Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
JIP 34 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fahresha Muchtar
"Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya hakim masih kesulitan untuk memahami penerapan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kondisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan kondisi yang unik bagi BUMN, mengingat kedepannya BUMN disatu sisi akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah, ketika mengalami sebuah permasalahan terkait aset tetapnya, yaitu BUMN akan cenderung mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang publik dalam rangka perlindungan atas aset tetap BUMN. Namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk mandiri, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tugas Direksi sebagai pihak yang mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.
The legal protection of fixed assets of State Owned Enterprises (SOE) is an important thing for the SOE, legal protection is highly influenced by the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. With the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XI / 2013, the regulations about SOE fixed assets will follow the regulations of State assets. However, in practice, judges still difficult to understand the application of the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013. Condition after the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013 is a unique situation for SOE, whereas SOE on one side will have a high level of dependency on government intervention, when experiencing a problem related to its fixed asset (the companies will tend to expect their government interference as a savior by implementing public legislation in order to protect its fixed assets of SOEs). But on the other side, the SOEs are also required to be independent, it is as stated in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, related to the duties of Directors as those who manage the wealth of the company to achieve the aims and objectives of the company with full good faith and full responsibility, where it is done solely for the benefit of the company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46479
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riana Widiastuti
"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset.
Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.
This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials. The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T48909
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
JIP 34 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library