Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini di buat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu, Juga untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai masalah kawasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum kepada masyarakat awam yang bukan berasal dari kalangan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). Karena hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistik, maka tidak ada keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak seseoranq seperti hal nya pengaturan menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Fada hakekatnya, dalam semua sistim hukum seseorang di anggap cakap untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah mencapai usia dewasa. Sebagai konsekwensi nya, maka seseorang yang belum dewasa di anggap ti dak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum, tetapi harus di bantu oleh orang tua atau wali nya. Namun demikian sebelum dewasaan seseorang tidak menutup kemungkinan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum sendiri, karena bagi nya tersedia upaya hukum pendewasaan. Hukum juga memperbolehkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan juga harus di bantu oleh pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum dan perempuan bersuami menurut Kitab Undang-Undanq Hukum Perdata juga harus dibantu oleh suaminya. Jadi kecakapan bertindak seseoranq tidak hanya ditentukan oleh usia (faktor penentu umum) saja melainkan juga di tentukan oleh keadaan jiwa orang yang bersangkutan (faktor penentu khusus) Dalam rangka mencapai keseragaman dalam pengaturan masalah kedewasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum, maka hendaknya di buat suatu peraturan khusus yang bersifat nasional."

"

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilaksanakan sebelum adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan menimbulkan problematika hukum yang kompleks terkait dengan keabsahannya. Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengenai status perjanjian yang dibuat oleh individu sebelum secara resmi dinyatakan berada di bawah pengampuan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak pembeli yang tidak mengetahui kapasitas hukum penjual pada saat perjanjian dilaksanakan. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan situasi ini tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 189/PDT/2020/PT SBY. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilaksanakan sebelum adanya penetapan pengampuan, serta perlindungan hukum terhadap terampu sebagai penjual. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan sebelum penetapan pengampuan tetap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 446 KUHPerdata, di mana pengampuan baru berlaku setelah putusan diucapkan. Perlindungan hukum terhadap terampu sebagai penjual mengharuskan penerapan Pasal 451 KUHPerdata yang mengutamakan suami atau istri sebagai pengampu, kecuali terdapat alasan penting yang membenarkan pengangkatan pihak lain. Penunjukan pengampu yang mengabaikan ketentuan ini, seperti menetapkan ayah sebagai pengampu tanpa sepengetahuan istri, berpotensi dapat merugikan harta bersama terampu.

 

---

A Sale and Purchase Agreements executed prior to the court's determination of guardianship pose complex legal problems related to their validity. The lack of clarity in the legal provisions regarding the status of agreements made by individuals before they are officially declared to be under guardianship can create legal uncertainty that has the potential to harm buyers who do not know the seller's legal capacity at the time the agreement is executed. One example of a case that reflects this situation is contained in Surabaya High Court Decision Number 189/PDT/2020/PT SBY. The problem discussed in this research is the legal validity of the Sale and Purchase Agreement executed prior to the guardianship determination, and to evaluate the legal protection of the guardian as the seller. This research uses a doctrinal approach by collecting legal materials through literature studies which are analysed qualitatively. The results of the study show that the Sale and Purchase Agreement entered into prior to the guardianship decision remains valid and legally binding in accordance with Article 446 of the Civil Code, where the guardianship only takes effect after the verdict is pronounced. Legal protection for the incapacitated person as the seller requires the application of Article 451 of the Civil Code, which prioritizes the spouse as the guardian, unless there are significant reasons justifying the appointment of another party. Appointing a guardian in disregard of this provision, such as appointing the father as the guardian without the wife's knowledge, may potentially harm the joint property of the incapacitated person.

 

"