Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tuntutan perkembangan global, perubahan kondisi makro Indonesia, dan dinamika internal menyebabkan Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Pada proses reformasi birokrasi dilakukan penerjemahan visi ke dalam peta strategi lalu disusun ke dalam Key Performance Indicators (KPI), dan digunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kinerja yang baru. Tesis ini membahas tentang evaluasi tahap penyusunan BSC dan peta strategi tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam penerapan BSC. Hasil penelitian memperlihatkan hasil evaluasi terhadap peta strategi dan hasil identifikasi tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menunjang proses selanjutnya.

---

The demand of global growth, the changing of Indonesian macroeconomic condition, and internal dynamic condition forced Ministry of Finance to implement bureaucratic reform to enhance performance. In this process, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. This thesis analyzes the process of constructing BSC and strategy map of Capital Market and Financial Institution theme, and to identify the level of awareness and employee acceptance in implementation of BSC. The study shows the result of strategy map and identification process of factors that can be used to facilitate further process.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hingga saat ini, belum ada kasus perdagangan orang dalam yang masuk ke dalam proses peradilan dikarenakan adanyaberbagai kendala. Hal ini menimbulkan usaha melegalkan perdagangan orang dalam. Sebagai antisipasi terhadap usaha melegalkan perdagangan orang dalam, diperlukan cara menangani perdagangan orang dalam yang efektif, misalnya dengan menerapkan misappropriation theory.

---

This is a literature research which focusing in insider trading issue in Indonesian capital market. Insider trading is securities trading which is done by insider, based on a violation to the principle of disclosure or the existence of material non public information. Since Law No. 8 of 1995 on the Capital Market was regulated until now, there is no insider trading case brought to the court because of a lot of obstacles. The obstacles in practice make efforts from some people to legalize insider trading. As the anticipation against efforts to legalize insider trading, effective ways to handle insider trading cases are needed, for example with the implementation of misappropriation theory.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadap penerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan di pasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsip tersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengan negara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain, aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masih memerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaran yang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, serta kerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabila dibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsip know your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan guna membangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK on implementing the principle of knowing your customers by financial service providers in the capital market. In particular, this thesis explains the rules and supervision of these principles in terms of international provisions and compares them with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based on normative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJK still requires many improvements, especially in terms of transparency of handling carried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, and improving the cooperation between international institutions. Thus, there is a need for transparency regarding the rules regarding the principle of knowing your customer, which is carried out by financial service providers to raise public awareness.