Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi.

---

Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research."

"ABSTRAKKeraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak berdirinya hingga sekarang telah diperintah oleh sepuluh orang Sultan. Masa pemerintahan yang panjang, yaitu masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I hingga yang ke-XI sekarang ini, menyebabkan pula banyak terdapatnya permukiman, khususnya permukiman kaum bangsawan.Rumah-rumah para bangsawan (pangeran) terletak menyebar, yaitu baik didalam beteng (jerobeteng) maupun diluar beteng. Penempatan rumah-rumah pangeran tersebut tidak menunjukkan akan adanya faktor keturunan yang melekat pada diri seorang pangeran. Hal ini dapat dibuktikan oleh rumah (dalem) G.B.P.H Djojokusuman yang menjadi objek penelitian. Walaupun G.B.P.H Djojokusumo itu adalah putra dari seorang selir, tetapi rumahnya berada dekat dengan keraton.Pemilihan objek penelitian tersebut didasarkan atas kekhasan yang dimiliki oleh rumah (dalem) tersebut, yaitu terdapatnya tiga buah regal, terdapatnya kuncung, terda_patnya kleco serta terdapatnya pintu butulan yang berada di bagian belakang rumah. Penelitian yang dilakukan adalah dengan melalui studi banding (komparasi) dengan rumah-rumah pangeran lainnya, khususnya adalah mengenai penataan ruangnya.Pada tahap analisis diketahui bahwa antara rumah_-rumah pangeran tersebut mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah terletak pada penataan ruang, dimana tiap-tiap rumah umumnya mempunyai ruangan inti. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jumlah ruang keseluruhan (diluar ruangan inti) dalam rumah.Adanya persamaan dan perbedaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang menyebabkan adanya persamaan adalah karena adanya faktor tradisi dalam membuat ruangan dalam rumah (ruangan inti) yang selalu diterapkan pada rumah-rumah tradisional jawa, terlepas dari apakah itu rumah milik bangsawan atau milik masyarakat biasa. Faktor-faktor yang membedakannya adalah karena faktor luas tanah yang tersedia, faktor kebutuhan dan pedoman."