Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi kebijakan festival anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada 2016. Festival anggaran merupakan ittikad keterbukaan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo-Sutadi, yang diimplikasikan dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui anggaran daerah Kabupaten Batang dan kebijakan yang telah diimplementasikan berbasis anggaran tersebut. Tidak hanya itu, festival anggaran juga memuat gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Batang. Festival anggaran sendiri diinisiasi berbekal ide dan janji Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo, untuk melaporkan penggunaan anggaran secara berkala, dan kemudian dirumuskan bersama beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Festival anggaran kemudian juga dapat menjadi saluran partisipasi masyarakat guna memberikan saran maupun kritik terhadap anggaran dan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang. ......This thesis discusses the implementation of the Budget Festival policy by the Batang District Government in 2016. The Budget Festival is as a form of transparancy from the Mayor and Vice Mayor of Batang District 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo and Sutadi, by opening broad access to the public to find out the Regional Budget of Batang Regency and policies that have been implemented based on the budget. The Budget Festival also includes the salaries received by the Mayor and Vice Mayor as leaders of the Batang District Government. The budget festival itself was initiated with the ideas and promises of the Mayor of Batang District, Yoyok Rio Sudibyo, to report on the use of the budget periodically, and to formulate the budget with several community representatives who are members of civil society organizations. The Budget Festival can also be a channel for community participation to provide advice and criticism of the budget and the implementation of the policies of the Government of Batang District.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan ......This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari keterlambatan APBD menunjukkan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak konsisten terhadap lamanya hari keterlambatan APBD. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi lamanya keterlambatan penetapan APBD dibawah 120 hari adalah konsentrasi partai politik, opini BPK, anggaran belanja dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan keterlambatan penetapan APBD yang lebih dari 120 hari dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membentuk perundang-undangan secara khusus mengenai keterlambatan penetapan APBD, yang mengatur mekanisme check and balances dalam proses penganggaran di daerah, serta menetapkan reward and punishment yang lebih tegas terkait ketepatan waktu penetapan APBD. ......This study aims to find out how the effect of political competition, in this case the concentration of political parties and government fragmentation, on the probability of regional budget delays. This study uses annual panel data from 509 local governments for the period 2009-2017 which is then analyzed with binary logistic regression. The results show that political competition, in this case the fragmentation of government, significantly increases the opportunity of regional budget delays. An additional examination held on the effect of political competition on the duration of regional budget delays shows that political competition has an inconsistent effect on duration of delays. Factors predicted to influence the duration of regional budget delays that is less than 120 days are the concentration of political parties, BPK opinion, budgetary expenditures and regional independence. Meanwhile, the regional budget delays that is more than 120 days is influenced by factors other than the existing variables. This study recommends the government to establish specific regulation about regional budget delays, which regulates the check and balance mechanism in the regional budgeting process, as well as implements reward and punishment regarding the timeliness of regional budget.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. ......The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI.

Abstrak :
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta. Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal. ...... The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta. There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum.