Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana peran kapital sosial dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Ide dasarnya adalah kondisi masyarakat Pakansari, meski memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), namun dengan kapital sosial yang dimilikinya, mampu mendorong terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. Studi kasusnya adalah Koperasi Kredit Bina Mandiri (KKBM) desa Pakansari, kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kerangka teori kapital sosial yang dipakai, menggunakan pemikitan Francis Fukuyama, Robert Putnam, James Coleman dan Robert Lawang. Dalam perspektif Putnam, kapital sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan horisontal yang didalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerjasama dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan cooperative itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut. Berbeda dengan Putnam, Coleman lebih melihat kapital sosial dari sisi fungsi. Menurut Coleman, fungsi kapital sosial dilihat dari aspek struktur sosial, dan bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup, ternyata lebih efektih daripada jaringan yang terbuka.Sedangkan Fukuyama, lebih melihat bahwa kapital sosial memiliki kontribusi cukup besar atas terbentuk dan berkembangnya ketertiban dan dinamika ekonomi. Dalam konsepsi Fukuyama, kapital sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan Februari 2006 sampai dengan April 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menggali informasi terhadap sumber data dilakukan melalui wawancara terhadap informan kunci dan pengumpulan data. Peneliti secara periodik melihat aktivitas kegiatan KKBM, dengan mengamati dan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci, yang terdiri dari beberapa orang anggota, pengurus, pengawas dan manajerial KKBM, masyarakat bukan anggota KKBM, ketua dan pengurus Kelompok Warga Bahagia (KWB), staf dan pimpinan proyek CCF. Wawancara juga dilakukan terhadap Lurah Pakansari beserta staf. Temuan penelitian menjelaskan, bahwa kapital sosial yang tumbuh dalam masyarakat desa Pakansari terjadi akibat adanya sinergisitas antara kapital fisik dan kapital manusia. Kapital fisik berupa aset dan modal. Sedangkan kapital manusia adalah jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Keduanya saling mendukung. Selain itu, terjadinya intervensi dari luar, berupa program pendampingan dan pembinaan oleh Christian Children Fund (CCF), mendorong munculnya kapital sosial. Intervensi luar tersebut berhasil mendorong terbentuknya Kelompok Warga Bahagia (KWB). KWB terdiri dari anggota masyarakat desa dan aparat pemerintah. Mereka bekerjasama dalam memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat, dengan tujuan dan kepentingan bersama. Bentuknya dengan memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dan kredit modal bagi warga dampingan. Pada perkembangan berikutnya, KWB berkembang dan memiliki Koperasi Sejahtera, yang dikemudian hari berkembang menjadi Koperasi Kredit Bina Mandiri (KKBM). Kapital Sosial berupa jaringan telah terwujud dan terbina di internal KKBM, maupun dengan institusi / lembaga di luar desa Pakansar yang berkompeten. Faktornya karena ada kepercayaan (trust) dari berbagai pihak. Kepercayaan ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh anggota KKBM, berupa tradisi lokal yang kental dan sikap saling menghormati serta saling menghargai akan hak dan kewajiban anggota kelompok secara proporsional. Tradisi gotong royomg, sikap musyawarah daam mencari solusi permasalahan masyarakat, sikap saling menyapa, sikap peduli pada lingkungan sekitar, merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Pakansari. Networking dan trust yang telah terbangun dan terbina di dalam dan di luar KKBM, tak dapat mengabaikan peran norma, adat dan tradisi lokal masyarakat desa Pakansari. Peran kapital sosial di dalam KKBM terjadi melalui kepercayaan, jaringan dan norma yang terjalin di antara anggota KKBM, baik interaksi internal maupun eksternal kelompok. Sinergi kapital sosial, kapital fisik dan kapital manusia di dalam KKBM, terbukti mampu meningkatkan kinerja KKBM. Sehingga peran kapital sosial sangat terkait dengan keberadaan dan pengembangan kelompok sosial (KKBM) yang ada di desa Pakansari.

---

ABSTRACTThis research is considering how social capital developing the economy of rural society. The main idea is the condition of Pakansari’s society, ; even though having limited natural resources and human resources, but with the social capital which they have, can be able to stimulate the increasing of society’s economy. The case study is KOPERASI KREDIT BINA MANDIRI (KKBM) Pakansari village, Bogor Regency. The sketch of social capital theory is application the thoughts of Francis Fukuyama, Robert Putnam, James Coleman and Robert Lawang. In Putnam’s perspective, social capital indicates the characteristics of social organization which is farmed in horizontal networking and filled with common rules which facilitate coordination, cooperation and managing each other which it’s benefits can be felt together by the member of organization. In economical context, the coordinative and cooperative horizontal networking will contribute prosperity it self. Different from Putnam, Coleman see social capital from the function side. According to Coleman’s opinion, the function of social capital is considered from the social structural aspect, and the form of network which is stricter and relatively closed approvingly more effective than the open network. Meanwhile, Fukuyama considers social capital has a big enough contribution to the forming and development of regularity and the dynamic economy. In Fukuyama’s conception, social capital is series of values and informal common rules which are belong together by the member of group which enable to make cooperation among them. Discovery of research in the field explains that social capital which grows in the Pakansari’s rural society happen because of sinergity between the physical and human capital. Physical capital is in the form of asset and capital. On the other hand, human capital is a quantity and quality of human resources. Both of them are supporting each other. Beside that, Intervention happen from the outside as a comradeship and pedagogy by Cristian Children Fund (CCF), push the existence of social capital. The intervention it self succeed to push the forming of Kelompok Warga Bahagia (KWB). KWB consist of member of rhe rural society and government staff. They cooperate in solving problems with the same purpose and interest. The cooperation is formed into assistance by giving capital credit to the society. And after the next development, KWB develop and posses Koperasi Kredit Bina Mandiri (KKBM). The research is done for one year, since February 2006 until April 2007. Searches come periodictly for the location of the field research. The research use the qualitative approximation and doing in depth interview to the key information, such as the head, member, organizator and also the founder of KKBM. Social capital as a network has been realized and created in the internal side of KKBM and also with the Institution outside Pakansari village. It happen because of trust from many sides. This trust is visible from the activities which have been done by the member of KKBM, as a local tradition which is full honor and respect of rights and obligation of the member proportionally. Trust and network which have been created inside and outside of KKBM definitely can’ avoid the role of common rules, custom and local tradition of the Pakansari’s rural society. According to the writer, the roles of the social capital inside KKBM happen by trust, network and also common rule which are well linked, not only internal interaction but also external group. The synergy of social capital, physical capital and human capital inside KKBM, are enable to improve the work of KKBM, so that the rule of social capital can be very connected with the existence and the development of social group in Pakansari village. vi Peran kapital "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh board dan management gender diversity terhadap struktur permodalan dengan komponen debt-to-equity ratio dan pinjaman, termasuk di dalamnya portofolio risiko kredit pada lembaga keuangan mikro di negara berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan panel data balanced serta menggunakan metode common effect robust dan fixed effect robust. Data penelitian terdiri dari 93 lembaga keuangan mikro dari 38 negara dan merupakan data tahunan periode 2014-2018 dengan jumlah 465 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman gender pada jajaran dewan dan manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan pendanaan untuk struktur modal lembaga keuangan mikro.

---

This study aims to determine the impact of board and management gender diversity on microfinance organizations in developing nations' capital structure, including the debt-to-equity ratio and borrowings, including credit risk portfolio. Using a balanced data panel and the common effect robust and fixed effect robust methodologies, this research was conducted. The research data comprises of 93 microfinance organizations from 38 countries, with a total of 465 observations over the years 2014 to 2018. The results of this study reveal that gender diversity in the board and management does not have any significant effect on the determination of microfinance’ capital structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keberhasilan penetapan kebijakan pemindahan ibu kota Undang-undang No.3 Tahun 2022 di era pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, itu mengetahui mengapa proses legislasi di DPR bisa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni 43 hari sejak pembentukan pansus RUU IKN hingga pengesahan RUU IKN dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Teori yang digunakan adalah institusionalisme dengan menambahkan analisis aspek personal presiden yang memanfaatkan sumber daya politiknya (presidential toolbox) untuk meloloskan kebijakan IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data utama yang diperoleh dari wawancara dengan para elite politik, baik yang terlibat dalam proses pembuata kajian IKN, perumusan di Pansus RUU IKN, maupun dari para pengamat. Hasil penelitian menyebutkan peran personal Jokowi menjadi kunci suksesnya kebijakan IKN diwujudkan. Selain membangun relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, Jokowi juga memanfaatkan sumber daya politiknya mulai dari strategi dalam memilih tokoh tertentu untuk menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas, memberikan kursi di kabinet dan lembaga pemerintahan untuk ketua umum partai politik, termasuk mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan IKN meskipun dalam kondisi pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi.

---

This study aims to determine the factors that led to the success of establishing the policy of moving the capital city of Law No. 3 of 2022 in the era of President Joko Widodo. Including to answer the question of why the legislative process in the DPR can take place in a relatively short time, only 43 days from the formation of the tim Pansus on the IKN Bill to the ratification of the IKN Bill at the DPR plenary meeting on January 18^th 2022. The theory used is institutionalism by adding an analysis of the personal aspects of the president who utilizing its political resources (presidential toolbox) to pass the IKN policy. This study used a qualitative method based on main data obtained from interviews with political elites, both those involved in the process of making the IKN study, the formulation of the IKN Draft Draft Special Committee, and observers. The results of the study stated that Jokowi's personal role was the key to the success of the IKN policy being implemented. In addition to building good relations between the executive and legislature, Jokowi also utilizes his political resources, starting from a strategy in selecting certain figures to serve as Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, providing seats in the cabinet and government institutions for chairpersons of political parties, including allocating state budget funds for the development of IKN even though the government is currently focused on handling the pandemic."

"Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi hukum tata negara, yakni mengenai keabsahan wewenang yang dimiliki Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk siapa yang memiliki wewenang tersebut, dan apakah kebijakan tersebut dapat diambil secara sepihak oleh Presiden, atau harus bersepakat terlebih dahulu dengan lembaga Negara lainnya. Namun, bahwa suatu wewenang tidak diatur secara tegas di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berarti Presiden tidak berwenang akan hal tersebut. Dasar dari berbagai wewenang seorang Presiden, selain diatur secara tegas dalam konstitusi, juga diatur secara tersirat di dalamnya. Skripsi ini akan membahas fenomena pemindahan ibu kota negara, dari sudut pandang hukum tata negara. Penulis berupaya mencari tahu apakah di Indonesia ada wewenang untuk memindahkan ibu kota Negara. Jika ada, maka sebenarnya siapa yang memiliki wewenang tersebut, serta apa argumentasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wewenang Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara merupakan wewenang Presiden pada bidang perundang-undangan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang tersirat di dalam konstitusi Indonesia. Kemudian, wewenang tersebut juga bukan merupakan wewenang Presiden secara mandiri atau sepihak, melainkan memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya.

---

In 2019, Indonesias President, Joko Widodo, announced several times his plan to relocate the capital city of Indonesia from Jakarta to certain areas in East Kalimantan Province. The announcement has sparked various debates, such as regarding the reasons for moving the capital of the country and why he chose the island of Kalimantan as the selected region of the national capital, et cetera. Apart from the reasons of the relocation, the action made unilaterally by the President has also provoked debates in areas of constitutional law, specifically in respect of the validity of the power of the President in relocating the Nations capital.

Currently, there is no provision, neither in the Constitution nor in any existing laws and regulations in Indonesia that expressly stipulate about moving the Nations capital, including who has the power, and whether the decision can be taken unilaterally by the President, or it needs approval by other state institutions. However, the absence of provisions that expressly stipulate certain power in the constitution, shall not mean that the President does not have such power. The ground of the various powers and duties of the President, other than those expressly stipulated in the constitution, is also stipulated implicitly.

This thesis will discuss the phenomenon of relocating the nations capital, from the point of view of constitutional law. The author attempts to determine whether or not the power to relocate the capital city of Indonesia exists. If it does, who has the power to do so, as well as what arguments to support it. The research methodology used is a normative juridical, as well as comparative studies with three other countries.

The results of this study indicate that the power of the President in relocating the Nations capital represents the power of the President in the field of laws and regulations as well as government administration, implied in the constitution of Indonesia. Furthermore, this power does not belong to the President independently or unilaterally, rather it requires approval of other State institutions."

"Ibu Kota memiliki peran penting dalam menggambarkan seberapa besar kekuatan politik, kultural, dan ekonomi suatu negara. Apabila Ibu Kota suatu negara memiliki banyak masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan tersebut dapat menjadi faktor–faktor yang memengaruhi suatu negara memindahkan Ibu Kotanya. Setelah ditelusuri, terdapat banyak negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk model dan menganalisis faktor–faktor yang memengaruhi negara–negara di dunia memindahkan Ibu Kota dengan data yang mengandung masalah: 1. Outlier, 2. Missing values, 3. Data tak seimbang, 4. Multikolinearitas. Jika data mengandung masalah, maka model yang terbentuk menjadi tidak representatif dan sulit untuk diinterpretasikan. Sehingga diperlukan metode yang dapat digunakan untuk menangani 4 (empat) masalah tersebut, yaitu berturut-turut: 1. Quantile–Based Flooring Capping, 2. K–Nearest Neighbor, 3. Adaptive Synthetic (ADASYN), dan 4. Menerapkan model Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) pada regresi logistik. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi suatu negara memindahkan Ibu Kotanya adalah ukuran populasi di Ibu Kota, populasi negara, luas area (km2), Usia Negara, sistem pemerintahan, Income Category, dan Sedangkan faktor yang tidak masuk ke dalam model yaitu Gross Domestic Product (GDP), Logistic Performance Index (LPI) Score, Regulatory Quality Index, dan E–Government Development Index adalah prediktor yang mengalami multikolinearitas, sehingga model LASSO pada regresi logistik berhasil menyusutkan prediktor tersebut menjadi 0. Adapun model akhir dari Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) pada regresi logistik yang diperoleh adalah g(x) = 0,3399 – 0,8019 POP_CITY + 3,5925 POP_COUNTRY + 0,3406 AREA – 0,0156 AIRPOL + 0,0679 GEI + 0,8351 PS_AVT – 0,5682 GOV_EFFECT – 1,8643 AGE – 0,7043 SYSTEM_A – 1,4408 SYSTEM_B – 0,7036 INCOME_A – 0,5272 INCOME_B – 3,7404 INCOME_C – 0,9489 ARCHIPELAGO.

---

The capital city plays an important role in portraying how much political, cultural and economic power a country has. If the capital city has many unresolved problems, these problems can become factors that influence the country to move its capital city. After being traced, there are many countries that have moved their capital cities, including Indonesia. The purpose of this study is to model and analyze the factors that influence countries in the world to move its capital city with data containing problems: 1. Outliers, 2. Missing values, 3. Imbalanced data, 4. Multicollinearity. If the data contains these problems, the model formed becomes unrepresentative and difficult to interpret. Therefore, the methods that can be used to handle these 4 (four) problems, respectively: 1. Quantile-Based Flooring Capping, 2. K-Nearest Neighbor, 3. Adaptive Synthetic (ADASYN), and 4. Applying the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) model in logistic regression. The results showed that the factors that influence a country to move its capital city are population size in the capital city, country population, area (km2), air pollution level (mg/m3), Global Entrepreneurship Index (GEI), Political Stability and No Violence/Terrorism Index, Government Effectiveness Index, Country Age, government system, Income Category, and whether a country is an archipelago or not. While the factors that did not enter the model, namely the Gross Domestic Product (GDP), Logistic Performance Index (LPI) Score, Regulatory Quality Index, and E-Government Development Index were predictors that experienced multicollinearity, so the LASSO model in logistic regression successfully shrinks these predictors to 0. The final Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) model in logistic regression obtained is g(x) = 0,3399 – 0,8019 POP_CITY + 3,5925 POP_COUNTRY + 0,3406 AREA – 0,0156 AIRPOL + 0,0679 GEI + 0,8351 PS_AVT – 0,5682 GOV_EFFECT – 1,8643 AGE – 0,7043 SYSTEM_A – 1,4408 SYSTEM_B – 0,7036 INCOME_A – 0,5272 INCOME_B – 3,740"

"Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional.

---

The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes."