Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai latar belakang terjadinya transisi demokrasi di Myanmar dengan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2003-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena inisiatif elit penguasa yang secara dominan didorong oleh faktor-faktor eksternal yang datang dari aktor internasional. Argumen ini didapatkan setelah dilakukannya analisis perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Myanmar. Faktor-faktor yang dianalisa diambil dari indikator-indikator konsep transisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

---

The focus of this study is about the democratic transition in Myanmar. This research is conducted using quantitative method, focusing mainly in literature study. The purpose of this research is to identify reasons behind the democratic transition in Myanmar by analyzing the events happening during 2003-2010. The finding of this research describes that external factors and international actors is determinant in pushing the military regime to start the democratic transition in Myanmar. This argument derived from a comparative analysis between internal and external factors existed in Myanmar. These factors are taken from democratic transition concept indicators stated by the experts.

Abstrak :
Rezim militer SLORC/SPDC di Myanmar merupakan salah satu rezim otoritarian terkuat dan terlama di dunia. Setelah bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin di awal dekade 90, banyak negara-negara otoritarian berbondong-bondong menjadi negara demokrasi. Menariknya, rezim militer ini mampu mempertahankan kekuasaan dari arus deras gelombang demokratisasi. Skripsi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendukung kekuasaan rezim militer SLORC/SPDC dari tahun 1988-2010. Dalam temuan penelitian, penulis melihat ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kekuasaan rezim militer ini. Faktor internal, yakni kepentingan ekonomi dan bisnis rezim militer SLORC/SPDC dan kontrol politik ketat yang dilakukan oleh rezim militer SLORC/SPDC. Sementara itu faktor eksternal, yakni lemahnya desakan ASEAN dan dukungan pemerintah China terhadap rezim militer SLORC/SPDC. ......The military regime SLORC/SPDC in Myanmar is one of the strongest and longest military regime in the world. After dissolution of the Soviet Union and collapse of the Berlin Wall in the early decades of 90, many authoritarian countries move into democracy massively. Interestingly, this military regime was able to maintan the power of the rapids wave of democratization. This thesis tries to analyze the factors that support the power of the military regime SLORC/SPDC from the year 1988 until 2010. The author finds internal and external factors that affect the power of the military regime. Internal factors are bussiness and economy interest and tight political control of military regime SLORC/SPDC. Meanwhile, the external factors are the weak of ASEAN pressure and support from China government for the military regime SLORC/SPDC.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari penandatanganan Piagam ASEAN pada tahun 2007 terhadap dinamika politik di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan perilaku aktor-aktor politik pada proses penandatanganan dan berlakunya Piagam ASEAN dalam konteks dinamika politik di Myanmar. Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2007 mencantumkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai identitas dan tanggung jawab setiap negara anggota, sedangkan di sisi lain tidak keseluruhan negara anggota, terutama Myanmar, memiliki pandangan yang seragam mengenai kedua nilai tersebut. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa Piagam ASEAN telah memberi ruang yang terbatas dalam mendesak pemerintahan junta militer Myanmar dalam melakukan liberalisasi politik. Lewat Piagam ASEAN, legitimasi internasional dan stabilitas dari proses liberalisasi politik di Myanmar dapat terlaksana secara terbatas. ......This thesis discusses the influence of the ASEAN Charter signing in 2007, the political dynamics in Myanmar. This study used qualitative methods to explain the behavior of political actors in the process of signing and entry into force of the ASEAN Charter in the context of the political dynamics in Myanmar. ASEAN Charter signed in 2007 include the values of democracy and human rights as the identity and responsibility of each member state, while on the other hand not all member countries, particularly Myanmar, has a unified view of the two values. This study has found that the Charter has given the limited space in urging Myanmar's military junta government in conducting political liberalization. Through the ASEAN Charter, international legitimacy and stability of the process of political liberalization in Myanmar can be implemented on a limited basis.

Abstrak :
ABSTRAK
Perumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari perpolitikan aktor-aktor birokrasi yang terlibat. Dengan demikian, dinamika kebijakan suatu negara terhadap negara lain bisa dipahami melalui studi tentang politik birokrat. Skripsi ini membahas tentang kontradiksi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu demokratisasi Myanmar pada dua periode pemerintahan George W. Bush. Ada dua kelompok dalam perumusan kebijakan luar negeri Bush yakni kaum neokonservatif dan kaum realis. Melalui studi historis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kontradiksi terjadi dalam pendekatan kebijakan luar negeri Bush karena adanya dominasi salah satu kelompok dalam perumusan kebijakan.

---

ABSTRACT
A country’s foreign policy making cannot be separated from the politics of bureaucratic actors. Thus, the dynamics of a country’s policy towards other countries can be understood through the study of bureaucratic politics. This thesis discusses the contradiction of U.S. foreign policy approaches on democratization issues in Myanmar during two periods of George W. Bush administration. There are two groups in the formulation of the Bush foreign policy, neoconservatives and realists. Through descriptive historical studies, this study found that a contradiction in the Bush foreign policy approach occurs because of the dominance of one of the groups in the foreign policy making.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Myanmar. Setelah kurang lebih lima dekade di bawah kekuasaan junta militer, Myanmar kembali menegakkan supremasi sipil melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Concordance Theory oleh Rebecca Schiff untuk menganalisis relasi-sipil militer di Myanmar setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis concordance yang terbentuk antara militer, elite politik, dan masyarakat berdasarkan keempat indikator yang dikemukakan oleh Schiff, yaitu Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, dan Military Style. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disepakati antara militer, elite politik, dan masyarakat setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar merupakan hasil dari concordance antara ketiga aktor tersebut, di mana mereka menyepakati keempat indikator dalam Concordance Theory. ......This research discusses the civil-military relations in Myanmar. After having been under junta military rule for almost five decades, Myanmar successfully re-established civilian supremacy through the 2010 general elections. Combined with a qualitive approach, this research used the Concordance Theory by Rebecca Schiff to analyse the civil-military relations in Myanmar after the 2010 general elections until 2019. It analyses the concordance among the military, the political elites, and the citizenry in Myanmar based on the four indicators of the Concordance Theory, which are Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, and Military Style. The findings of this research indicate that the distribution of power in the government agreed among the military, the political elites, and the citizenry after the 2010 general elections in Myanmar was a result of the concordance among the three actors, in which they agreed upon the four indicators in the Concordance Theory.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw. ......This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan di Burma. Tema yang menceritakan mengenai sejarah pergerakan nasional di Burma, khususnya mengenai perjuangan AFPFL belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penulisan mengenai perjuangan AFPFL menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Adapun metode tersebut yaitu pertama heuristik atau penelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Kedua, kritik sumber yang dilakukan untuk menelaah sumber bacaan yang didapat sehingga menghasilkan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Ketiga yaitu intepretasi yang dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang didapat melalui kritik. Tahap yang keempat yaitu historiografi yaitu rekonstruksi terhadap fakta-fakta yang telah diintepretasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa AFPFL mempunyai peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Burma. Peran ini terlihat dari upaya AFPFL untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap etnis-etnis minoritas seperti Karen, Shan, dan Kachin. AFPFL itu sendiri merupakan satu-satunya organisasi pada anggotakan banyak unsur dalam masyarakat Burma. Anggota-anggota AFPFL melakukan serangkaian perundingan dengan Inggris guna memperjuangkan kemerdekaan Burma. Akhinya melalui proses perundingan yang panjang, Burma memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Kemerdekaan Burma dapat tercapai dengan cara damai dengan Inggris tanpa melalui peperangan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintahan Myanmar berada di bawah pemerintahan junta militer selama lebih dari 20 tahun. Banyaknya permasalahan yang terjadi selama pemerintahan militer membuat masyarakat Myanmar menuntut adanya demokrasi. Penelitian ini akan mengkaji peran partai National League for Democracy NLD dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. NLD mencoba memberi perubahan ke arah demokrasi dengan masuk ke pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan. Dimulai dengan pemilu 2010 yang mendatangkan titik terang terbukanya pemerintahan sipil di Myanmar yang sedikit demi sedikit mengikis pemerintahan otoriter junta milter. Disusul diadakannya Pemilu sela 2012 yang didominasi NLD yang menjadikan NLD sebagai oposisi di parlemen dan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Pada Pemilu 2015, NLD meraih kemenangan dengan jumlah suara terbanyak. Keberhasilan NLD mendapatkan suara mayoritas membuat jalan ke arah demokrasi di Myanmar lebih terbuka. Dalam mengkaji peran NLD terhadap terjadinya demokratisasi di Myanmar, tulisan ini menggunakan teori demokratisasi Samuel Huntington.

---

ABSTRACT
Myanmar government has been under the military junta for more than 20 years. Many problems occurred during the military administration made the people of Myanmar demanding democracy. This study will examine the role of the National League for Democracy (NLD) party in encouraging democratization in Myanmar. The NLD is trying to bring a change toward democracy by entering government and influencing policy. Started with the 2010 elections, it was a bright spot for the opening of a civilian government in Myanmar that gradually eroded the authoritarian junta`s government. Followed by the election held in 2012 which was dominated by the NLD which made the NLD as opposition in parliament and influence the resulting policy. In the 2015 election, the NLD won with an absolute number of votes. The NLD's success earned a majority vote making the road towards democracy in Myanmar more open. In examining the role of NLD towards democratization in Myanmar, this study uses Samuel Huntington`s democratization theory.