Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT. Jakarana Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980, bergerak di sektor industri makanan, minuman dan tembakau khususnya memproduksi makanan mie instant, bumbu, produk makanan kaleng dan teh, berlokasi di Jakarta sedangkan pabriknya terletak di Medan dan Ciawi Bogor. Sejak awal operasinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan omzet penjualannya secara bertahap melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera konsumen dan kekuatan modal kerjanya. Volume modal kerja perusahaan selama 7 tahun terakhir (1996 sampai dengan 2002) kecenderungan naik, yang didominir oleh perkembangan piutang usaha dan persediaan, sejalan dengan perkembangan penjualan yang mencapai rata-rata kenaikan sebesar 46,62 % per tahun. Sedangkan kenaikan tertinggi. Dasar penelitian ini melihat perkembangan penjualan selama 7 tahun terakhir yang meningkat, sejalan dengan mengingkatnya modal kerja atau aktiva lancar yang didominir oleh perkembangan piutang dagang dan persediaan, tetapi sebaliknya sales margin nya cenderung menurun, kecuali tahun 2001. Tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan analisis/ kajian terhadap pendanaan modal kerja perusahaan selama periode penelitian. Dengan penelitian dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan modal kerja. Hasil kajian adalah merekomendasi kepada perusahaan mengenai kebijakan pendanaan modal kerja yang optimal dalam pengembangan usahanya dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Jakarana Tama, dengan tahapan melalui : 1. Bacaan berbagai macam yang mempunyai kaftan dengan permasalahan penelitian, serta laporan keuangan periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. 2. Wawancara dan diskusi dengan lima orang pejabat PT. Jakarana Tama meliputi Presiden Direktur, Deputy Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional dan kepala keuangan. 3. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Wicaksana Overseas International Tbk meliputi Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran. 4. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Barokah Inkopontren meliputi Direktur Utama dan Direktur produksi. 5. Wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang analis dan pengelola kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dari hasil analisis cash flow untuk periode tiga tahun mendatang menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2003 tidak diperlukan tambahan modal kerja. Sedangkan untuk tahun 2004 dan tahun 2005 masih dibutuhkan tambahan modal kerja yaitu masing-masing tahun 2004 sebesar antara Rp.10.192 juta sampai dengan Rp. 37.345 juta, dan pada tahun 2005 sebesar antara Rp.26.361 juta sampai dengan Rp. 76.850 juta, yang dapat dipenuhi dan modal sendiri atau pinjaman bank. Dari hasil analisis rasio, proyeksi tiga tahun mendatang nampak bahwa tingkat likuiditas perusahaan di atas 200 % bila tambahan modal kerja dipenuhi dengan modal sendiri. Bila tambahan dana dipenuhi dengan pinjaman bank likuiditasnya di atas 175 %. Tingkat profitabilitas ( ROE) di atas 23,34 % bila dipenuhi dari modal sendiri. Sedangkan bila dipenuhi dari pinjaman bank mencapai ROE di atas 25,35% (lebih tinggi). Profit margin di atas 3,90 %, bila dipenuhi dengan pinjaman bank di atas 3,48 %. Tingkat efisiensi dari persediaan dan pengumpulan piutang relatif sebanding antara kedua sumber dana yaitu berturut-turut sebesar 10 % dan 9 %. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada perusahaan agar kekurangan dana modal kerja sebagai pendukung atas rencana kerja di kemudian hari dengan peningkatan penjualan yang optimal dan perolehan laba yang optimal pula dapat dipenuhi dari pinjaman bank mengingat ROE dapat dicapai pada tingkat yang optimal dan pinjaman dapat memberikan kontribusi pada return on equity, sehingga ROE > R01. Implikasi dari solusi diatas yaitu perusahaan harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan dijadikan partner usaha baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih terkendali, efektif dan efisien serta tepat waktu.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut. ......Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements.