IDX Carbon (Rp58.800/tCO2eq). OLS regression analysis shows that income has a positive impact on WTP carbon offset, while environmental knowledge does not show a significant influence. Attitudes towards environmental issues and pro-environmental behavior have been proven to increase WTP carbon offset. Demographic factors such as gender and discipline do not show a significant influence on WTP carbon offset. This study also found a negative relationship between total carbon and WTP carbon offset, indicating that additional costs due to longer travel distances can reduce WTP carbon offset. The results of this study highlight the importance of attitudes and pro-environmental behavior in increasing support for carbon compensation.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis pengaturan Unit Karbon sebagai Efek dalam praktik perdagangan karbon di Indonesia dengan melihat karakteristik yang melekat pada Unit Karbon dan bagaimana Unit Karbon diperlakukan di praktiknya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk mengumpulkan data. Pada dasarnya, Unit Karbon sebagai Efek telah ditetapkan secara Undang-Undang, namun apabila dilihat dari segi karakteristik antara Unit Karbon dan Efek keduanya memiliki persamaan, yaitu dapat dialihkan, dapat diperdagangkan, dan melekat sebuah hak. Meskipun demikian, ada perbedaan antara Unit Karbon dan Efek, yaitu tidak adanya hak kebendaan jaminan yang melekat pada Unit Karbon. Sifat Unit Karbon yang berbeda dengan Efek, menjadikan Unit Karbon dalam praktiknya tidak dapat diperlakukan sama dengan Efek secara keseluruhan. Selain itu, Unit Karbon dan Efek juga memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dalam praktiknya, dimana Unit Karbon lebih seperti biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi dan melakukan pengimbangan emisi, sedangkan Efek memiliki kegunaan sebagai instrumen investasi. ......This research was conducted to analyze the regulation of Carbon Units as securities on the carbon trading practices in Indonesia by looking at the inherent characteristics of carbon units and how Carbon Units are treated in practice. This research utilizes the doctrinal research method to collect data. Carbon Units as securities have been defined by law, however, when comparing the features of Carbon Units and securities, they are similar in that they are both transferable, tradable, and attached with rights. However, there are some differences between Carbon Units and securities, particularly regarding the attached security rights on Carbon Units. The nature of Carbon Units, which are different from securities, means that in practice, Carbon Units cannot overall be treated in the same way as securities. In addition, Carbon Units and securities also have different purposes, where Carbon Units resemble expenses that companies must bear to meet their emission reduction commitments and offset their emissions, while securities are used as an investment instrument.

Abstrak :
Tesis ini membahas kelayakan hukum Karbon (CO2) menjadi objek perdagangan karbon dalam skema mitigasi perubahan iklim dalam kacamata hukum dan etika lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat analitis dengan pendekatan normatif. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara normatif Karbon (CO2) dapat menjadi benda karena Undang-Undang dan menjadi objek perdagangan karbon, namun mengandung sejumlah pertanyaan dalam pendekatan secara etika lingkungan karena merupakan benda milik bersama serta tetap menggunakan pendekatan Antroposentris dalam memposisikan alam diikuti sejumlah masalah teknis kehutanan dan perdagangan. ......This thesis discusses about the legal feasibility of carbon (CO2) become an object to carbon offset in climate change mitigation scheme in legal perspective and environmental ethic. This research is conducted in legal normative methode with analytical aproach. By this research, I found Carbon (CO2) could be defined as a goods, hence it could become an object of carbon offset. However, in perspective of environment ethics there are questions regarding how we see carbon as common property and remain use Anthropocentric approach to observe nature besides other number of technical problems such forestry and trade.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perdagangan karbon kredit sebagai mekanisme/skema penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca, dimana masih terdapat pro dan kontra terhadap mekanisme/skema perdagangan karbon kredit ini baik dari sisi substansi maupun pelaksanaan. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat konsep perdagangan karbon kredit dalam tinjauan hukum, baik aspek hukum keperdataan dan juga aspek hukum publik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya mekanisme/skema ini sudah diimplementasikan dan memberikan manfaat meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum dan ketidakefektifan skema/mekanisme ini terhadap tujuan diselenggarakannya perdagangan karbon kredit ini.

---

This thesis discusses about carbon credit trading as a mechanism/scheme in handling the emission reduction of Green House Gases (GHGs). There are pro & contra exist in substances and implementation of carbon credit trading. From that background situation, this thesis concern about problems of legal aspects in carbon credit trading, including private and public legal aspects. These problems are discussed using library research methods and conclude that basically carbon credit trading is able to implement as a mechanism in GHGs emission reduction, but in other hand there are problems exist which potential to be a legal problems and ineffectiveness of this mechanism to aim its purpose as an emission reduction mechanism.

Abstrak :
Through this research, a methodological framework and its implementation are set up to analyze, model and facilitate the process of negotiation among central government and individual energy producers under environmental, economical and social constraints. Negotiation In decentralization : case study of China's carbon trading in the power sector discusses research carried out on negotiation issues in China regarding Chinese power sector reform over the past 30 years. Results show that conflicts exist between power groups and the national government, and that the most current negotiation topics in China's power industry are demand and supply management, capital investment, energy prices, and CO2 emission mitigations. Negotiation In decentralization : case study of China's carbon trading in the power sector is written for government policy makers, energy and environment industry investors, energy program and project managers, environment conservation specialists, university professors, researchers, and graduate students. It aims to provide a methodology and a tool that can resolve difficult negotiation issues and change a loss-loss situation to a win-win situation for key players in a decentralized system, including government policymakers, energy producers, and environment conservationists.

Abstrak :
This book analyses the topical and contentious issue of the human rights impacts associated with carbon projects, especially in developing countries. It outlines a human rights-based approach to carbon finance as a functional framework for mainstreaming human rights into the design, approval, finance and implementation of carbon projects. It also describes the nature and scope of carbon projects, the available legal options for their financing and the key human rights issues at stake in their planning and execution. Written in a user-friendly style, the proposal for a rights-based due diligence framework through which human rights issues can be anticipated and addressed makes this book relevant to all stakeholders in carbon, energy, and environmental investments and projects.