Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Munir Fuady
Pasar modal modern: tinjauan hukum
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
332.6 MUN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Peraturan pasar modal; Bagian I
Jakarta: Asia Mitramedia, 1991
332.6 PER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sitinjak, Galumbang Christianson
Proses reposisi badan pengawas pasar modal dari peraturan presiden No. 10/2005 sampai lahirnya peraturan presiden No. 63/2005 = The reposition of capital market supervisory agency from presidential decree No. 10/2005 to presidential decree No. 63/2005
Abstrak :
Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya. Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive. Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.
As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance. Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems. This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22043
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahman Hakim
Determinan struktur modal industri mikro dan kecil di Indonesia = Determinants of capital structure of micro and small enterprises in Indonesia
Abstrak :
Kesulitan keuangan telah diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Keterbatasan dalam memperoleh sumber modal eksternal, untuk membiayai kegiatan usahanya, membuat mereka sulit berkembang. Jika dilihat dari struktur permodalan, sebagian besar perusahaan menggunakan sumber modal secara internal, dan sebagian kecil menggunakan pembiayaan eksternal. Menggunakan regresi OLS dan Tobit pada data industri mikro dan kecil Indonesia yang disurvei pada tahun 2015 menemukan bahwa skala industri, jenis industri, status hukum perusahaan, jenis kelamin dan pendidikan pemilik, subsidi pinjaman, kesulitan utama, keuntungan, penjualan, jumlah hari kerja, rasio pekerja laki-laki yang dibayar, dan rasio bunga terhadap pendapatan, merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil sumber modal eksternal. Berdasarkan temuan ini dapat disarankan dalam menyusun kebijakan pengembangan industri mikro dan kecil ke depan dapat dilakukan dalam dua tahap berturut-turut, dimulai dari pengembangan kapasitas dan kapabilitas, kemudian hingga fasilitasi keuangan. ......Financial difficulties have been identified as one of the main obstacles in the development of micro and small enterprises. Limitations in obtaining external capital sources, to finance their business activities, make it difficult for them to develop. When viewed from the capital structure, most companies use sources of capital internally, and a small portion uses external finance. Using OLS and Tobit regressions on Indonesian micro and small industry data surveyed in 2015 found that industry scale, industry type, corporate legal status, owners gender and education, loan subsidies, main difficulties, profits, sales, number of working days, ratio of male paid workers, and the ratio of interest to earnings, are essential factors that influence companies in taking external sources of capital. Based on these findings it can be suggested that in developing future micro and small industry development policies, it can be done in two consecutive stages, starting from capacity and capability development, then to financial facilitation.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Fahmi Adiprasetia
Analisis Yuridis Terhadap Peran Penjamin Emisi Efek Atas Prospektus Yang Diterbitkan Oleh Emiten Di Pasar Modal (Studi Perbandingan Peran Penjamin Emisi Efek di Indonesia dan Malaysia) = Juridical Analysis on the Role of Underwriters Towards Prospectus issued by Issuers in the Capital Market (Comparative study on the Role of Underwriters in Indonesia and Malaysia)
Abstrak :

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal. Emiten yang akan melantai atau Go-Public di Bursa Efek tentunya akan menunjuk Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksana terkait lainnya.  Salah satu fungsi Penunjukkan Penjamin Emisi Efek ini diperuntukkan untuk menyiapkan suatu Prospektus yang di dalamnya memuat Fakta Material dan segala informasi mengenai Emiten guna kepentingan calon investor Pasar Modal. Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan spesifik Fakta Material begitupun ketentuan-ketentuan lain yang menunjang kegiatan penjaminan emisi efek tersebut yang mana Pasar Modal Malaysia secara tegas mengatur hal terkait. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berupa analisis terhadap peran Penjamin Emisi Efek di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia atas Prospektus yang diterbitkan oleh Emiten, akibat hukum terhadap pelanggaran kewajiban Penjamin Emisi Efek, bentuk kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia terhadap penyelesaian sengketa antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek di Negara Indonesia dan Malaysia. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan perbandingan hukum positif yang ada.

 

This thesis examines and traces the rules related to legal certainty in the role of Underwriters in the Capital Market. Issuers that will go public in the Stock Exchange will certainly appoint an Underwriter in accordance with the Capital Market Law No.8 Year 1995 and its relevant implementing regulations. One of the essence of the appointment of Underwriter is to prepare a Prospectus which contains Material Facts and all information regarding the Issuer for the interest of potential Capital Market Investors. These Indonesian Capital Market laws and regulations have not clearly stipulated the specific provisions of Material Facts as well as other provisions which support the underwriting activities whereas the Malaysia Capital Market expressly regulates such matters. The issues examined in this thesis is in the form of an analysis of the role of Underwriters in the Indonesia and Malaysia Capital Markets on Prospectus issued by Issuers, legal consequences as a result of law violations from the obligations of the Underwriter, the form of legal certainty in the Indonesia and Malaysia Capital Market towards dispute settlement between Issuer and Underwriter in Indonesia and Malaysia. This thesis is compiled using normative legal writing method with a comparative law approach which aims to examine legal certainty based on existing literatures studies and comparison of positive laws.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Aulia Harunsyah Gumay
Analisis hukum terhadap perubahan status perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup (go private) = Legal analysis of the alteration from public company to private company (go private)
Abstrak :
Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang. ......The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50845
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desintya Nur Amalia
Analisis pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti pasar modal berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 67/POJK.04/2017 = Tax analysis by the financial services authority to the subtitute notary of capital market based on the regulation of financial services authority number 67/POJK.04/2017
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu mengenai (1) konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017; (2) perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan (3) tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal. Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya dapat menguatkan kedudukan baik notaris dan notaris pengganti di pasar modal. Namun pada kenyataannya, kedudukan notaris pengganti juga tidak kuat semenjak adanya peraturan tersebut, hal ini terjadi karena setiap akta mengenai IPO (Initial Public Offering) suatu perusahaan yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi batal demi hukum. Mengenai peraturan terkait Otoritas Jasa Keuangan yang juga tidak diatur secara jelas menyebabkan ketidak pastian terhadap kedudukan notaris pengganti, contohnya dalam hal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut pada praktiknya tidak dikenakan untuk notaris pengganti, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dimana setiap orang/badan yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dikenakan pungutan. ...... This study discusses levies by financial services authorities to substitute notaries based on POJK number 67 / POJK.04 / 2017. In this study, the author raised 3 (three) main issues, (1) the conception of a notary substitute for the capital market until the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017; (2) to compare the position of a substitute notary public before and after the Financial Services Authority Regulation While; (3) the responsibility of a substitute notary who has ended his term of office against the FSA regulations during the membership period of the capital market supporting profession. To answer the above legal problems, the author uses the normative juridical research method. The result of the analysis is that after the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017, it should be able to strengthen the position of both notary and substitute notary public in the capital market. But in reality, the position of substitute notary public is not strong since the existence of the regulation, this happens because every deed regarding Initial Public Offering (IPO) of a company made by a substitute notary is null and void. Regarding regulations related to the Financial Services Authority which are also not clearly regulated, it causes uncertainty regarding the position of a substitute notary, for example in the case of levies by the Financial Services Authority. In practice, the levies are not imposed on substitute notaries, this is not in line with the existing regulations whereby every person / body carrying out activities in the capital market will be subject to levies.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Samuel Marulam Kristian
Relasi Jejaring Kota Global di Asia Tenggara = Global Cities Network Regional Analysis in Southeast Asia
Abstrak :
Urbanisasi dan percepatan globalisasi ekonomi menghasilkan fenomena pemusatan kapital dan jasa di beberapa kota yang disebut sebagai kota global. Kota-kota ini memegang peranan penting dalam sistem internasional karena membentuk jejaring yang menjadi lokasi kunci pemasaran, produksi, dan komando perusahaan finansial dan jasa global. Penelitian ini berusaha melihat pola relasi jejaring kota global di Asia Tenggara. Analisis jejaring berupa perhitungan konektivitas berdasarkan tiga sektor ekonomi utama digunakan sebagai metode penelitian. Ditemukan hirarki yang memiliki tiga tingkatan berdasarkan jumlah fungsi internasional yang dimiliki kota. Penelitian ini menunjukkan bagaimana jejaring kota global dapat menggambarkan persebaran interaksi perusahaan global, sesuai dengan kritik terhadap neoliberalisme. ......Urbanization and economic globalization have accumulated service and capital markets in global cities. These cities play important role in the international system since they became key location for production, market, and command functions of global financial and specialized service industries. This research attempts to see relations formed in global city network in Southeast Asia. Network analysis of connectivity calculation is used to analyse the city networks. Three-degree hierarchical structure was found based on the number of international function each city held. This research demonstrates that global city networks illustrate the distribution of global firms’ interaction,
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Fauzan Pratikto
Perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham Repo di Bursa Efek Indonesia: studi kasus: putusan nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Benny Tjokrosaputro Vs Goldman Sachs International = Protection towards investors in good faith In purchasing Repo shares In Indonesia stock exchange: case study: decree number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel. Benny Tjokrosaputro V. Goldman Sachs International
Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Goldman Sachs tidah sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya, Goldman Sachs International diwajibkan untuk mengembalikan saham tersebut dan memberikan ganti rugi. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi repo di Pasar Modal, bagaimana perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham repo serta bagaimana implementasi perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan.Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa transaksi repo mengakibatkan perpindahan kepemilikan dan pengalihan yang dilakukan pembeli terhadap pihak ketiga dibatasi persetujuan penjual; 2) keterbukaan informasi merupakan perlindungan yang diberikan terhadap segala keputusan yang diambil oleh investor; 3) hakim tidak mengimplementasikan perlindungan yang telah tersedia bagi investor yang beritikad baik dalam pembelian saham repo. Saran yang diberikan adalah bahwa: 1) perlu dilakukan pencatatan saham repo pada Daftar Pemegang saham; 2) Emiten harus bertanggung jawab atas kerugian investor beritikad baik terkait pembelian saham repo; 3) Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar prinsip keterbukaan.
ABSTRACT
The Capital Market Law mandates the Stock Exchange, the Financial Services Authority and other institutions to organize regular, fair and efficient securities trading and provide protection for investors. In Benny Tjokrosaputro's case against Goldman Sachs International, the shares have become Repo objects. The judge in his decision stated that the transactions carried out by Goldman Sachs were not valid and null and void. Therefore, Goldman Sachs International is required to return these shares and provide compensation. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely how the mechanism of repo transactions in the Capital Market, how to protect investors with good faithin purchasing repo shares and how the implementation of protection for investors in good faithin DecreeNumber 618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt .Sel. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are: 1) that the repo transaction results in the transfer of ownership and transfer made by the buyer to a third party is restricted by the seller`s approval; 2) information disclosure is protection provided for all decisions taken by investors; 3) the judge does not implement the protection that has been available to investors who have good faithin purchasing repo shares. The advice given is that: 1) it is necessary to record repo shares on the Register of Shareholders; 2) Issuers must be responsible for losses of investors with good faithregarding the purchase of repo shares; 3) The Financial Services Authority must provide strict sanctions to those who violate the principle of transparency.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Perdagangan oleh orang dalam dan penangananya oleh otoritas pasar modal (studi kasus perbandingan pada pasar modal (studi kasus perbandingan pada pasar modal Indonesia dan Amerika )
Universitas Indonesia, 1998
S23223
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>