Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya.Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi.Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive.Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

---

As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance.

Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems.

This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent.

The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution."

"ABSTRAKUndang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan.Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2) keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.

---

ABSTRACTThe Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction results in the transfer of ownership and transfer made by the buyer to a third party is restricted by the seller`s approval; 2) information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares. The advice given is that: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency."