Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara. Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance. Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer. Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU. ...... This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process. In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm. The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU.

Abstrak :
Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik. ...... Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground. This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression. The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political. Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Abstrak :
Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia adalah salah satu jenis Transfer Ke Daerah yang merupakan jenis bantuan bersyarat. Oleh karena itu pengalokasian DAK harus sesuai dengan definisi dan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengalokasian DAK dengan melihat kesesuaiannya dengan definisi dan tujuan sebagaimana yang termuat dalam UU nomor 33 tahun 2004, PP nomor 55 tahun 2005 serta Perpres nomor 5 tahun 2010, serta menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian. Untuk mencapai maksud tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sederhana terhadap indikator-indikator evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengalokasian DAK masih belum sesuai dengan definisi dan tujuannya. Hal ini ditunjukkan dengan DAK yang diberikan kepada 99,39% dari total 491 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012, belum diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah, terdapat ketidaksesuaian besaran alokasi DAK antara usulan alokasi yang diajukan oleh K/L dengan pagu alokasi yang ditetapkan, serta adanya perbedaan antara prioritas kebutuhan daerah menurut persepsi pemerintah daerah dengan prioritas nasional menurut persepsi K/L. ...... Spesific Allocation Grant (DAK) in Indonesia is one kind of transfer to region which is a specific grant. Therefore the DAK allocation must be in accordance with the definition and purpose. This study aims to evaluate the allocation of DAK in accordance with the definition and purpose as set forth in Law No. 33 of 2004, Government Regulation No. 55 of 2005 and Presidential Decree No. 5 of 2010, and to explore the factors that cause a mismatch. To this end, this study used a simple descriptive analysis of the evaluate indicators. The results showed that DAK allocation is still not accordance with the definitions and purpose of DAK. This is indicated by DAK allocation given to 99.39 % of the total 491 districts / cities in Indonesia in 2012, not yet prioritized to districts / cities that have low financial capability, there discrepancy between the amount of DAK allocation proposal submitted by the K / L with a specified allocation, as well as the difference between the priority needs of the region as perceived by the local government with national priorities as perceived by the K / L.

Abstrak :
Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitian ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan 2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas. Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif diduga mengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 terancam berlarut-larut. Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majority coalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif di parlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lama delay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel. Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januari tahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahan daerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lain adalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam. Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyata mempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktor politik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rent seeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukup relevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

---

Abstract
Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for a new budget? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of the General Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of the years 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government. Consequently, the interest competition between the executives and the legislatives is assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009 is threatened to be delayed. By using logit regression equation model, a result obtained shows that government formations, such as single minority party, minority coalition, majority coalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of the year 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament, the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delay occuring is not influenced by the 4 government formations shown through the panel data model estimation. The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of the new fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regional government formations and the total amount of APBD expenditure. After the region fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit, the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, the total amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. On the other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD (Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD. Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing that indiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing the budget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a form of regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBD discussion delay.

Abstrak :
Latar Belakang Masalah Krisis sosial politik yang terjadi sejak tahun 1997 telah berdampak di segala sektor kehidupan. Krisis ini kemudian diikuti dengan gejolak moneter yang berkepanjangan sehingga memporak- porandakan sendi-sendi kehidupan yang dibangun selama masa Orde Baru. Pengaruh krisis yang melanda Indonesia saat ini sangat berpengaruh dalam menentukan RAPBN tahun 1999/2000. Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Januari 1999, menyebutkan bahwa RAPBN tahun 1999/2000 lebih kecil daripada RAPBN tahun 1998/1999, yaitu sebesar Rp 218,2 Trilyun, atau merosot sebesar 17,31 persen dari volume APBN tahun 1998/1999 yang sekarang sedang berjalan yakni Rp 263,9 Trilyun. Penurunan RAPBN ini diakui Pemerintah sebagai pencerminan dari situasi dan kondisi ekonomi yang sedang prihatin untuk periode tahun 1999/2000. Perhitungan tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan penerimaan Pemerintah RI dalam Rupiah dari bantuan luar negeri. Selain itu,juga berkenaan dengan penurunan penerimaan negara dari ekspor minyak mentah sebesar 62,2 persen, hanya 11 Dollar AS per barrel. Di samping itu juga adanya adanya pengeluaran atas subsidi BBM, dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Penurunan penerimaan dalam negeri bukan Migas terjadi pada penerimaan bea masuk sebesar 46,3 pesen, penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 4,8 persen, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 3,2 persen. Demikian juga penerimaan negara dari bantuan luar negeri juga mengalami penurunan yaitu untuk pinjaman program sebesar 36 persen, dan untuk pinjaman proyek sebesar 26 persen. Namun Pemerintah masih berharapkan bantuan luar negeri ini dapat dicapai sebesar 10,3 Milyar Dollar, hampir sama dengan target bantuan yang dicapai pada bantuan luar negeri tahun lalu. Peningkatan penerimaan negara terjadi di bidang Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan sebesar 57,2 persen, PPn dan PPnBM sebesar 19,9 persen, Cukai sebesar 20,7 persen, Pajak Ekspor sebesar. 175,2 persen, dan pajak lainnya sebesar 4,5 persen.2 Usaha untuk meningkatkan Pajak Ekspor ini tidaklah mudah, karena dalam situasi gejolak moneter yang belum rnenentu seperti sekarang ini cenderung akan mendorong kenaikanbahan bakur apalagi bahan baku tersebut masih harus diimpor.

Abstrak :
Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan