Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam dunia kesenian visual, dunia Barat membedakan antara seni dan kerajinan. Dalam kesenian Jawa pembedaan tersebut tidak dikenal. Tetapi dikotomisasi antara seni dan kerajinan umum berlaku di Kampung Taman. Munculnyapun belum demikian lama yaitu beberapa tahun setelah tradisi baru mereka dalam membuat batik. Tradisi baru mereka adalah membuat batik lukis yang bukan untuk memenuhi fungsi busana melainkan sebagai pendukung dekorasi interior saja. Munculnya tradisi baru tersebut mereka melahirkan pula cara ekepresi yang berbeda.

Perbedaan cara berekspresi di dalam kesenian batik masyarakat Kampung Taman akibat dari adanya dikotomi antara seni dan kerajinan. Yang secara umum orang-orang Taman mendefinisikan seni sebagai karya-karya yang bersifat individual dan dibuat dalam jumlah terbatas. Sedangkan kerajinan adalah karya produk massal dibuat dalam jumlah yang banyak (dalam bentuk yang berulang-ulang) oleh banyak orang. Akan tetapi ketika dihadapkan terhadap ciri-ciri bentuk satuan karya apakah itu karya seni atau kerajinan masyarakat tidak dapat mengkategorikan secara jelas tanpa melihat konteks di luar satuan karya tersebut.

Kampung Taman adalah kawasan wisata, di mana hasil kesenian masyarakatnya mempunyai kaitan erat dengan pasar yang bersifat turistik. Masalah yang menarik dari gejala-gejala ini adalah: pertama, mengapa muncul cara berekspresi yang berbeda dalam menghadapi pasar yang bersifat turistik?; kedua apabila hasil suatu karya seni dan kerajinan demikian Samar mengapa masyarakat Taman mengkategorikan seni bertentangan dengan kerajinan?; ketiga, apabila kategori seni dan kerajinan lebih mencerminkan pertentangan, bagaimana hubungan kesenian dengan konflik dan kerjasama yang ada dalam masyarakat pelaku kesenian batik?

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah mencoba mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan konflik dan juga kerjasama yang terwakili dengan adanya dikotomisasi antara seni dan kerajinan.

Dalam upaya menjelaskan gejala-gejala ini diperlukan suatu pengamatan terlibat dan wawancara mendalam terhadap masyarakat pelaku kesenian batik di Kampung Taman. Kampung Taman diambil sebagai lokasi penelitian berkat kerangka teori yang dibuat dan pertimbangan-pertimbangan teknis: tempat tersebut memungkinkan dikaji secara mendalam, dan orang-orang yang dapat diajak kerjasama sehingga didapat data-data yang memadai.

Dikotomisasi seni dan kerajinan seperti ini bukanlah kebiasaan pada masyarakat Jawa. Pengadopsian istilah seni dan kerajinan menimbulkan konflik kepentingan. Karena mereka dapat mendefinisikan karya lain sebagai kerajinan dan orang lain sebagai perajin. Sehingga ada kelompok masyarakat yang membuat karya batik yang bersifat individualistis dan yang bersifat produk massal. Konflik berkaitan dengan pasar di mana karya-karya unik individualistik direproduksi oleh orang lain secara massal. Pengadopsiam konsep seni dan kerajinan tersebut tidak diikuti dengan mendaftarkan hak cipta pada lembaga yang berwenang. Konflik-konflik tersebut diekspreslkan dengan merendahkan karya-karya kerajinan. Selain itu masing-masing kelompok membuat organisasi kesenian masing-masing. Yang satu berlabel seni dan yang satu lagi berlabel kerajinan.

Namun ada ketidaktegasan dalam membuat kategori apakah karya tertentu digolongkan sebagai kerajinan atau seni. Seni dapat menjadi kerajinan, dan seni dapat pula mengandung unsur kerajinan. Ketidaktegasan tidak menghalangi dikotomisasi antara seni dan kerajinan. Ini pula yang menandakan adanya konflik kepentingan antara dua kelompok tersebut. Karena suatu karya bukan konteksnya pada karya itu sendiri melainkan terkait dengan siapa pembuatnya.

Sisi lain dari konflik mereka juga dapat melakukan kerjasama. Jika konflik kepentingan masyarakat mengambil semacam model dikotomisasi antara seni dan kerajinan. Kerja sama mempunyai nuansa lain. Kerjasama bukan mengambil model dari seni mengandung unsur kerajinan dan kerajinan dapat menjadi seni. Kerjasama mereka lakukan dalam upaya menonjolkan Kampung Taman sebagai "desa seni" supaya menjadi sorotan masyarakat lain yang lebih luas. Ini ada hubungannya dengan upaya pemugaran situs budaya Kompleks Taman Sari oleh pemda DIY. Pemugaran ini dikhawatirkan terjadinya penggusuran. Masyarakat saat ini masih dalam tanda tanya tentang kelangsungan hidup mereka bagaimana nasib mereka jika pemugaran itu terlaksana. Untuk itu selama dalam masa menunggu lebih baik mereka berpameran karya-karya batik di luar kampung mereka, supaya masyarakat lain tahu bahwa mereka eksis. Untuk itu mereka perlu bekerjasama dalam upaya tersebut.

Abstrak :
This research aim to know and to analyse how much the influence of coordination in constructing Tax Object Sales Value forward effectiveness of services to tax community. This pointed out that for increasing coordination with implementation in relationship with tax objact sales value consist of objective integration, activity integration and achievement purpose efficiently would be promote a services tax object sales value to the object sales value to the tax community. The research population were tax payers and others institutional relationship with tax object sales value at DKI Jakarta. Sampling technique was proportional stratified random sampling . This technique is used if the population dishomogen and stratified proportional. Data technique collecting which is used in this research was observation, interview, documentation and questioner. Questioner which constitute measure equipment in this research should be tested and reliable. The mainstay point out precision, stability of measure equipment which be used. Data collecting of the research result be analysed with using quantitative metode approach while linear regression analysis has been performed in the quantitative approach. The result of hypothesis test indicate that objective integration, activity integration and achieve a purpose efficiently influenced significantly a services tax object sales value to the tax community, and the achievement of this research also need to know and to analyse for increasing dimension of objective integration, activity integration and achievement purpose integrated in order to find out satisfication to tax community services which to expected. based on this research The Head of Kanwil Pajak or The Head of KTP in carry out coordination must be receptance input from others instutions interrelated for constructing Tax Object sales value at each their regions.

Abstrak :
Gibsit adalah mineral alumina dioktahedral, [Al(OH)3]. Struktur kristal gibsit merupakan tumpukan oktahedral aluminium hidroksida. Setiap lembar terdiri dari kation Al3+ yang berkoordinasi dengan 6 hidroksil (OH-), dan setiap ion OH- berkoordinasi dengan dua Al3+. 6 oktahedral yang membentuk cincin menyebabkan terbentuknya rongga oktahedral pada gibsit. Rongga ini dapat disisipi oleh kation yang berukuran kecil seperti lithium. Gibsit dan gibsit diinterkalasi litium (LIG) dapat mengadsorpsi anion melalui pertukaran anion. Sifat mengadsorpsi melalui pertukaran anion ini digunakan untuk menangkap kontaminan-kontaminan anion, seperti Cr(VI) dalam air. Gibsit alam dihilangkan senyawa besi dan material organik menggunakan metode asam askorbat-asam sitrat dan hidrogen peroksida (gibsit purifikasi). Preparasi interkalasi lithium ke dalam gibsit (LIG) dipreparasi dengan menambahkan gibsit ke dalam larutan LiCl. Pada studi ini, sebanyak 0,15 gram gibsit alam, gibsit purifikasi, LIG alam dan LIG purifikasi dimasukkan ke dalam 100 ppm larutan Cr(VI) pada pH 4 dan 10. Kemudian distirer selama 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 360, 900 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa adsorpsi Cr(VI) relatif lebih tinggi pada pH 4 dibandingkan pH 10. Gibsit purifikasi terinterkalasi litium (LIG purifikasi) menunjukkan adsorpsi paling tinggi sekitar 9,5 mg/gram pada pH 4 dan sekitar 7,90 mg/gram pada pH 10 . ......Gibbsite is dioctahedral alumina mineral, [Al(OH)3]. Crystal structure of gibbsite is octahedral packed of aluminium hydroxide. Each layer consist of cation Al3+ which coordinates with 6 hydroxyls and each ion OH- coordinates with 2 Al3+. 6 oktahedral make octahedral voids. This octahedral voids can hold small cation like lithium. Gibbsite and gibbsite intercalated litium (LIG) is capable of adsorbing anions through an ion-exchange reaction. The anion exchange adsorption capability is applied in scavenging anionic contaminants, such as Cr(VI) in the water. LIG was prepared by added gibbsite in to LiCl solutions. In this study, the adsorption of Cr(VI) by gibbsite and LIG was investigated at pH 4 (bichromate ions) and pH 10 (chromate ions). The results showed that Cr(VI) adsorption was relatively high in pH 4 compared to pH 10. Gibbsite with purification and then intercalated with lithium (LIG purification) showed highest adsorption around 9,5 mg/gram pH 4 and 7,90 mg/gram pH 10.

Abstrak :
ABSTRAK
Proses komunikasi, kolaborasi dan koordinasi yang baik berdampak besar terhadap efektivitas organisasi dan merupakan elemen penting dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan penelitian ini untuk menelaah pola komunikasi, kolaborasi dan koordinasi di Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung yang menerapkan standar mutu ISO 9001:2008 dan sebagai puskesmas berprestasi tahun 2016 di Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat konfirmatori. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode melalui wawancara mendalam pada empat orang narasumber, diskusi group terarah oleh enam orang staf, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan terdapat pola komunikasi semua level dan saluran. Pola kolaborasi spektrum luas bersifat spesialisasi, diformalisir. Pola koordinasi bersifat penguatan dan perluasan. Tantangan yaitu pemilihan prioritas penyampaian informasi, adanya peran ganda, kesalahpahaman, kesulitan menselaraskan waktu kegiatan dengan instansi lain, pengulangan proses koordinasi ketika ada pergantian pejabat seperti camat atau lurah, adanya keterlambatan persetujuan laporan program kegiatan dari pihak kecamatan dan kelurahan. Saran yaitu agar terus menjaga pola yang telah ada dan meningkatkannya, perlu adanya advokasi untuk penguatan sumber daya manusia, perlu ada nota kesepahaman dengan instansi lain, perlu mentransfer pola proses yang telah kepada personil puskesmas secara berkesinambungan. Instansi luar yang sejenis perlu meniru dan menerapkan pola proses yang ada dari Puskesmas Ibrahim Adjie

---

ABSTRACT
The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java. The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document. The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village. Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan double insurance telah membuka peluang praktik Coordination of Benefit (CoB) di Indonesia, terlebih dalam era JKN saat ini. Yang mana setiap orang selain memiliki asuransi yang bersifat wajib mereka pun memiliki asuransi kesehatan tambahan yang kepesertaanya bersifat tidak wajib. Pada praktiknya CoB terkadang masih belum sesuai dengan prinsip universal asuransi.

Penelitian ini mencoba menganalisis praktik CoB dan besaran biaya CoB yang terjadi di Indonesia baik antara BPJS Kesehatan dengan AKT maupun antara AKT dengan AKT.

Metode yang digunakan adalah rancangan studi observasional dengan desain cross sectional. Pemodelan menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu two-part model yang memisahkan proses antara praktik CoB dengan besaran biaya CoB.

Hasil penelitian menyatakan kovariat usia, LOS dan penyakit sistem sirkulasi menunjukkan efek yang signifikan dalam pengujian secara statistik. Kurangnya koordinasi antar provider dengan asuradur atau asuradur dengan asuradur menyebabkan meningkatnya potensi moral hazard yang dilakukan baik oleh peserta maupun provider sehingga peserta berpotensi mendapatkan cakupan ganda.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya dibuat Badan/Organisasi yang khusus mengelola CoB dan dibuatnya regulasi CoB.

---

ABSTRACT
Nowadays, some people may have double insurance. Besides having compulsory insurance that regulated by government, they also have additional health insurance which is not mandatory. This condition has opened up opportunities for Coordination of Benefit (CoB) in Indonesia, especially in JKN era. Unfortunately, in practice CoB still not executed according to the principle of general rules of insurance. This research seeks to analyze the practice of the COB and COB fee scale that occurred between BPJS with AKT and between AKT to AKT. The method used is the observational study with cross sectional design. The modeling uses an econometric approach, that is a two-part model which separates the process between the CoB practice and the CoB funds.

The result of the research states that age covariate, LOS, and circulatory system diseases show significant effects in statistical testing. Lack of coordination between providers and assurer or between assurer and assurer, causes increasing potential moral hazard by both participants and providers so that participants may get double coverage.

The suggestions of this research are first the need to create an independent agency or organization that manages CoB and second the need to made regulation of CoB.

Abstrak :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu perangkat daerah mempunyai fungsi pokok sebagai badan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang Bappeda induk sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Bappeda dan jajarannya daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Dengan Adanya permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kendala internal Pelaksanaan koordinasi, koordinasi di internal Bappeda terlihat kurang baik dari kerjasama, komunikasi dan disiplin anggotanya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi serta faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara studi pustaka dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui Proses analisis empat dimensi yaitu dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terintegrasi, koordinasi harus berkesinambungan, dan koordinasi harus ada menggunakan pendekatan multi-kelembagaan. Dimensi yang terpenuhi adalah dimensiK oordinasi harus terintegrasi dan koordinasi harus berkesinambungan, sedangkan dua Dimensi lain yaitu dimensi koordinasi harus terpusat dan koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-kelembagaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor itu Pengaruh ini dianalisis dengan menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan koordinasi yaitu faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Dari segi faktor kesatuan tindakan, pelaksanaan koordinasi belum terlaksana dengan baik karena adanya perintah tidak ada satupun isu yang dikeluarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota kedua departemen di Bappeda kepada instansi di bawahnya. Faktor komunikasi, pelaksanaan koordinasi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktor ketiga, pembagian kerja juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Walikota tertuang dalam Susunan Organisasi Tata kerja masing-masing perangkat daerah. Faktor keempat, yaitu disiplin, menunjukkan Badan-badan dalam proses tersebut belum terpapar pada kemauan dan kecenderungan yang tinggi dari badan-badan tersebut dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. ...... The Regional Development Planning Agency is one of the regional apparatuses having the main function as a regional development planning agency. The authority of the main Bappeda as coordinator in the preparation of Regional Government Work Plans greatly influences the development of community welfare. Coordination is a very important effort made by Bappeda and its regional staff in the preparation and implementation of regional development work plans. The existence of regional development problems illustrates internal constraints. The implementation of coordination, coordination within Bappeda looks less good than the cooperation, communication and discipline of its members, therefore this study aims to analyze the implementation of coordination and its factors. influence it. This research was conducted using a postpositivist approach. The data needed in this study comes from literature and in-depth interviews. The results showed that the coordination implementation of the Regional Government Work Plans by the Regional Development Planning Agency was quite effective. These results are known through a four-dimensional analysis process, namely the dimensions of coordination must be centralized, coordination must be integrated, coordination must be sustainable, and coordination must exist. using a multi-institutional approach. The dimensions that are fulfilled are that the coordination dimension must be integrated and the coordination must be sustainable, while the other two dimensions, namely the coordination dimension must be centralized and the coordination must use a multi-institutional approach is not fulfilled. These factors. This influence is analyzed using the theory of Hasibuan (2006) about the factors that affect the success of the implementation of coordination, namely factors unity of action, communication, division of labor, and discipline. In terms of the unity of action factor, the implementation of coordination has not been carried out properly because there was no single issue issued in the process of drafting the Regional Government Work Plan. said the two departments at Bappeda to the agencies under it. Factor communication, the implementation of coordination has been well communicated to all stakeholders in the preparation of the Regional Government Work Plan. The third factor, the division of labor has also been implemented properly in accordance with applicable regulations The regulations of the Minister of Home Affairs and the Mayor are contained in the Organizational Structure of the work procedures of each regional apparatus. The fourth factor, namely discipline, shows that the Agencies in the process have not been exposed to the high willingness and inclination of these agencies in the process of preparing Local Government Work Plans.

Abstrak :
Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut. ......Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles.