Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pelaksanaan penagihan aktif dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah faktor tersebut dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di wilayah DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama Sub Dinas Penagihan (P-3). Pengumpulan data dilakukan dua Cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara aktif yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 tidak terealisir sebagaimana mestinya karena empat faktor utama, yaitu:a. Faktor yuridis, dimana hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik dan operasional mengatur tentang penagihan aktif di wilayah Propinsi DKI Jakarta.b. Faktor SDM, dimana juru sita pajak daerah yang ada sekarang pada Dipenda Propinsi DK1 Jakarta belum bisa menjalankan fungsinya sebagai bagian dari aparat penagihan aktif karena belum diangkat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, SDM yang kini terdapat di Subdis P-3 juga sangat terbatas.c. Daftar kekayaan para penunggak pajak PHR yang akan disita berikut persyaratan lainnya yang relevan dan sarana penunjang sistem informasi administrasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penagihan aktif belum tersedia sehingga pelaksanaan penagihan aktif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.d. Koordinasi antarpersonil Subdis Penagihan maupun antarpersonil lintas subdis tidak berjalan baik, sehingga menghambat pelaksanaan penagihan aktif yang dalam implementasinya sangat memerlukan koordinasi atau kerjasama tim.Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka disarankan enam hal, yakni: (1) menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah yang di dalamnya antara lain termaktub ketentuan tentang pelaksanaan penagihan aktif, mulai dari tata Cara, mekanisme kerja, hingga pengangkatan personil, baik dalam hal penyegelan, penyitaan, maupun pelelangan; (2) Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta segera mengangkat personil penagihan aktif; (3) Dipenda Propinsi DKI Jakarta menyiapkan tim klarifikasi daftar kekayaan wajib pajak yang memiliki tunggakan PHR, yang dipertegas dengan job description yang jelas dan pasti; (4) Dipenda Propinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana penunjang informasi yang berbasis teknologi komputer, dengan jaringan on line system yang menghubungkan lain informasi dari dan ke sejumlah unit, baik antar seksi maupun antar subdis, bahkan antar Suku Dinas dan PDK; (5) Dipenda Propinsi DKI Jakarta melakukan kampanye tentang pentingnya kerja secara tim kepada semua unit Dipenda DKI Jakarta sebagai upaya untuk mengeleminir miskoordinasi; dan (6) alternatif-alternatif tersebut disinergikan dalam satu paket kebijakan yang bersifat holistik, utuh dan saling mendukung."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat tidak optimalnya system pengelolaan administrasi Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan mencari upaya-upaya yang perlu dilakukan guna penyempurnaan pengelolaan administrasi Pajak Hiburan.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta. dan agar lebih terarah pada permasalahannya, maka hanya mengambil sampel penelitian dari obyek penelitian yang menjadi wewenang Balai Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang terfokus pada ke tiga tungku unit kerja yaitu. Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam (indepth interview) serta focus group discussion. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi Pajak Hiburan yang dilakukan Dipenda Propinsi DKI Jakarta sampai dengan penelitian ini dilakukan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan/optimal. Hal ini karena tiga Faktor utama, yaitu:a. Faktor Sistem Informasi Manajemen PHI, dimana hingga kini belum terwujud adanya Sistem Informasi yang terintegrasi antara ke tiga tungku dengan on-line system;b. Faktor Koordinasi, dimana seharusnya antara ke tiga tungku tersebut terjalin melalui koordinasi yang baik dengan pemanfaatan Informasi Teknologi. Namun kenyataannya pelaksanaan koordinasi yang ada masih belum optimal dan tidak memanfaatkan sarana informasi teknologi.c. Faktor Sistem dan Prosedur PHI, walaupun dalam pelaksanaannya secara umum telah memenuhi ketentuan yang berlaku. akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan waktu.Berdasarkan temuan-temuan tersebut. maka disarankan :1. Perlu dibuat suatu sistem informasi administrasi PHI yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersifat on-line sehingga setiap saat baik data maupun informasi dapat diakses seketika pada saat itu juga. Sistem tersebut dihubungkan antara unit kerja yang saling berkaitan, dalam hal ini sub dinas penataan dan pemeriksaan, penetapan. dan penagihan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, fungsi administrasi betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan optimalisasi penerimaan dari PHI semakin mendekati kenyataan.2. Perlu dilaksanakannya program terpadu di antara ketiga unit satuan kerja dalam melaksanakan pungutan PHI melalui kegiatan koordinasi.3. Perlu pemanfaatan sarana komputer secara optimal.4. Mengimplementasikan model koordinasi horizontal dan diagonal, selain vertikal dalam struktur organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Dengan model koordinasi yang baru ini, setiap unit kerja yang saling berkaitan dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Sehingga diharapkan baik waktu pemrosesan dan hasil yang dapat diselesaikan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat meningkat."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, mempunyai peranan yang semakin besar. Hal ini menuntut fiskus untuk melaksanakan tugas semakin lebih profesional, sehingga potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise dapat tergali secara optimal.Masalah pokok tesis ini adalah. pertama tingkat pengetahuan fiskus mengenai bisnis franchise berpengaruh terhadap besarnya penggalian potensi perpajakan, kedua adalah pengetahuan fiskus tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis franchise erat hubungannya dengan kemampuan fiskus dalam menggali potensi fiskal yang ada.Hipotesis yang diajukan tentang tingkat pengetahuan fiskus (variabel bebas) dan penggalian potensi perpajakan (variabel terikat) adalah Ha ; terdapat pengaruh tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan di bidang bisnis franchise, sedangkan Ho ; tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan dibidang bisnis franchise. Penelitian dilakukan terhadap beberapa petugas pemeriksa pajak dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden (Pemeriksa Pajak) dari 126 (Populasi) yang terdapat di 4 Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki Wajib Pajak yang bergerak dalam bisnis franchise.Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise secara empiris terbukti mempengaruhi penggalian potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise. Hal ini terlihat dari Ho ditolak dan Ha diterima untuk t hitung sebesar 5.76947. Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan fiskus dengan penggalian potensi perpajakan dari bisnis Franchise (koefesien korelasi sebesar 0.9712474238 dan koefesien determinasi 94.33%)."

"Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan tingkat perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta dari tahun 1985-2000 rata-rata 10,003% per tahun. Tingkat perkembangan penerimaan yang "negatif" terjadi pada tahun 1987 yaitu sekitar (-2,409%), tahun 1998 sekitar (-28,474%) dan tahun 2000 yang mencapai sekitar (-6,079%).Potensi pajak hotel dan restoran pada tahun 1998 tercatat menurun, terjadi karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga tingkat hunian hotel relatif rendah dan tingkat kunjungan rata-rata ke restoran (tingkat kursi isi) relatif rendah. Tingkat pemungutan pajak hotel pada tahun 1997 berada pada kriteria yang cukup efektif. Sefanjutnya pada tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000, teridentifikasi pada kriteria kurang efektif. Tingkat pemungutan pajak restoran di Propinsi DKI Jakarta pada tahun 1997, 1998, 1999 pada kriteria yang cukup efektif, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat pada kriteria kurang efektif.Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta dari tahun 1997, 1998, 1999 dan tahun 2000 dapat dikatakan pada tingkat sedang. Akan tetapi tingkat efisiensi pemungutan pajak terus mengaiami peningkatan dari tahun 1997 hingga ke tahun 2000. Tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran pada tahun 1997, tahun 1998, dan tahun 1999, adalah pada taraf sedang, akan tetapi pada tahun 2000 tercatat tinggi. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran di pada tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000 berada pada tingkat efisiensi sedang.Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta adalah; (a) Jumlah penduduk, (b) Tingkat pendapatan per kapita, (c) Tingkat Produk PDRB sub-sektor hotel dan restoran, (d) Nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, (e) Tingkat inflasi, (f) Jumiah wisatawan mancanegara, dan (g) Jumlah wisatawan domestik. Faktor-faktor yang tercatat "signifikan" berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta adalah; (a) Nilai tambah subsektor hotel dan restoran, (b) Jumlah wisatawan mancanegara, dan (c) Jumlah wisatawan domestik.Secara "partial" tingkat penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta tercatat "elastis" terhadap perubahan nilai tambah sub-sektor hotel dan restoran, "tidak elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan asing, dan "elastis" terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik. Tingkat "elastisitas" penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta terhadap perubahan jumlah wisatawan domestik, "relatif lebih tinggi" dibandingkan terhadap perubahan niiai tambah sub-sektor hotel dan restoran. (*)"

"ABSTRAKDengan norma penghitungan penghasilan bersih ditetapkan oleh Fiscussebesar prosentase tertentu dengan tetap mengaju prinsip akuntansi yang disebutpengaitan biaya dengan penghasilan (matching cost against revenue).Dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pedagang Eceran dan DokterPraktek dilapangan diperoleh bahwa prosentase penghasilan bersih untuk pedagangeceran menurut hasil questioner Wajib Pajak rata rata 7,7 % (1999) Biro PusatStatistik 21 % (1992) sedangkan menurut Fiscus 10 % (1991). Adapun untuk JasaDokter Praktek masing masmg 35 %, 36 % dan 40 % (berdasarkan keputusan DirjenPajak No KEP-218/PJ./1998 diubah menjadi 45 %).Adanya perbedaan dalam menentukan jumlah penghasilan bersih tentunyaakan menjadi masukan yang bemuanfaat dalam merumuskan kebijakan-kebijakanperpajakan. Untuk itu perlu dicari alternatif yang terbaik dengan mengevaluasiKebijakan-kebijakan Norma Penghitungan yang berlaku dengan mempertimbangkankondisi dan keadaan perekonomian sekarang ini dan melakukan sosialisasi kepadaWajib Pajak agar melaksanakan pembukuan untuk melihat kemampuan netto atau penghasilan kena pajak Wajib Pajak.Menurut hasil penelitian 95 % dan 100 responden Dokter dan PedagangEceran tidak melaksanakan/menyelenggarakan pembukuan dengan alasan antara lain; ketidakmampuan dan faktor ekonomis.

---

"

"Penelitian ini mencari bukti mengenai besarnya rata-rata biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan besarnya biaya CSR yang dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hubungan antara praktek CSR yang dilakukan perusahaan terkait dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dengan teknik dokumentasi. Sampel yang diambil dalam penelitian terdiri dari 82 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 - 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Selain itu, jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2010, didapatkan gambaran bahwa perusahaan tetap melakukan kegiatan CSR walaupun perusahaan mengalami kerugian fiskal pada tahun sebelumnya.

---

This study looked for evidence of the average cost of CSR that spent by the companies listed in the Indonesia Stock Exchange and the amount of CSR cost that charged according to the prevailing tax regulations. Besides, the focus of this study is to review the relationship of CSR activities according to tax avoidance. This study used secondary data with documentation techniques. The sample of this study consisted of 82 companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2010-2012.

The results showed that CSR disclosure has a negative effect to tax avoidance. In addition, according to Government Regulations No. 93 of 2010, this study showed that companies still do the CSR activities eventhough they suffer of fiscal loss in the previous year."

"Tax practitioners are unfamiliar with tax theory. Tax economists remain unfamiliar with tax law and tax administration. Most textbooks relate mainly to the US, UK or European experiences. Students in emerging economies remain unfamiliar with their own taxation history. This textbook fills those gaps. It covers the concept of taxes in regards to their rationale, principles, design, and common errors. It addresses distortions in consumer choices and production decisions caused by tax and redressals. The main principles of taxation—efficiency, equity, stabilization, revenue productivity, administrative feasibility, international neutrality—are presented and discussed. The efficiency principle requires the minimisation of distortions in the market caused by tax. Equity in taxation is another principle that is maintained through progressivity in the tax structure. Similarly, other principles have their own ramifications that are also addressed.A country’s constitutionalspecification of tax assignment to different levels of government—central, state, municipal—are elaborated. The UK is more centralised than the US and India. India has amended its constitution to introduce a goods and services tax (GST) covering both central and state governments. Drafting of tax law is crucial for clarity and this aspect is addressed. Furthermore, the author illustrates different types of taxes such as individual income tax, corporate income tax, wealth tax, retail sales/value added/goods and services tax, selective excises, property tax, minimum taxes such as the minimum alternate tax (MAT), cash-flow tax, financial transactions tax, fringe benefits tax, customs duties and export taxes, environment tax and global carbon tax, and user charges. An emerging concern regarding the inadequacy of international taxation of multinational corporations is covered in some detail. Structural aspects of tax administration are given particular attention. "

"Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (droit de preference) sebagai bentuk kepastian hukum pengembalian piutang kreditur jika debitur cidera janji. Menjadi masalah ketika kreditur pemegang hak tanggungan berhadapan dengan kreditur pemegang hak mendahului lainnya dalam suatu kasus atas objek kebendaan debitur yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur pemegang hak mendahului lainnya, khususnya terhadap pemegang hak istimewa pajak dan pekerja yang sering bersengketa pada perusahaan yang pailit. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur pemegang hak istimewa pajak lebih tinggi daripada kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan, dan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan lebih tinggi dari pada kedudukan kreditur pemegang hak istimewa pekerja, sesuai dengan ketentuan pasal 1134 KUH Perdata yang mengatur hubungan dan kedudukan antara piutang yang memiliki hak mendahului.

---

Creditor with burden right holder has a prominent position compare to other creditors (droit de preference) as a certain restitution if debitor breaks his promise. It becomes a problem if burden right creditor faces with another kind of creditor who has a right to precede in a case of limited object that creditor has. However, this research purposes to explain the position of burden right creditor against precedence creditor, especially special right of taxes and labours which are often fight each other when corporation bankrupts. Normative judicial is the way to do this descriptive research. Based on result, we can conclude that the position of special right of taxes creditor is higher than the burden right creditor. And the position of burden right creditor is higher than special labours right creditor, based on section 1134 of KUH Perdata which controls the relation and position between credit and precedence."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh aktivitas CSR yang tidak bertanggung jawab (Irresponsible CSR Activities) terhadap penghindaran dan agresivitas pajak. Penulis menggunakan sampel perusahanperusahaan dari industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan proxy ETR, namun berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan proxy BTD. Hal ini menunjukkan bahwa BTD adalah proxy yang lebih akurat untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak terutama praktik penghindaran pajak yang agresif dibandingkan dengan proxy ETR. Pengungkapan CSR berdasarkan kriteria ISO 26000 dijadikan metode untuk mengukur aktivitas CSR yang tidak bertanggung jawab.

---

This study aims to provide empirical evidence of the influence of irresponsible CSR Activities on tax avoidance and tax aggressiveness. Using manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange during the year of 2014, the results indicate that Responsible CSR activities have significant negative association on tax avoidance measured with ETR, but significant positive association on tax aggressiveness measured with BTD. This implies that BTD is more precise measurement of aggressive tax avoidance compare with ETR. CSR disclosure as a proxy of irresponsible CSR activities was measured using ISO 26000 criteria."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menganalisis apakah pengaruh keberagaman gender, dewan komisaris independen, keberagaman usia dan kewarganegaraan pada dewan komisaris akan memperlemah pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dan mempunyai sampel sebesar 101 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2016. Penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dan kewarganegaraan dalam dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan keberagaman usia tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak perusahaan

---

This study was conducted to analyze the effect of corporate social responsibility to tax avoidance and to analyze the effect of gender diversity, independent commissioners, the diversity of ages and nationality of the board of commissioners will weaken the disclosure of corporate social responsibility to tax avoidance. This study uses secondary data with purposive sampling technique and has a sample of 101 companies listed on the BEI with the period 2012 2016. This study proves that there is a negatif impact of CSR disclosure to tax avoidance. The diversity of gender and nationality in the commissioners board proves to weaken the negatif impact of disclosure of corporate social responsibility on tax avoidance. While independent comissioners and age diversity does not affect the relationship between disclosure of corporate social responsibility and tax avoidance."