Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia pada 9 Desember 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pemilu Serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada Serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan ditengahdi tengah Pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada nanti tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih."

"Pendahuluan. COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang menular dan saat ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Metode surveilans dilakukan dengan membagi pasien menjadi kelompok pasien dalam pengawasan (PDP) dan bukan PDP. Karakteristik tindakan operasi sebagai faktor eskternal, digabungkan dengan faktor internal pasien mungkin dapat berbeda pada masing-masing kelompok, terutama pada pasien pascaoperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan karakteristik antara pasien pascaoperasi dengan status PDP dengan bukan PDP.Metode. Sebanyak 120 pasien yang menjalani operasi elektif dan emergensi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dipilih dengan metode consecutive sampling. Data-data tentang faktor eksternal dan faktor internal pasien didapatkan dengan cara melihat catatan pada rekam medis. Data disajikan secara deskriptif dan analitik menggunakan uji perbedaan proporsi chi-square.Hasil. Terdapat perbedaan yang bermakna secara signifikan antara jenis kelamin, status fisik ASA 3, foto toraks praoperasi, dan prosedur operasi level 5 antara kelompok PDP pascaoperasi dengan bukan PDP pascaoperasi (p = 0,014; p = 0,018; p = 0,001; p = 0,019).Simpulan. Perbedaan bermakna yang ditemukan antara pasien PDP dengan bukan PDP pascaoperasi yaitu pada jenis kelamin pasien, status fisik ASA 3, level prosedur operasi level 5, dan foto toraks praoperasi. Perlu dilakukan penelitian lanjutan.

---

ntroduction. COVID-19 is a contagious respiratory tract infection and currently emerging in Indonesia. The surveillance method is carried out by dividing patients into under surveillance and not under surveillance for COVID-19. The characteristics of surgery as an external factors, combined with the patient's internal factors, may differ between groups, especially in the postoperative patients. This study aims to describe the differences in characteristics between postoperative patients with under surveillance and not under surveillance for COVID-19 status.

Methods. A total of 120 patients underwent elective and emergency surgery at Cipto Mangunkusumo general hospital were selected by consecutive sampling. Data regarding the patient's external and internal factors were collected using secondary data from the medical records available. Data were presented in a descriptive and analytical manner using the chi-square test.

Results. There were a statistically significant differences between gender, ASA 3 physical status, preoperative lung X-ray, and level 5 surgical procedures between the two groups (p = 0.014; p = 0.018; p = 0.001; p = 0.019).

Conclusions. Statistically significant differences were found between postoperative under surveillance and not under surveillance for COVID-19 patients, namely the patient's gender, ASA 3 physical status, surgical procedure level 5, and preoperative lung X-rays. Further research is needed to analyze the relationship between internal and external factors on the determination of postoperative PDP status."

"Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu kebijakan yang berhubungan dengan pandemi seperti stay-at-home, ataupun pembatasan sosial (lockdown) memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yang timbul akibat kebijakan tersebut adalah tingkat stress dan tekanan pada seseorang menjadi lebih tinggi pada masa Pandemi COVID-19. Hal ini dapat berujung pada kejahatan familicide. Familicide merujuk pada pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Penelitian ini menganalisis terkait pola kasus familicide di Indonesia selama masa pandemi COVID- 19. Analisis isi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dan data diperoleh dari laporan berita online serta dokumen lembaga negara. Data kemudian dianalisis menggunakan routine activity theory dan strain theory untuk menjelaskan fenomena familicide dalam konteks pandemi COVID-19. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus familicide meningkat selama pandemi di Indonesia. Kebijakan stay-at-home dikatakan memberi kerugian pada korban karena membatasi mobilitas dan akses korban untuk mencari pertolongan. Namun, memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan atau familicide kepada korban. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak terkait dengan gaya hidup dan tekanan yang signifikan yang berkontribusi pada meningkatnya kasus familicide di Indonesia...... The COVID-19 pandemic has brought tremendous changes to people's daily lives. In addition, pandemic-related policies such as stay-at-home orders and social restrictions (lockdown policies) have had both positive and negative impacts. The negative impacts such as the stress and tension levels in individuals have intensified during the COVID-19. It potentially can stimulate someone to commit the crime of familicide. Familicide refers to murders committed by family members against other family members. This study analyzes patterns of familicide cases in Indonesia during the COVID-19 pandemic from 2019-2022. Quantitative content analysis was utilized, and data was obtained from online news reports and governmental institution documents. The data was then examined through the criminological theories of routine activity theory and strain theory to elucidate the phenomenon of familicide in the context of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The findings revealed that familicide cases escalated throughout the pandemic, with greater numbers annually. However, such policies simultaneously enabled offenders to commit violence more easily or familicide against victims. Therefore, the COVID-19 pandemic introduced impactful lifestyle and strain alterations that contributed to the rise in familicide cases in Indonesia. Additionally, stay-at-home policies indirectly intensified interactions between potential offenders and victims within households, while reducing interactions and access to external contacts capable of providing protection."

"Pandemi COVID-19 membuat banyak negara terpaksa melakukan kebijakan-kebijakan tegas seperti pemberlakuan karantina, pembatasan kegiatan sosial, dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Pembuatan kebijakan tersebut membutuhkan penelitian yang matang serta data-data yang menunjang. Data-data yang dipakai bisa berasal dari sektor sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam datadata tadi bisa saja ada informasi-informasi pribadi dari individu atau kelompok yang terambil secara sengaja ataupun tidak. Informasi pribadi termasuk dalam ranah privasi yang seharusnya dijaga. Di masa pandemi ini, penjagaan atas privasi menjadi lebih longgar karena dikalahkan oleh kepentingan akan kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan kepentingan otoritas lainnya. Otoritas menggunakan data privasi penduduknya demi kepentingan penduduk itu sendiri. Akan tetapi, data privasi tadi juga dipakai sebagai bahan bakar otoritas dalam melanggengkan kekuasaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap penduduk dan mendisiplinkan mereka. Pengambilan data-data pribadi dapat dilanjutkan kendati pandemi COVID-19 telah berlalu karena kekuasaan perlu untuk tetap eksis. Penduduk menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan yang mampu berjalan tanpa mereka sadar sedang dikuasai. Kekuasaan yang berjalan hingga tingkat penduduk dikenal dengan sebutan governmentality.

---

The COVID-19 pandemic has forced many countries to carry out strict policies such as the implementation of quarantine, restrictions on social activities, and the implementation of strict health protocols. Making these policies requires careful research and supporting data. The data used can come from social, economic, health, security, and so on. In the above data, there may be personal information from individuals or groups that is taken intentionally or not. Personal information is included in the realm of privacy that should be protected. During this pandemic, the safeguards on privacy have become looser because they are defeated by the interests of health, social-economic recovery, and the interests of other authorities. The authority uses the private data of its residents for the benefit of the residents themselves. However, this privacy data is also used as fuel for authorities to maintain power by monitoring the population and disciplining them. The collection of personal data can be continued even though the COVID-19 pandemic has passed because power needs to exist. Residents become the subject as well as the object of power that can run without them knowing they are being controlled. The power that runs to the level of the population is known as governmentality."

"Secara umum, jumlah pasien COVID-19 yang mendapatkan perawatan di rawat inap lebih banyak daripada di ICU, sehingga menjadikannya urgensi untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan terapi pengobatan yang efektif agar jumlah pasien sembuh terus bertambah. Dalam peresepan obat dapat terjadi kesalahan yang akan menyebabkan pengobatan bagi pasien COVID-19 tidak efektif, salah satunya Masalah Terkait Obat (MTO). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi MTO pada pasien COVID-19 rawat inap di RSUI tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil secara retrospektif dari resep dan rekam medis pasien. Klasifikasi MTO dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi Hepler dan Strand. Identifikasi dilakukan pada 406 pasien COVID-19 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya MTO sebanyak 26 kejadian pada 22 pasien dari 406 pasien COVID-19 rawat inap di RSUI tahun 2020 dengan persentase indikasi yang tidak diobati sebesar 3,85%, kesalahan pemilihan obat 11,54%, kegagalan dalam penerimaan obat 23,08%, reaksi obat tidak diinginkan 19,23%, potensi interaksi obat 42,31%, dan tidak ditemukan kejadian dosis subterapi, dosis berlebih, serta penggunaan obat tanpa indikasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terapi pengobatan pasien COVID-19 rawat inap di RSUI berpotensi mengalami MTO.

---

In general, the number of COVID-19 patients who are hospitalized is more than in the ICU, thereby this becomes an urgency to provide the best service by providing effective treatment to increase the number of recovered patients. In prescribing drugs, errors can occur which will cause treatment for COVID-19 patients to be ineffective, one of which is Drug-related Problems (MTO). This study aims to identify DRP in hospitalized COVID-19 patients at RSUI in 2020. This study is a descriptive study with a cross-sectional study design. The data used in this study are secondary data taken retrospectively from prescriptions and patient medical records. The DRP classification used in this study refers to the Hepler and Strand classifications. Identification was carried out on 406 COVID-19 patients who met the inclusion and exclusion criteria. The results of the study indicated that there were 26 DRP events in 22 out of 406 hospitalized COVID-19 patients at RSUI with the proportion of events for untreated indications 3,85%, improper drug selection 11,54%, failure to receive drugs 23,08%, adverse drug reactions 19,23%, potential drug interactions 42,31%, and there were no incidence of subtherapeutic dosage, overdosage, and drug use without indication. Based on the results, it can be seen that the treatment for hospitalized COVID-19 patients at RSUI has the potential to experience drug related problems."

"Penyakit Coronavirus-Disease-2019 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 110 juta orang dari 221 negara sejak dinyatakan pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Usaha pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi dan mengendalikan pandemi virus COVID-19 diinisiasi dengan cara melakukan pembatasan kegiatan manusia dari skala besar hingga skala kecil namun masih belum menunjukkan adanya pengurangan jumlah masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Hasil survei indikator politik di Indonesia pada mahasiswa generasi Z yang berumur 17-22 tahun menyatakan 45,1% responden bersedia untuk divaksinasi, 43.9% responden tidak bersedia di vaksin dan 10.9% responden tidak tahu/tidak menjawab pada program vaksinasi. Responden pada kelompok mahasiswa generasi Z memiliki urgensi pada penerimaan vaksinasi dikarenakan akan segera diberlakukannya pemberlajaran secara luring (offline) pada semester genap tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Indonesia dari rumpun sains dan teknologi, rumpun sosial dan humaniora, dan rumpun ilmu kesehatan dengan total responden sebanyak 162 orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa manfaat (benefit) yang dirasakan oleh mahasiswa universitas indonesia pada penerimaan program vaksinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga dilakukan beberapa rekomendasi solusi yaitu Mewajibkan Program Vaksinasi bagi Seluruh Mahasiswa Universitas Indonesia, Bekerja Sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia, Membuat Program Humas Gerakan Vaksinasi Mahasiswa dan Tagar #MahasiswaBeraniVaksin.

---

Coronavirus-Disease-2019 (COVID-19) has infected more than 110 million people from 221 countries since it was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. The government's efforts in Indonesia to tackle and control the COVID-19 virus pandemic were initiated by limiting human activities from large to small but still not reducing the number of people exposed to the COVID-19 virus. The results of a survey of political indicators in Indonesia on generation Z students aged 17-22 years stated that 45.1% of respondents were willing to be vaccinated, 43.9% of respondents were not willing to be vaccinated and 10.9% of respondents did not know/did not answer the vaccination program. Respondents in the Generation Z student group have urgency in receiving vaccinations because offline learning will soon be implemented in the even semester of 2021. This research was conducted on students from the University of Indonesia from the science and technology clumps, social and humanities clusters, and health sciences groups with a total of 162 respondents. Based on the research conducted, it was found that the benefits felt by Indonesian university students in receiving the vaccination program were influenced by several factors. So, several recommendations were made, namely Mandatory Vaccination Programs for All University of Indonesia Students, Collaborating with University of Indonesia Hospitals, Creating a Public Relations Program for the Student Vaccination Movement, and the hashtag #MahasiswaBeraniVaksin."

"Penyakit Coronavirus-Disease-2019 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 110 juta orang dari 221 negara sejak dinyatakan pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Usaha pemerintah di Indonesia untuk menanggulangi dan mengendalikan pandemi virus COVID-19 diinisiasi dengan cara melakukan pembatasan kegiatan manusia dari skala besar hingga skala kecil namun masih belum menunjukkan adanya pengurangan jumlah masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Hasil survei indikator politik di Indonesia pada mahasiswa generasi Z yang berumur 17-22 tahun menyatakan 45,1% responden bersedia untuk divaksinasi, 43.9% responden tidak bersedia di vaksin dan 10.9% responden tidak tahu/tidak menjawab pada program vaksinasi. Responden pada kelompok mahasiswa generasi Z memiliki urgensi pada penerimaan vaksinasi dikarenakan akan segera diberlakukannya pemberlajaran secara luring (offline) pada semester genap tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Indonesia dari rumpun sains dan teknologi, rumpun sosial dan humaniora, dan rumpun ilmu kesehatan dengan total responden sebanyak 162 orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa manfaat (benefit) yang dirasakan oleh mahasiswa universitas indonesia pada penerimaan program vaksinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga dilakukan beberapa rekomendasi solusi yaitu Mewajibkan Program Vaksinasi bagi Seluruh Mahasiswa Universitas Indonesia, Bekerja Sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia, Membuat Program Humas Gerakan Vaksinasi Mahasiswa dan Tagar #MahasiswaBeraniVaksin.

---

Coronavirus-Disease-2019 (COVID-19) has infected more than 110 million people from 221 countries since it was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. The government's efforts in Indonesia to tackle and control the COVID-19 virus pandemic were initiated by limiting human activities from large to small but still not reducing the number of people exposed to the COVID-19 virus. The results of a survey of political indicators in Indonesia on generation Z students aged 17-22 years stated that 45.1% of respondents were willing to be vaccinated, 43.9% of respondents were not willing to be vaccinated and 10.9% of respondents did not know/did not answer the vaccination program. Respondents in the Generation Z student group have urgency in receiving vaccinations because offline learning will soon be implemented in the even semester of 2021. This research was conducted on students from the University of Indonesia from the science and technology clumps, social and humanities clusters, and health sciences groups with a total of 162 respondents. Based on the research conducted, it was found that the benefits felt by Indonesian university students in receiving the vaccination program were influenced by several factors. So, several recommendations were made, namely Mandatory Vaccination Programs for All University of Indonesia Students, Collaborating with University of Indonesia Hospitals, Creating a Public Relations Program for the Student Vaccination Movement, and the hashtag #MahasiswaBeraniVaksin."

"Kelemahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah membuka peluang terjadinya praktik politisasi anggaran untuk kepentingan elektoral di masa pandemi. Praktik politisasi anggaran oleh calon petahana tumbuh subur seiring hadirnya kebijakan re-focusing anggaran melalui skema pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Artikel ini berusaha mendalami temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia atas dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala daerah di 23 kabupaten/kota. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai bahan bacaan yang relevan berupa buku, jurnal, dan sumber berita di media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana. Argumen tersebut diperkuat oleh praktik politisasi bantuan sosial menggunakan anggaran daerah. Bantuan sosial penanganan COVID-19 dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana sebagai bentuk kampanye terselubung."

"Dalam artikel ini penulis mecoba memahami pandemi covid-19 dalam pendekatan kapabilitas yang diajukan amartya k.sen. Kapabilitas dipahami sebagai kemampuan aktual untuk meraih satu capaian bernilai yang sudah dipertimbangan alasannya secara rasional. "

"Covid-19 adalah penyakit menular yang muncul pertama kali di Wuhan, China. Sejak teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, penyebaran virus Covid-19 terus mengalami perluasan, khususnya di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk dan tingkat mobilitas yang tinggi. Salah satunya adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah awal dengan temuan kasus Covid-19 di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis pola penyebaran Covid-19 secara spasiotemporal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pola penyebaran Covid-19 dianalisis menggunakan space time scan statistic, sedangkan untuk melihat faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi dilakukan tabulasi silang. Hasil menunjukkan bahwa wilayah sekitar pusat kegiatan di bagian tengah Kota Surakarta berisiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19. Selain itu, keberadaan pasar tradisional menjadi faktor yang mempengaruhi penyebaran virus Covid-19.

---

Covid-19 is an infectious disease that first appeared in Wuhan, China. Since it was first identified in Indonesia in March 2020, the spread of the Covid-19 virus has continued to expand, especially in large cities with population density and high levels of mobility. One of them is the city of Surakarta. Surakarta City was one of the initial areas with the discovery of Covid-19 cases in Indonesia. The aim of this research is to analyze the spatiotemporal distribution pattern of Covid-19 and the factors that influence it. The pattern of the spread of Covid-19 was analyzed using space time scan statistics, while cross-tabulation was carried out to see the influencing driving factors. The results show that the area around the activity center in the central part of Surakarta City is at high risk for the spread of Covid-19. Then, the existence of traditional markets is a factor that influences the spread of the Covid-19 virus."