Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas optimalisasi investasi melalui aplikasi analisis portofolio. Dalam melakukan investasi, investor sering melakukan diversifikasi yaitu pengkombinasian berbagai sarana investasi, dalam hal ini investor tersebut membentuk portofolio. Pembentukan portofolio pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang ditanggung investor.

Konsep resiko dijelaskan melalui pengertian keuntungan rata-rata dari keuntungan-keuntungan dengan probabilitas masing-masing dan terjadinya keuntungan yang menyimpang dari harga rata-rata tersebut. Ditunjukkan bahwa investor dihadapkan pada kesukaran dalam menentukan investasi terbaik karena pada umumnya investasi yang memberikan keuntungan yang besar juga mempunyai resiko tinggi. Melalui pembentukan portofolio investor dapat mengurangi resiko namun dengan keuntungan yang lebih kecil. Pilihan yang ada bagi investor ialah mendapatkan suatu portofolio yang optimal yaitu yang memberikan keuntungan maksimal dengan resiko tertentu.

Untuk tujuan tersebut tulisan ini memaparkan teori tingkat keuntungan dan resiko investasi suatu proyek (riil atau finansiil) dan investasi portofolio dan model-model pemilihan portofolio. Kemudian model-model tersebut diaplikasikan untuk mendapatkan portofolio yang optimal dalam dua kasus. Kasus kesatu adalah mengenai proyek finansiil dan yang kedua proyek riil.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penyebab inkonsistensi aturan penanaman modal yang ada di Indonesia dan melihat langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian sehingga dengan analisa aturan perundang-undangan dan literatur dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh pemilik modal dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Penelitian ini meunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal yang tidak jelas, prosedur dan perizinan penanaman modal yang rumit dan sering berubah-ubah, dan dampak adanya otonomi menimbulkan inkonsistensi dalam penanaman modal di Indonesia. Untuk mengatasi inkonsistensi tersebut pemerintah melakukan 3 (tiga) upaya yaitu membuat dokumen stratejik Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), mendorong peningkatan peran hakim dalam sengketa arbitrase internasional, dan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the cause of the inconsistency rules of investment in Indonesia and saw the completion of the steps undertaken by the Government in dealing with problems. Method of approach in research is the normative juridical methods which use the library as a research material so that the analysis of legislation and rules of literature can be known to the problems faced investors and the steps that can be done by the Government. These studies indicate that the unclear investment policy, the licensing procedures are complicated and often fickle, and the impact of the presence of autonomy gives raise the inconsistencies in investing in Indonesia. For that the Government using 3 (three) measures through the creation of strategic document called Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development (MP3EI), encourages the enhancement of the role of judges in international arbitration dispute, and form Integrated One Door Service.

Abstrak :
Gas lahan tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan salah satu potensi energi alternatif yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui potensi pemanfaatan gas lahan TPA sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, ketersediaan modal kerap kali menjadi kendala dalam usaha untuk mengembangkan solusi ini. Hasil penelitian dari empat skenario kemungkinan pemanfaatan menunjukkan bahwa apabila modal yang tersedia tidak terbatas maka pilihan penanaman modal akan optimal apabila digunakan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan mesin pembakaran internal dengan nilai Net Present Value (NPV) sebesar 3.191.351 rupiah. Namun apabila terdapat keterbatasan modal, dengan model matematika integer programming prinsip lower bound maka pemanfaaatan gas lahan TPA optimal bila digunakan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan. ......Landfill gas is one of potential energy which has not been optimally utilized. So, there is important to have an analysis to discover the potential landfill gas utilization to get the maximum revenue. However, capital budgeting is one of the obstacles to develop this solution. The result of the research from four possibilities shows if there is no capital limit, or capital is not one of essential factor, then we better have landfill gas for electricity generation with internal combustion engine, with Net Present Value (NPV) 3.191.351 rupiah. In other hand, if there is capital limit, then we conduct the integer programming for mathematic formula.

Abstrak :
Konservasi adalah tindakan yang menurunkan kadar, menghentikan, mengendalikan, pemeliharaan atau melindungi lingkungan dari segala tindakan yang diakibatkan oleh manusia. Konservasi menitikberatkan terhadap perlindungan lingkungan yang berasal dari kerusakan yang terjadi, konservasi bukan pencegahan tetapi pengaturan kehati-hatian Sumber Daya Alam. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertujuan membantu konsumennya, pengembangan etika bisnis terapan yang menerapkan prinsip moral dan etika yang muncul di lingkungan bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian normatif, disarankan agar pemerintah tidak menambah biaya birokrasi yang rumit agar pelayanan penanaman modal menjadi lebih baik.

---

Conservation action for reducing, halting,controlling or to protect the environment from human activities. Which focuses on protecting environments from damaging change. Conservation is not preservation,but instead involves careful management of the Earth's resources. Corporate Social Responsibility is titled to aid an organization's mission as well as a guide to what the company stands for and will uphold to its consumers. Development business ethics is one of the forms of applied ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that can arise in a business environment. The Descriptive Normative research method conducted by the author suggestion for government does not increase the cost of bureaucracy for better investment services.

Abstrak :
Saham merupakan salah satu jenis investasi dari berbagai alternatif investasi. Saham bisa untuk investasi jangka panjang maupun untuk investasi jangka pendek. Untuk investasi jangka pendek diharapkan mendapatkan profit dimana harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga saham ketika membeli saham tersebut. Agar investasi jangka pendek ini dapat berhasil diperlukan alat bantu yang akan memudahkan keputusan kapan harus melakukan pembelian atas suatu saham dan kapan harus melakukan penjualan atas saham tersebut. Walau telah banyak alat bantu peramalan harga saham yang bisa digunakan untuk memudahkan keputusan, namun tidak ada salahnya mencoba suatu metode peramalan baru. Dalam tulisan ini diperkenalkanlah suatu metode baru dalam peramalan harga saham, yaitu Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation telah banyak digunakan untuk melakukan analisa Capital Investment. Teknik ini menggunakan elemen probabilitas dan mensimulasikan kejadian sebenarnya. Dengan simulasi ini dapat diketahui kejadiankejadian yang mungkin terjadi. Dalam peramalan harga saham, Monte Carlo Simulation diharapkan mampu menggambarkan pergerakan harga saham. Sehingga metode ini bisa digunakan sebagai salah satu alat peramalan harga saham untuk mempermudah keputusan investasi jangka pendek.

Abstrak :
Upaya pemerintah menarik modal asing maupun dalam negeri, guna percepatan pembangunan dengan diusulkannya RUU Penanaman Modal pada tanggal 21 Maret 2006 kepada DPR untuk dibahas agar menjadi UU Penanaman Modal sebagai pedoman dalam berinvestasi. Namun RUU Penanaman Modal yang diusulkan pemerintah dinilai banyak pihak terlalu berhaluan liberalis sehingga banyak mendapat penolakan dari kalangan akademisi, praktisi, politisi maupun dari masyarakat namun. Fraksi DPR menilai pembahasan RUU Penanaman Modal harus tetap pada prinsip bahwa investasi harus melahirkan multiplier investasi karena dukungan kebijakan. Di sinilah tantangan terbesar RUU Penanaman Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1). Pengaruh ideologi dan identitas terhadap pembuatan kebijakan khususnya dalam proses pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007; (2). Pengaruh kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik dalam proses pembuatan kebijakan Undang-Undang Penanaman Modal. Untuk mendapatkan penjelasan kedua faktor tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendalaman terhadap kontestasi ideologis dalam pembahasan RUU Penanaman Modal dengan wawancara secara mendalam terhadap pelaku pembuat kebijakan di parlemen dengan nara sumber pihak-pihak yang terlibat langsung dari pemerintah, akademisi, ketua fraksi maupun anggota fraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan prinsip liberal karena konteks pada saat undang-undang ini diajukan mengharuskan sebuah tatanan regulasi yang terbuka, efisien dan menyuguhkan berbagai insentif. Indonesia berada dalam posisi menarik modal asing dan bukan menolak. Banyak pasal yang diusulkan oleh pemerintah dirombak secara total di DPR karena dinilai terlalu liberal. Hal ini untuk kesinambungan bahwa tidak hanya mempromosikan hak-hak penanam modal tetapi juga fungsi, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal juga menjadi perhatian. Fraksi-fraksi di DPR lebih memperlihatkan upaya kontrol terhadap RUU yang diajukan pemerintah agar tidak terlalu kebablasan. Dinamika pembahasan RUU PM menjadi bahasan yang sangat menarik antara paham Nasionalis dan Liberalis meskipun di akhir bahasan liberalis menjadi pemenang. Pihak nasionalis menyatakan sudah memasukkan koridor-koridor yang dapat mengontrol jalannya penanaman modal di dalam pasal-pasal UU Penanaman Modal N0 25 Tahun 2007. ...... The Government aimed to attract foreign capital and domestic capital in order to accelerate the development with suggessed investment bill by the government on March 21st 2006 to the Parliament to be discussed in order of issue Investment Bill as a guide to investing. However, the proposed Bill were then assessed by parties who are not entirely liberals, with many resistance from academics, practitioners, and the public. The principle that investmens should generate investment multiplier with policy support. This is the biggest challenge of Investment Bill. This study is written to explain : (1). The effect of ideology and identity on policy-making, especially during the deliberation process of Investment Act in 2007; (2). The effect of power motivation and public interests on the policy making process of Investment Bill. In order to do so, this study elaborates ideological contestation in the discussion of Investment Bill with depth interviews with the policy makers in parliament and the government, academia, chairman of the faction and the faction members. The study shows that the government proposed the liberal principle because the economic context at the time requires a regulatory structure that is open, efficient and offering various incentives. Indonesia was in need of foreign capital and not to refuse. Many clauses of the proposed bill were reformed totally in the Parliament because they were considered too liberal. The Parliament emphasized that the bill should not only promote the rights of investors but also functions, duties and responsibilities of Investors. The paties behavior in the Parliament shows its control function over the bill proposed by the government so that it will not too excessively liberal and give away too much power to the market. The politics of the dliberation of the Investment bill between the Nationalists and Liberals were very interesting, even though at the end of the discussion liberals won. nationalist parties claimed that they already incorporate corridors that can control the investment in the articles of the Investment Law No. 25 of 2007.