Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Agama sebagai organisasi pemerintah tentunya fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel Oleh karena itu teknologi informasi TI harus dikelola dengan tepat sehingga berimbas pada kualitas layanan kepada masyarakat Untuk mengetahui sejauh mana kinerja TI dikelola dengan baik perlu dilakukan pengukuran tata kelola TI COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menilai mengukur mengontrol tata kelola dan manajemen TI pada suatu organisasi Kementerian Agama masih memiliki banyak permasalahan dalam pengelolaan TI Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat PINMAS sebagai unit pengelola TI di Kementerian Agama perlu melakukan perbaikan Maka dilakukan penelitian mengenai pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI di PINMAS dengan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran dilakukan berdasarkan pemetaan tujuan organisasi dan permasalahan TI yang umum terjadi terhadap masing masing proses pada COBIT 5 Dari pengukuran tersebut diketahui bahwa dari 13 proses yang terpilih 10 proses berada pada tingkat kapabilitas level 0 incomplete dan 3 proses berada level 1 ad hoc Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masih belum mengetahui permasalahan yang terjadi dan belum mengimplementasikan panduan tata kelola TI berdasarkan COBIT 5 Setelah dilakukan pengukuran kemudian disusun rekomendasi perbaikan serta berdasarkan hasil pengukuran dan target yang ingin dicapai oleh organisasi

---

Ministry of Religious Affairs as government organizations focus on improving public services transparent and accountable Therefore information technology IT should be managed properly to improvement the quality of service IT performance measurement was conducted to determine the extent to which IT governance is managed appropriately COBIT 5 is a framework used to assess measure and control IT management and IT governance in organizations Ministry of Religious Affairs still have a lot of IT governance problems Information and Public Relations Center PINMAS as a IT unit need to make improvements IT governance Therefore necessary to measure capability level in PINMAS based on COBIT 5 framework Measurements were based on the mapping of the enterprise goals and common IT problems in PINMAS of each process in COBIT 5 It is known that 13 process selected 10 are at the level of process capability level 0 incomplete and 3 processes are level 1 ad hoc It showed that organization still do not know the problems that occur and not implement COBIT 5 guidelines After this compiled recommendations for improvement based on the results of measurements and targets by the organization"

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."

"Cash Management System (CMS) Bank XYZ merupakan perangkat lunak untuk nasabah segmen korporasi dalam melakukan monitoring, manajemen likuiditas serta transaksi keuangan melalui sistem yang terintegrasi dengan penyedia jasa perbankan. Saat ini keandalan sistem CMS belum memenuhi standar yang diharapkan, sehingga mendapatkan banyak komplain dari nasabah internal maupun eksternal. Masalah keandalan sistem CMS disinyalir akibat proses pengembangan perangkat lunak yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan proses pengembangan perangkat lunak. Pada tahap awal dilakukan wawancara kepada vice president, tribe leader CMS, dan group head IT Operation untuk mendapatkan akar masalah terkait keandalan sistem CMS. Hasil pemeringkatan akar masalah menggunakan metode AHP didapatkan tiga akar masalah prioritas, yaitu penentuan prioritas pengembangan tidak jelas, tata kelola pengembangan tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan evaluasi proses pengembangan sistem belum pernah dilakukan. Model IDEAL digunakan sebagai pendekatan perbaikan proses dikombinasikan dengan kerangka kerja software process improvement CMMI-Dev versi 1.3 dengan pendekatan continuous representation dan proses penilaian menggunakan SCAMPI-C. Project Planning, Requirement Management, Integrated Project Management, Requirement Development, dan Process and Product Quality Assurance adalah lima process area sebagai dasar dalam proses penilaian capability level. Penilaian yang dilakukan menghasilkan 34 dari total 43 specific practices telah terpenuhi. Sehingga terdapat sembilan kelemahan pada sembilan specific practices yang belum terpenuhi. Hasilnya CMS Bank XYZ masih berada pada capability level 0 atau incomplete. Berdasarkan PMBOK edisi ke-6, disusunlah lima rekomendasi solusi untuk mengatasi sembilan kelemahan tersebut dengan menyusun dokumen resource breakdown structure, resource requirement, requirement traceability matrix, lessons learned register, dan issue log untuk digunakan sebagai rujukan dalam proes pengembangan perangkat lunak.

---

Cash Management System (CMS) XYZ Bank is a website for corporate segment customers in monitoring, liquidity management, and financial transactions through a system that is integrated with banking service providers. Currently, the reliability of the CMS system has not met the expected standards, so it gets many complaints from internal and external customers. CMS system reliability issues are caused by the substandard software development process. This research aims to evaluate and provide recommendations on improving the software development process. In the early stages, interviews were conducted with the vice president, CMS tribe leader, and group head of IT Operation to get the root cause of the problems related to the reliability of CMS systems. The results have been rating using AHP method obtained three priority root cause, namely the determination of development priorities is not clear, the procedure of development is not fully implemented, and the evaluation of the system development process has never been done. The IDEAL model is used as a process improvement approach combined with CMMI-Dev 1.3 with continuous representation approach and appraisal process using SCAMPI-C. Project Planning, Requirement Management, Integrated Project Management, Requirement Development, and Process and Product Quality Assurance are five process areas as the basis for the appraisal capability level. The appraisal process resulted in 34 out of 43 specific practices being complied with standards. There are nine weaknesses from nine specific practices that have not been complied with the standard. As a result, CMS XYZ Bank is still at capability level 0 or incomplete. Based on the 6th edition of PMBOK, five recommendations were prepared to overcome the nine weaknesses, includes resource breakdown structure, resource requirement, requirement traceability matrix, lessons learned register, and issue log, as point of interest in software development."