Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACT
The management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city.

Abstrak :
ABSTRAK
Penguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentu sebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka waktu terbatas yang berakibat ketika jangka waktu berakhir maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Lalu menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap pemilik bangunan yang telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Terlebih lagi, jika tanah tempat bangunan berdiri adalah tanah hak guna bangunan milik negara yang diberikan kepada suatu badan hukum tertentu. Pada akhirnya perlindungan hukum kepada pemilik bangunan diberikan ketika pemilikan bangunan tersebut dilandasi dengan kepemilikan yuridis yang sah.

---

ABSTRACT
Land acquisition can be seen from the relationship of person or a legal entity as the holder of certain rights to a particular parcel of land as its object. Limited land makes human look for ways so the land needs can be fulfilled. One of the ways is to make the land lease agreement. Land lease agreement has a limited period of time and when the time ends, the land must be returned to the landowner. Then the problem is how legal protection can be given to the owner of the building that has been building on that land. The problems can be complex when the land stands to the right of building on the land state which is given to a particular legal entity. At the end, legal protection can be given to the building owner when ownership of the building was based on the legitimate juridical possession.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal. ......This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections. The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Depok. Di latar belakangi oleh peningkatan pembangunan perumahan dan rumah di kota Depok, namun pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat ditemukan adanya pelanggaran aturan-aturan perizinan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini pengawasan menjadi salah satu bagian penting untuk mengontrol dan menilai pembangunan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan dari pengawasan belum efektif. Hal ini dilihat dari tiga tipe pengawasan hanya pengawasan pendahuluan yang memenuhi seluruh dimensi. Sedangkan pada pengawasan pada pelaksanaan dan pengawasan feed back belum menuhi dimensi keakuratan data, ketepatan waktu, terkooordinir, fleksibilitas, perspektif.

---

ABSTRACT
This research discusses about the implementation control of IMB housing in Depok City. In the background by an increase in housing construction in the city of Depok, but the construction of houses undertaken by the community many violate the rules of development permit. And Construction of houses that are not in accordance with urban development planning. In this case controlling becomes an important part to oversee and assess the development undertaken to fit the planning. The purpose of this research is to knowing and analyzing of the implementation of control IMB housing construction and the factors that affect the implementation of controling of housing development in Depok City. This research uses a postpositivist paradigm with data collection through in depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of supervisory implementation of housing development has not been effective. This is seen from the three types of supervision only the Preliminary Control fulfilled by all dimensions. While on the Cocurrent Control and feed back control are not fulfilled all dimensions of effective supervision.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan literatur, dalam melakukan evaluasi program penulis menggunakan model evaluasi CIPP D.L. Stufflebeam. Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya bangunan rumah tinggal. Pemerintah mewajibkan setiap bangunan rumah tinggal memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Salah satu permasalahan pengurusan perizinan rumah tinggal di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal yang dianggap mahal oleh masyarakat. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk menyajikan program jasa arsitek gratis dengan maksud agar masyarakat yang memiliki rumah tinggal namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat mengakses program tersebut. Untuk mendapatkan akses program Izin Mendirikan Bangunan dengan jasa arsitek gratis maka pemohon harus memenuhi syarat ketentuan seperti pengajuan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa dengan luas tanah maksimal 100 m2 dan luas bangunan maksimal 200 m2, denah dan model disajikan dalam bentuk template. Pada pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut bila dibandingkan dengan masyarakat yang sama-sama mengajukan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal biasa. Hasil dari penelitian yaitu data-data pertanahan dan Ketetapan Rencana Kota masih disajikan dalam bentuk manual, perlunya menghilangkan pembatasan jumlah permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang masuk, sosialisasi program secara intensif, dan koordinasi yang intensif antar masing-masing unit pelayanan.

---

This Research is proposed to discuss the Building Permit Program or IMB in architectural services provided by the authority. The study used post-positivism evaluation with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature, in evaluating the authors program using the CIPP evaluation model by D.L. Stufflebeam. Building Construction Permit is a document that must be owned by every person associated legal entity wishing to carry out development in DKI Jakarta region, including in residential buildings. The government requires that every residential building has a building permit to realize a building that has aspects of safety, health, comfort, and beauty. One of the problems in managing housing in DKI Jakarta is the cost of architectural plans which is one of the requirements for submitting a residential building permit required considered burdensome by the community. Related to this problem, The Provincial Government of DKI Jakarta through the Office Stop Integrated Investment and Services Agency Submit a program to provide architectural services the costs are charged to the regional budget with the intention that the community has a house that does not yet have a Building Permit that can provide the program. To get access to the Building Permit program with free services, the applicant must fulfill requirements such as submitting a Building Permit for residential houses with a maximum land area of 100 m2 and a maximum building area of 200 m2, floor plans and models are provided in the form of templates. In the implementation of the program, only a few people used this program, when compared to the same program, this permits to set up ordinary residential buildings. The results of the study are land data and the City Planning Decree still presented in manual form, the need to abolish a number of incoming Building Permit requests, intensive socialization programs, and intensive coordination between each service unit.

Abstrak :
Keselamatan pengguna perkantoran harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, reruntuhan bangunan gedung tempat dilakukannya aktifitas. Untuk menghindari jatuhnya korban Jika terjadi kondisi bahaya kebakaran ditempat kerja, maka perlu dlketahui persepsi karyawan terhadap proses evakuasi tanggap-darurat bahaya kebakaran ditempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tanggap darurat bahaya kebakaran ditempat kerja PT. XYZ. Dengan diketahuinya hubungan faktor-faktor tersebut diharapkan proses dapat berjalan dengan baik. Disain penelitian ini bersifat Kuantitatif analisis dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden, yang kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan perangkat lunak SPSS for Windows version 10.0. Dari hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa umumnya karyawan PT. XYZ mempunyai persepsi positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses tanggap darurat bahaya kebakaran ditempat kerja yaitu diantaranya kebijkan manajemen, proedur perusahaan, keterlibatan seluruh karyawan. Tetapi mempersepsikan negative terhadap komitmen manajemen dan peran tanggung jawab. Dan rata-rata karyawan menunjukkan persepsi yang sama positifnya berdasarkan pendidikan, lama kerja, jabatan dan bagian. Disarankan untuk meningkatkan komitmen manajemen secara nyata melalui kunjungan lapangan secara berkala, berperan aktif dalam pelatihandan simulasi tanggap darurat. Meningkatkan peran dan tanggung jawab dari karyawan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan K3L / HSE diperusahaan sehingga dengan sendirinya akan mengubah persepsi yang positif dan baik terhadap kinerja dan tempat kerja yang aman dan selamat.

---

Know a days, Safety for office building user's (tenant) must become main consideration especially to the fire risk, building collapse where activity is executed. Ta avoid numbers of victim if fire in workplace occur, hence need of to know employee's perception fire risk emergency response in workplace. This research aim is to know perception based on factors which influencing to the fire risk emergency response process in PT, XYZ workplace. By knowing of the relation of the factors, expecting that fire risk emergency response process can run safely. Research Design are Quantitative analysis through questionnaire which distributed to 40 responders, data analyzed by software SPSS Windows version 10.0. The conclution of this research is generally PT. XYZ employee has positive perspection to factors that fire risk emergency response process in workplace which are management policies, company procedures, involvement of all employee. But, negative perspection due to management commitment and role and responsibility. And an average of employee shows the same positive perception based in education, duration of job and level of job. Suggested, to improving management visible commitment through job site visit by periodically, improving by involved in training and fire risk emergency simulation. Activated employee role`s and responsibilities in company K3L / HSE activities, so that by it self will change perspection which are positive and safe performance in workplace.

Abstrak :
Sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, manajemen penanggulangan kebakaran dan program pemeriksaan dan pemeliharaan sarana tersebut merupakan bagian dari sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang harus terdapat pada gedung bertingkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012terhadap standar. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Analisis yang dilakukan adalah analisis perbandingan dengan standar yaitu Permen PU No.20 tahun 2009, Permen PU No.26 tahun 2008, Kepmen PU No.10 tahun 2000, SNI 03-3985-2000, NFPA 10,13,14,25,72, dan 101. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 19 elemen sistem proteksi kebakaran, 7 elemen sarana penyelamatan jiwa, 16 elemen manajemen penanggulangan kebakaran dan 3 elemen program pemeliharan dan pemeriksaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak sesuai dengan standar. ......Fire protection system, means of rescue, fire fighting management, and inspection and maintanance program of that means is part of means of prevention and control of fire. The purpose of this research is to know the compliance of of prevention and control of fire at Mina Bahari III Building Minstry of Marine Affairs and Fisheries in 2012 to standard. Design of this research is observational with cross sectional approach. Analysis conducted is comparison analysis with standard Permen PU No.20 tahun 2009, Permen PU No.26 tahun 2008, Kepmen PU No.10 tahun 2000, SNI 03-3985-2000, NFPA 10,13,14,25,72, and 101. The result of this research showed that 19 element of fire protection system, 7 element of means of rescue, 16 element of fire fighting managementand 3 element of inspection and maintanance programdoes not according to the standard.

Abstrak :
Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.
Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this study as many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB

Abstrak :
Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan. ......This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengangkat dua pokok permasalahan yakni mengenai urgensi diberikannya IP dalam proses pemberian IMB dan bagaimana Pengadilan memandang kedudukan IP dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut, maka penelitian diadakan dengan tujuan :(a) Memperoleh data tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik dari sisi teori dasar, sejarah sampai dengan kedudukan perizinan dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk pula mengenai kaitan IMB dengan masalah pertanahan, Tata Ruang, serta peraturan-peraturan apa saja yang yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan khususnya di DKI Jakarta;(b) Mendapatkan informasi tentang pendapat petugas yang berwenang yakni pegawai kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mengenai urgensi diadakannya IP sebelum diberikannya IMB; (c) Mengadakanan analisis dari sisi hukum terhadap kasus dalam Penelitian ini dengan menghubungkannya dengan data-data dan informasi tersebut di atas. Metode penelitian yang digunakan adalah bertipe eksplanatoris dan preskriptif dan berbentuk yuridis normatif, sementara pengumpulan data didapatkan dengan cara wawancara langsung dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian IP dalam proses IMB yang mana dalam kasus dalam Penelitian ini dicetuskan melalui dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara berupa pembekuan IP untuk membangun struktur secara keseluruhan; sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembekuan IP merugikan Pemohon IMB yang dinyatakan dalam pembatalan atas Pembekuan IP oleh Pengadilan.

---

ABSTRACT
There are two main problems chosen to be solved in this research; the urgency for issuing Preliminary Permit and the positition of the Preliminary Permit in accordance with the Court?s opinion in the aforementioned case, in connection with Building Permit. In order to answer those main problems, this Research is therefore conducted with purposes hereafter: (a) To obtain datas on Buliding Permit, such as; the basic theory of permit, the history of permit up to the position of permit within Indonesian Legal System from the point of view of legal theory and State Admnistration Law, including matters on Building Permit in connection with land issues, city spatial plan, and any regulations which stipulates Building Permit in DKI Jakarta (b) To obtain informations from the officer of P2B of DKI Jakarta about the said main problems; (c) Conducting legal analisys upon the aforementioned case by connecting the datas dan the informations gathered as mentioned above. The method that being used for this research are using legal normative, explanatory and prescriptive type, and the datas are gathered byway of direct interviews and literature research. The outcome of this Research indicates that there are problems occur upon the issuance of IP within the process of granting Building Permit, which to this case was iniciated by blocking the Preliminary Permit that had been given to build the structure in full, and it could be concluded that the blockage of Preliminary Permit had deprived the Building Permit Applicant for which upholded by an annulment of such by the Court.