Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The phenomenon of a budget deficit in local governments at the provincial, regency, and city levels shows that there is budget stress. Budget stress is a regional fiscal condition reflected in the lower revenue budget, while regional expenditure is getting higher. The consequence of budget stress is low budget implementation, and it reduces the quality of services to the public. This study aims to map the regions experiencing budget stress at the local government levels. Furthermore, this study examines and analyzes the consequences of budgetary stress on budget implementation. The research sample used local governments at the provincial, regency, city levels throughout Indonesia during 2016-2020. This study uses Ordinary Least Square (OLS) to test the research hypothesis. This study groups the five regions with the highest budget stress during 2016-2020. The results of this study can contribute to the theory, methodology, and implementation related to the budget. The theory's contribution is that the political budget cycle can maintain government performance through various efforts to reduce budget stress. This study also found that budget stress can reduce budget implementation. Therefore, the government needs to pay attention to indicators of budget stress.

Abstrak :
lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara.

Abstrak :
Defisit anggaran berperan memberikan ruang pembiayaan yang lebih dalam menstimulus perekonomian. Namun defisit anggaran yang terlalu tinggi akan membebani perekonomian pada jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan non-linear antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk mengestimasi nilai ambang batas dari defisit anggaran yang bermanfaat sebagai referensi empiris bagi pemerintah untuk mengoptimalkan ruang defisit anggaran dan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Analisis empiris menggunakan data tahunan dengan periode 1969-2020. Hasil estimasi membuktikan adanya hubungan non-linearitas antara defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dengan menggunakan model threshold regression Hansen (2000), estimasi terhadap nilai ambang defisit anggaran adalah sebesar 2,925 persen dari PDB. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa defisit anggaran yang berada di atas nilai ambang batas akan mengarah pada instabilitas perekonomian dan secara signifikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara defisit anggaran di bawah ambang batas tidak akan membebani perekonomian. ......Budget deficit plays a role in providing more financing space to stimulate the economy. However, a budget deficit that is too high will burden the economy in the long run. This study aims to identify a non-linear relationship between the budget deficit and economic growth in Indonesia and to estimate the threshold value of the budget deficit which is useful as an empirical reference for the government to optimize the budget deficit space and to maintain the stability and sustainability of the Indonesian economy in the long term. Empirical analysis uses annual data for the period 1969-2020. The estimation results prove that there is a non-linearity relationship between the budget deficit and economic growth in Indonesia and by using Hansen's (2000) threshold regression model, the estimate of the budget deficit threshold is 2.925 percent of GDP. This study finds empirical evidence that a budget deficit that is above the threshold value will lead to economic instability and will significantly hamper economic growth, while a budget deficit below the threshold will not burden the economy.

Abstrak :
Belanja pemerintah yang dianggarkan melebihi pendapatannya berdampak pada terjadinya anggaran defisit yang dialami daerah. Besarnya anggaran deficit ini selayaknya dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh defisit anggaran yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia kurun waktu 2005-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa deficit anggaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (α=10%) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa deficit anggaran yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pada daerah yang mengalami surplus anggaran. Sumber deficit anggaran di daerah yang merupakan alokasi dari belanja yang tidak produktif diperkirakan menjadi penyebab dari kecilnya pengaruh deficit anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan hasil estimasi model, variable lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variable inflasi dan investasi PMA dan PMDN, sedangkan variable tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Government spending which is exceeds than revenue, can influence the budget deficit of the region. The size of the budget deficit should be a stimulus to encourage economic growth in the region. In a study conducted to examine the impact of the budget deficit which occurred in 33 provinces in Indonesia in the period of 2005-2013. Data panel analysis is used to estimate econometric model. The results showed that the provinces experiencing budget deficit have lower economic growth than others have surplus budget. Budget deficit which occurred in the region is estimated to come from unproductive government spending allocation. Based on the results of model estimation, other variables that have a positive and significant impact on economic growth is variable inflation and foreign and domestic investment, while the variable labor and no significant positive effect on economic growth.

Abstrak :
Defisit anggaran akibat pemberian stimulus dimasa Coronavirus disease COVID-19 serta meningkatnya digitalisasi ekonomi, mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK 48/2020) sebagai salah satu sumber penerimaan baru. Studi ini menganalisis peraturan tersebut menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) guna mengetahui dampak bagi seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan tiga alternatif kebijakan. Alternatif 1 yaitu opsi do nothing diartikan bahwa Pemerintah tidak mengenakan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), alternatif 2 yaitu pengenaan PPN sesuai PMK 48/2020, dan alternatif 3 yaitu pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru. Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, alternatif 3: Pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru merupakan opsi yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah karena memberikan manfaat yang paling besar dan biaya yang paling kecil.

Abstrak :
Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, inflasi merupakan salah satu masalah besar dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa negara khususnya negara sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara small open economy, saat ini tengah giat melakukan pembangunan ekonomi yang tentunya perlu dukungan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang tepat guna mencapai target pembangunan dimaksud. Namun di satu sisi peranan kebijakan fiskal dengan menerapkan sistem anggaran defisit dalam mendorong perekonomian menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat harga di Indonesia dan pengkinian penelitian terdahulu terkait dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh sekaligus mengukur besarnya pengaruh dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara statistik defisit anggaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat harga di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa inflasi pada periode penelitian selain dikendalikan oleh otoritas moneter juga dipengaruhi oleh otoritas fiskal. ......Inflation has been one the utmost growth constraints for developing economy especially in the midst of global economic uncertainty. As a small open economy, Indonesia is striving to achieve sound economic development which requires implementation of effective fiscal policy. However, the role of fiscal policy that put heavy emphasizes on budget deficit has put Indonesia to have higher inflation rate than other countries. This paper aims to observe and measure the impact of budget deficit on price level in Indonesia as well as updating the previous research on this matter. Our method relies on multiple linear analysis using Ordinary Least Square (OLS) to observe and measure the impact of government’s budget deficit on price level in Indonesia. The conclusion of our research states that, statistically, our budget deficit has positive correlation with the price level in Indonesia. This implies that inflation throughout our research period is not solely influenced by monetary authorities but conjointly affected by fiscal authorities.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam penyelenggaraan perseroan terbatas, diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat mewakilkan dirinya dengan menggunakan surat kuasa. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan secara tepat kewenangan bertindak penghadap karena akibat dari rumusan komparisi yang keliru maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan atas akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan kuasa, notaris harus memastikan kewenangan penghadap serta memahami kedudukan pemberi kuasa dan isi dari surat kuasa yang digunakan sebagai dasar penghadap untuk melakukan tindakan hukum dalam akta sehingga akta yang dibuat tidak cacat secara hukum. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas suatu akta autentik dapat menuntut pembatalan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat.

---

ABSTRACT In implementing a limited liability company, a notary deed is required to make amendments to the articles of association. Shareholders who cannot attend the General Meeting of Shareholders can represent themselves by using a letter of authorization. The notary has an important role in ensuring that the authority acts as an antidote because due to the incorrect formulation of the comparison, the parties concerned may request the cancellation of the deed. This study uses a normative juridical legal research method through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types. The conclusion of this study is that in making the deed of amendment to the articles of association of a limited liability company based on the letter of authorization, the notary must ensure the authority of the viewer and understand the position of authorizer and contents of the letter of authorization used as the basis for legal actions so that the deed is not legally flawed. Parties who feel disadvantaged over an authentic deed may demand cancellation by filing a lawsuit with the local district court.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab over-budget Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek dan pengendalian atas RAB proyek yang seharusnya dimiliki oleh PT. XXX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada single case unit analysis. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi, analisis konten dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyebab over-budget terjadi karena biaya-biaya yang dapat dikendalikan yang seharusnya bisa tercakup di dalam proses penyusunan rencana anggaran biaya proyek dan pada saat proses pengadaan akan tetapi tidak tercakup pada saat penyusunan anggaran biaya proyek dan pada saat proses pengadaan dilakukan. Selain itu, hasil evaluasi mengenai pengendalian RAB yang seharusnya dimiliki oleh PT. XXX menunjukkan bahwa pengendalian atas RAB proyek yang dimiliki tidak memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan seperti berapa biaya yang sudah menjadi komitmen perusahaan, berapa biaya yang sudah aktual terbayarkan dan forecast biaya yang akan dikeluarkan ke depannya, dan laporan tidak tersedia tepat waktu. Hal ini menyebabkan pengendalian anggaran biaya yang ada tidak efektif. ......This research aims to evaluate the causes of over-budget in the Project Budget Plan and control over the project budget plan that should be implemented by PT. XXX. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to the single case unit analysis. The data used is primary data using research instruments in the form of documentation, content analysis and interviews. The evaluation results show that the cause of over-budget occurs because of controllable costs that should have been included in the process of preparing the project budget plan and during the procurement process but were not covered during the preparation of the project budget and when the procurement process was carried out. In addition, the results of the evaluation regarding the control of the Project Budget Plan that should be owned by PT. XXX indicates that the control over the project's Budget Plan does not provide the information needed for decision making, such as how many costs have been committed, how many costs have actually been paid and the forecast costs that will be spent in the future and reports are not available on time. This causes the existing budget control to be ineffective.

Abstrak :
Public debt dynamics of Europe and the U.S., provides the evidence and implications of current policies by sovereigns and central banks, in dealing with the debt abyss. It brings in perspective the diversity of opinion reigning in modern economics and finance and outlines the themes which, among themselves, are defining the society in which we live. Our epoch has accepted the theory that leveraging is good for a person, a company or even a nation. This has led to the debt syndrome and its disastrous aftereffects. Throughout the book evidence emerges that piling up public debt can lead to an unmitigated disaster. This is demonstrated through case studies on Greece, Spain, Italy, France and the United States – in short, those western countries that nowadays have lost control of their senses and of their economy. This book uses real life examples, using case studies as evidence of good and bad approaches to social, economic and financial life. Live events also help as undisputable demonstrators of successes and failures in the search for solutions in getting out of the hole western governments find themselves. As Denis Healey, a former British chancellor of the Exchequer, once said: “The first law of holes is that if you are in one stop digging.”