Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu ketentuan hukunm tentang kewarganegaraan merupakan tuntutan logis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang kewarganegaraan selain memunculkan dimensi pengaturan hak kewarganegaraan juga menentukan dimensi kepastian hukunl status kewarganegaraan setiap orang. Berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Pasal 17 huruf (k), seorang warga negara Indonesia yang telah,bertempat tinggal di luar negeri dalam daktu lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan diri untuk tetap menjadi warga negara Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang apabila tidak diikuti dengan dimilikinya kewarganegaraan barn akan menimbulkan dampak yang berat yaitu hilangnya perlindungan dari negara sehingga timbul pertanyaan bagaimana dengan pencabutan kewarganegaraan tersebut apakah hak asasi. manusia telah dilanggar? dengan hilangnya kewarganegaraan tersebut, bagaimana perlindungan yang diberikan negara terhadap WNI khususnya_ yang berada diluar negeri- Dalam berbagai kasus misalnya apa yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yang sering kali dalam kondisi tidak 'bebas atau karena paksaan keadaan bekerja tanpa izin dinegara lain untuk dapat setiap saat menyatakan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Bukan hanya itu, bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki Surat Akuan Pengenalan (SAP), yang dapat di identikan sebagai paspor, sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 pasal 17 huruf (j) dapat pula mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan. Namun Karena kehilangan kewarganegaraan itu tidak disertai dengan kepemilikan kewarganegaraan Malaysia, maka kehilangan kewarganegaraan akan mengakibatkan warga negara Indonesia tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, pengaturan kehilangan kewarganegaraan Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 17 huruf (k) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seharusnya tidaklah serta merta nenghilangkan kewarganegaraan seorang warga negara Indonesia, terutama dalam konteks kealpaan untuk menyatakan kembali kewarganegaraan Indonesia. Walaupun telah diatur beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, secara prinsip undang-undang kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengenal bahkan mencegah apa yang dinamakan tanpa kewarganegaraan atau stateles S . Yang artinya suatu kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak otomatis terjadi apabila karena kehilangan tersebut seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.

Abstrak :
Tesis ini membahas politik hukum pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Secara khusus, proses pembahasan dilakukan terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan dari era orde lama sampai dengan orde reformasi, dimana pengaturan masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk hukum yang mengatur kewarganegaraan, pada nantinya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi warga negara, serta mampu memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap warga negara. ......This thesis discussed law politic of citizenship in Indonesia, specifically concering consideration proceess of citizenship regulations ranged from Old Order to Reformation era which those kind of regulations need to seriously noticed. The reason underlied discussion of citizenship will cause mutual relationship between State and citizens. Thus, this research focused on descriptive analysis which produced some propositions for citizenship regulations. So that citizenzhip regulations will no longer cause unlawfully problems and guarantee the protection of citizens’s human rights.

Abstrak :
Tesis ini membahas permintaan Diaspora Indonesia kepada pemerintah mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas dimana sistem hukum Indonesia saat ini hanya mengakui dwi kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan setelah itu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat dampak positif dan negatif dari permintaan dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia dilihat dari perspektif keimigrasian serta bagaimana solusi dari dampak negatif terhadap politik hukum dwi kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pembuat kebijakan dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Kewarganegaraan Ganda merupakan pilihan strategis untuk mengakomodasi kebutuhan para Diaspora untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya yang besar di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, pendidikan dan pariwisata. ...... This thesis disserts about the inquiry from Indonesian Diasporas towards the government on the subject of unlimited double citizenship whereas Indonesian Law at the moment only recognizes limited double citizenship for children until they turn 18 years old and have to choose which nationality they want after. The purpose of this thesis is to see the positive and negative impact of the inquiry on double citizenship from the Indonesian Diasporas viewed from Immigration's Perspective and how to solve the negative impact towards Law Politics of double citizenship. This research is a qualitative type with a descriptive design. Analyst Model of this research uses a few questions that contains analyst unit which becomes the foundation of the data accumulation. The informant of this research consists of policy-makers in the area of citizenship and immigration. Based on the results of the research, it could be concluded that the policy of double citizenship is a strategic choice to accommodate the needs of the Diasporas to actively act in the Indonesian national socio-economic development, especially through an abundant contribution in the area of economy, trade, investments, technology, education and tourism.

Abstrak :
Tesis ini mencermati peran diaspora dalam politik internasional dan fokus terhadap pengetahuan substantif tentang Diaspora Indonesia, serta keterkaitannya dengan pemerintah Indonesia. Dewasa ini, Diaspora membuat suatu gebrakan dalam hubungan internasional. Perannya dalam memperkuat dan mempertahankan suatu negara kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk menciptakan kesejahteraan negara. Menurut Delano dan Gamlen, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami relasi negara dengan diasporanya yaitu dengan melihat potensi dan perkembangan diaspora, merangkul transnasionalisme, dan pengelolaan diaspora secara global. Pada kasus Diaspora Indonesia, ketiga hal tersebut mempengaruhi perkembangan diaspora Indonesia serta kebijakan publik dan kebijakan luar negeri yang dibuat cenderung mengarah kepada kepentingan negara. Pemerintah Indonesia berupaya mengkonstruksikan Diaspora Indonesia sebagai potensi besar untuk kemajuan Indonesia dengan tujuan memajukan Indonesia. Komunitas Epistemik, Pelajar, Pengusaha, dan berbagai golongan membantu terciptanya tujuan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan substantif terhadap diaspora yang baik dan justru menciptakan permasalahan lain dalam tubuh Diaspora Indonesia sendiri. ......This thesis examines the role of Diaspora in International Politics and focuses on substantive knowledge of the Indonesian Diaspora, as well as the engagement of Indonesian government. Nowadays, Diaspora makes a breakthrough within International Relations. Its role to empower and strengthen the state is being used by every element about prosperity. According to Delano and Gamlen, there are several things that have to be concerned in understanding the relations between state and its diaspora, looking at its development and potential, embracing transnationalism, and governing global diaspora. In Indonesian Diaspora case, the three aspects influence the development of the Indonesian Diaspora and public and foreign policy that have been made tends to be focused on gaining the national interest. Indonesian government tries to construct Indonesian Diaspora as potential source to better Indonesia. Epistemic community, students, entrepreneurs, and several groups help the government to reach that purpose. However, the lack of substantive knowledge of the Indonesian Diaspora creates other problems for the Indonesian Diaspora itself.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kcwarganegamannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tcntang kewarganegaraan. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan tmtuk mcmfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjclasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaanya. Pengcrtian mcngeuai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dad Abraham Maslow tentang kebuluhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam mcneliti persoalan tersebut_ Penelitian ini bersifat kualilalif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancaxa, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. I2 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kcpada anak dari pcrnikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan rlari kebijakan yang ditctapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang tclah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekucnsi yang harus dilerima secara hukum yang berlaku. ......This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship. Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation. Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study. From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. I2 in 2006 was created to give rights to the child from phisher parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity ofa policy set by the state in terms ofa predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws.