Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menjanjikan penjualan emas batangan di bawah harga pasar resmi kepada pembeli, sebagaimana dianalisis dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dasar hukum dan implikasi dari tindakan melawan hukum tersebut dalam kerangka Hukum Perdata Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan analisis hukum deskriptif dengan data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat, PT Aneka Tambang Tbk., tidak memiliki kebijakan atau otorisasi resmi untuk penjualan dengan diskon, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan perusahaan dalam mencegah transaksi tidak sah yang dilakukan oleh karyawan atau pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi praktik tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus serupa di masa depan.

---

This study examines legal violations committed by a third party who promised to sell gold bullion below the official market price to a buyer, as analyzed in the Supreme Court Decision No. 1666 K/PDT/2022. This research aims to assess the legal basis and implications of such unlawful actions within the framework of Indonesian Civil Law. Using a normative-empirical research method, the study combines a descriptive legal analysis with primary and secondary legal data. Findings reveal that the defendant, PT Aneka Tambang Tbk., had no official policy or authorization for the discounted sale, raising questions about liability under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Furthermore, the research underscores the importance of company oversight in preventing unauthorized transactions by employees or third parties. The study concludes with recommendations for corporate governance practices to mitigate similar cases of unauthorized transactions in the future."