Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Negara Republik Indonesia mengemban berbagai fungsi dalam kehidupan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dalam memenuhi berbagai fungsi tersebut dituntut agar kinerja kelembagaan dan aparatur dapat ditingkatkan guna memenuhi tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kota.Tuntutan terhadap pelayanan yang semakin meningkat dan beranekaragam, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dan salah satu implikasi dari perkembangan tersebut menyebabkan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin terarah dan terpadu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memerlukan penanganan yang lebih professional sehingga mampu meningkatkan days guna dan hasil guna anggaran belanja daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan pertama sebesar kurang lebih 20 %, triwulan kedua kurang lebih 50%, triwulan ketiga sebesar 75 %, dan triwulan keempat 95%. Dan data yang terlihat pada lima tahun Anggaran, yaitu tahun 1991/1992 s!d 1995/1996 menunjukkan adanya sisa hampir kurang lebih 20% setiap tahun.Bertitik tolak dari besarnya sisa anggaran tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab rendahnya daya serap dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ; Perencanaan, Pengaanggaran, Pengawasan dan Pelaporan.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut.Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptifkualitatif sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan ( data sekunder) dan mengkaji informasi yang diperoleh melalui wawancara dan tidak terstruktur dengan para pimpinan proyek, bendaharawan proyek, staf perencanaan yang menangani proyek dan merupakan kunci informasi.Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan Anggaran Pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana perencanaan, pengaanggaran, pengawasan dan pelaporan satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.Dengan mengetahui dan mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di Pemda DKI Jakarta diharapkan pada waktu yang akan datang akan dapat diatasi dan diperkecil."

"Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan, terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran.Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh dan dalam kondisi yang sebenarnya.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum.Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat kembali."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"This study investigate the political games of managers on the budgeting process within the fertillser manufacturing industry in Indonesia. Prior budgeting studies have focussed mainly on one of the following theoretical frameworks - economic, psychological, and social. This study expands the research corpus by assessing the effect of politics on aspects of the budgeting process. More speciffically it focuses of budgetary control. Based on a critical review of the US literature on the role of politics in resource allocation within public sector entities, a number of hypothesis are generated. These propositions concern the political behaviour of managers on the process of budgetary control, the effect of sub-unit's power and individual qualification of management on the process of budgetary control. Four out of live fertiliser manufacturing enterprises in Indonesia form the sample companies. Interviews were conducted to forty middle managers with budget responsibilities. Respondents were chosen from a variety of functional areas including accounting marketing, operation, engineering corporate secretariat, researh and development and internal control. The results supported the basic proposition that managers play political games in controlling the budget."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti.

---

The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable.

This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009.

The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Masalah penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup diantaranya masalah penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Disamping pembagian kewenangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah anggaran sangat menentukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.Dengan pendekatan success approximation, maka penelitian ini mencoba menghubungkan antara data dan teori yang menjelaskan kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut maka dapat dirumuskan suatu generalisasi dari proposisi agar dapat memperoleh refleksi realitas sosial. Sedangkan teknik analisa perhitungan sendiri menggunakan analisa yang menggambarkan trend belanja anggaran melalui perhitungan public expenditure analysis (PEA).Perubahan kebijakan dan perilaku penganggaran serta penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu potret penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Tesis ini mencoba memberikan gambaran perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data yang diperoleh selain wawancara mendalam, juga dengan serangkaian pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di pemerintah Kota Pekalongan sendiri.Hasil temuan menjelaskan bahwa perilaku pemenuhan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku target penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian diantaranya menyarankan perlunya evaluasi dan koordinasi program serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu ditingkat daerah serta perlunya masukan dari masyarakat miskin dalam rangka berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

---

Problems of poverty reduction are a problem that requires special handling and attention. Because the problem of poverty is a multidimensional problem that includes issues such as policy determination and implementation of policies that affect people's lives. Besides the division of authority in determining policy concerning the relationship between central and local government, budget issues are critical for poverty reduction efforts.With the success approximation approach, this research tries to connect between the data and theories that explain the gap. From this gap, it can formulate a generalization of the proposition in order to obtain a reflection of social reality. While the analysis techniques using its own calculation that illustrates a trend analysis through the calculation of the budget expenditure of public expenditure analysis (PEA) Changes in policies and behavior of budgeting and organizing programs to reduce poverty became one of the existing portraits of poverty in the region.This thesis attempts to describe the behavior of the poverty reduction budget years 2005 to 2008 in Pekalongan City. The research is descriptive qualitative research design. The data obtained in addition to in-depth interview, also with a series of planning documents collection, budgeting and poverty reduction programs at both national and in the government's own Pekalongan City.The findings explain that the behavior of the fulfillment of the budget of poverty reduction has been done by increasing budgetary allocations for poverty reduction, but compliance does not significantly influence the behavior of the poverty reduction targets. The results suggest the need for such research, evaluation and coordination of poverty reduction programs and institutions more coherent regional level and the need for input from the poor in order to participate in poverty reduction programs in the area."