Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Permasalahan yang diangkat adalah bertujuan untuk menguraikan bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dan menguraikan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah dan aspek kelembagaan. Implikasinya adalah kebijakan pembangunan wilayah yang tidak fokus serta terlalu banyaknya lembaga yang mengelola kawasan perbatasan. Harmonisasi dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian isu strategis dan mengedepankan pemerataan kesejahteraan. Cara mengharmonisasikan dapat dilakukan dengan executive review, legislative review, dan judicial review.

---

This research discusses about harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Problems raised are intended to describe the form of disharmony area management regulation in Indonesia and elaborate harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Research methods used is a normative juridical by statue approach and approach. The results showed that there is disharmony between the regulation of border area management in terms regional development policy aspects and institutional aspects. The implication is that regional development policies are not focused and too many institutions that manage the border area. Harmonisation conducted by promoting the completion of the strategic issues and promote wealth distribution. How to harmonize to conducted with executive, legislative, and judicial review.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritim terbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasan menyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu kompleks keamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutional maritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanan kawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksi keamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional security complex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003). RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara di Asia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial (essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), struktur anarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (social construction).

---

ABSTRACT
This thesis aims to identify the greatest maritime security issue in Southeast Asia among the states in the region, as well as those, which are located outside the region. This causes the maritime security interaction as a centered regional institutional maritime security complex. For that purpose, this study explains the subjects related to regional security complex. The approach used to explore the regional security interaction is the regional security complex theory (RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institution interaction of the maritime security in the Southeastasian countries and also its impact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary, anarchic structure, polarity, and social construction

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini fokus pada penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terkait kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011. Tesis ini menganalisa mengenai faktor internal negara sebagai penyebab konflik bersenjata dengan berdasarkan Teori Democratic Peace. Terdapat tiga argumentasi dalam Teori Democratic Peace yang menjadi acuan, pertama argumentasi institusional, kedua argumentasi normatif, dan ketiga, argumentasi interdependensi ekonomi. Dalam argumentasi institusional maka pembuatan kebijakan luar negeri di Thailand dan Kamboja didominasi oleh elit. Kedua, dalam argumentasi normatif, elit Thailand dan Kamboja sulit diajak bekerjasama karena elit memiliki cara pandang konfliktual satu sama lain. Ketiga, dalam argumentasi interdependensi, hubungan ekonomi kedua negara ternyata tidak dapat menghindarkan kedua negara untuk tetap menggunakan cara kekerasan dan terlibat dalam konflik bersenjata.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is the armed conflict between Thailand and Cambodia 2008- 2011. The purpose of this research is to understand internal factors as the causes of the armed conflict between Cambodia and Thailand concerning Preah Vihear Temple. The data was collected through the library and document study. Based on the theory of Democratic Peace, there are three arguments, the first, institutional arguments, second, normative argument, and the third, the argument of economic interdependence. The results of this research shows in the institutional argument, that decision making process in Thailand and Cambodia is dominated by elites. Second, the normative argument, the Thai and Cambodian elites have the perspective conflictual one another. Third, the argument is about the interdependence of economic relations between the two countries were not significant to avoid the two countries to use violence each other.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini ada1ah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini penting mengingat UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pasal yang mengamanatkan tentang batas desa tetap berlaku. Sementara itu telah terbit 2 (dua) UU yang baru sebagai penganti dan merupakan turunan dari UU no. 32 tahun 2004 yaitu, UU No.6 tahun 2014 ten tang Desa dan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun pengaturan ten tang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai turunan dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di 4 (empat) provinsi daerah sampel penelitian yang mengimplementasikan Permendagri dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerah nya masing-masing.

Abstrak :
Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak hanya merubuhkan "batasan" suatu negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan, namun juga pergaulan manusia yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan. Perkawinan campuran pada perkembangannya menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya yaitu dalam ruang lingkup status harta kekayaan bersama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis berkesimpulan bahwa Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran (dengan Warga Negara Asing) dapat tetap memiliki properti dengan status hak milik dengan cara membuat perjanjian pemisahan harta. Karena seperti yang kita ketahui bersama, hak milik atas tanah hanya melekat pada Warga Negara Indonesia. Sedangkan pada prinsipnya, apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka harta yang timbul setelah terjadinya perkawinan akan menjadi harta bersama. Sehingga, untuk tetap mendapatkan status hak milik dari properti tersebut, Warga Negara Indonesia yang bersangkutan harus membuat perjanjian pemisahan harta untuk memastikan bahwa secara sah properti yang dimiliki adalah milik Warga Negara Indonesia dengan status hak milik.

---

In today`s development, globalization does not only knock down the "boundaries" of a country in the fields of economy, politics and culture, but also human relations which can be seen from the increasing number of marriages that occur between two people who are subject to two different laws because of differences citizenship status. Mixed marriage in its development raises various legal problems, one of which is in the scope of the status of shared assets. By using a normative juridical research method, the authors conclude that Indonesian citizens who carry out mixed marriages (with foreign nationals) can continue to own property with the status of property rights by making a prenuptial agreement concerning about separation of property. Because as we all know, property rights to land are only inherent in Indonesian citizens. Whereas in principle, if there is no agreement on the separation of property, the assets arising after the marriage will become a joint asset. So, in order to continue to obtain the property status of the property, the Indonesian citizen concerned must make a property separation agreement to ensure that legally owned property belongs to Indonesian citizens with ownership status.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menyoroti sengketa perbatasan di candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Hubungan antara dua negara mengalami ketegangan sejak adanya konflik bersenjata antara pasukan Thailand-Kamboja pada tahun 2008, yang terkait dengan tumpang-tindih sengketa teritorial atas wilayah di sekitari candi Preah Vihear. Konflik ini sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2011. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mempertanyakan efektivitas ASEAN sebagai rezim untuk menangani dan menyelesaikan konflik ini. Tesis ini menganalisis bahwa ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keefektivitas Rezim ASEAN dalam penyelesaian konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand mengenai wilayah sekitar candi Preah Vihear. Analisis menunjukkan, bahwa ketidakefektifan rezim ASEAN dipengaruhi oleh adanya keterbatasan dari tiga faktor yang mendukung pemecahan masalah kapasitas, yaitu pengaturan kelembagaan, distribusi kekuasaan di antara aktor, dan keahlian serta kekuatan yang dimiliki rezim untuk solusi kooperatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kualitatif melalui studi pustaka dan studi dokumen. Dalam rangka untuk menjelaskan secara rinci konsep efektivitas rezim internasional digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan dari tiga faktor tersebut menghalangi elemen kapasitas pemecahan masalah/konflik rezim ASEAN.

---

ABSTRACT
This study higlights the border dispute over the Preah Vihear temple between Thailand and Cambodia. The relationship between two states has been strain since the armed conflict in 2008 associated with the overlapping teritorial dispute over area that surrounds Preah Vihear temple. The conflict itself began to escalate in year 2011. Within this context, this research is to questioning ASEAN’s effectivity as a Southeast Asia regime to approach and resolve this conflict. This thesis analyzed there are some problems related to effectiveness ASEAN Regime in the settlement of the armed conflict between Cambodia and Thailand concerning area that surrounds temple of Preah Vihear. The examination shows, that ASEAN’s regime ineffectiveness affected by the limitation of three factors that bolster problem solving capacity, namely institutional setting, distribution of power among actors involed, and skill and energy available for coopeative solutions. The data used qualitative research through library and document study. In order to describe in detail the concept of international regime effectiveness is used. The result of this study shows that limitation of theese three factors hinder ASEAN’s problem solving capacity intervention intervened elements of problem solving capacity.